Bantuan Bedah Rumah Kota Bandung Melonjak Jadi 1.458 Unit, Menteri PKP Minta Libatkan Pemuda dan Toko Bangunan Lokal

KebonCinta.com — Program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Bandung mendapatkan peningkatan bantuan yang cukup besar pada 2026.

Jumlah bantuan bedah rumah yang diterima Kota Bandung meningkat menjadi 1.458 unit.

Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan 2025 ketika Kota Bandung mendapatkan sebanyak 110 bantuan.

Pemerintah Kota Bandung menyatakan siap mempercepat pelaksanaan program dengan memastikan aspek regulasi, pengadaan dan pengerjaan di lapangan berjalan sesuai ketentuan.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan kesiapan tersebut saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Keduanya meninjau calon penerima bantuan di Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Farhan mengatakan sejumlah kemudahan yang diberikan pemerintah pusat membuka peluang untuk mempercepat perbaikan hunian masyarakat.

“Secara regulasi, secara aturan dan pengadaan, insyaallah tidak ada masalah,” ujar Farhan.

Ia kemudian menjelaskan Pemkot Bandung siap berkoordinasi dengan Kementerian PKP agar program dapat berjalan sesuai sasaran.

Pemerintah tidak hanya menargetkan rumah selesai direnovasi.

 Baca Juga: Unisa Yogyakarta Sulap Botol Plastik Jadi Beasiswa, Pengunjung Bisa Ikut Berdonasi di Unisa Fest 2026 

Program juga diarahkan agar memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar.

Menteri PKP Maruarar Sirait meminta agar tenaga kerja yang terlibat sebisa mungkin berasal dari wilayah setempat.

“Jangan cari jauh-jauh. Cari di sini. Pemuda-pemuda yang masih menganggur, kasih kerja,” kata Maruarar.

Ia juga meminta kebutuhan material sebisa mungkin melibatkan toko bangunan di sekitar lokasi.

Pendekatan tersebut diharapkan membuat manfaat program lebih luas.

Dana renovasi tidak hanya menghasilkan rumah yang lebih layak.

Aktivitas pembangunan juga dapat menciptakan pekerjaan sementara bagi warga dan meningkatkan transaksi usaha lokal.

Maruarar turut menekankan transparansi penggunaan anggaran.

Masyarakat perlu mengetahui kebutuhan material yang digunakan dalam proses renovasi.

Informasi mengenai jenis bahan, jumlah, satuan dan harga harus dapat dipantau dengan jelas.

Transparansi dinilai penting karena program menggunakan dana yang ditujukan langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, pemerintah juga mendatangi salah satu calon penerima bantuan di Babakan Ciamis.

Rumah tersebut dijadwalkan mulai dikerjakan pada 12 Oktober 2026.

Renovasi ditargetkan selesai pada 12 Desember.

Salah seorang calon penerima bantuan, Lia Nuriawati, mengaku telah tinggal di rumahnya selama sekitar 40 tahun.

Bangunan tersebut mengalami sejumlah kerusakan, terutama pada bagian atap.

Rumah yang ditempati bersama suami dan dua anak itu masih menggunakan sejumlah material sederhana.

Keterbatasan ekonomi membuat keluarga hanya dapat melakukan perbaikan secara bertahap dan seadanya.

“Rumah saya bisa dibenahi, jadi tidak kehujanan dan kebocoran lagi,” ujar Lia.

Ia berharap proses renovasi berjalan lancar sehingga keluarga dapat tinggal di rumah yang lebih aman dan nyaman.

Lonjakan bantuan dari 110 menjadi 1.458 unit menjadi kesempatan besar bagi Kota Bandung untuk mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni.

Namun jumlah besar juga membutuhkan pengawasan yang kuat.

Kualitas pengerjaan, penggunaan anggaran dan ketepatan penerima perlu dijaga agar bantuan benar-benar memberikan manfaat.

Jika tenaga kerja dan material lokal turut dilibatkan, program bedah rumah juga berpotensi memberi dampak ekonomi langsung kepada lingkungan sekitar.

Rumah menjadi lebih layak, sementara warga setempat mendapatkan peluang kerja dari proses pembangunannya.