Cara Melaporkan Kecurangan TKA 2026, Identitas Pelapor Dijamin Rahasia! Ini Syarat dan Prosedurnya

KebonCinta.com - Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) tidak hanya membutuhkan kesiapan peserta, tetapi juga pengawasan untuk memastikan ujian berlangsung secara jujur dan sesuai ketentuan. Untuk mengantisipasi pelanggaran, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyediakan mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang menemukan dugaan kecurangan selama ujian berlangsung.

Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis kepada posko pengaduan TKA di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat. Kemendikdasmen juga menyatakan akan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Informasi mengenai mekanisme pengaduan ini disampaikan oleh Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen melalui akun media sosial @litbangdikbud.

Lantas, bagaimana cara melaporkan kecurangan TKA 2026 dan apa saja informasi yang perlu dicantumkan agar laporan dapat ditindaklanjuti? Berikut panduannya.

Baca Juga: Mulai 2027 Status Guru Berubah? Ini Nasib PPPK Paruh Waktu dan Guru Non-ASN Setelah 31 Desember 2026 

1. Laporan Disampaikan secara Tertulis

Masyarakat yang mengetahui dugaan pelanggaran selama pelaksanaan TKA dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis melalui posko pengaduan yang tersedia.

Posko tersebut berada di tiga tingkatan, yakni kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Dengan demikian, pelaporan tidak hanya ditujukan kepada satu lembaga di daerah tertentu, tetapi dapat disampaikan melalui jalur pengaduan sesuai tingkat penyelenggaraan yang tersedia.

Sebelum mengirimkan laporan, pelapor sebaiknya memastikan bahwa informasi yang disampaikan berkaitan dengan dugaan pelanggaran TKA. Uraian kejadian perlu disusun secara jelas agar pihak yang menangani pengaduan dapat memahami persoalan yang dilaporkan.

Masyarakat juga dapat mengakses informasi resmi mengenai pelaksanaan TKA melalui laman tka.kemendikdasmen.go.id.

2. Identitas Pelapor dan Pelaku Perlu Dicantumkan

Agar laporan memiliki informasi yang memadai, terdapat sejumlah keterangan yang perlu disertakan. Berdasarkan informasi BKPDM Kemendikdasmen, unsur-unsur yang wajib dicantumkan dalam laporan meliputi:

• Identitas diri dan pelaku pelanggaran, untuk memberikan keterangan mengenai pihak yang melaporkan serta pihak yang diduga melakukan pelanggaran.
• Bentuk pelanggaran, yaitu penjelasan mengenai tindakan yang diduga melanggar ketentuan TKA.
• Tempat dan waktu kejadian, agar peristiwa yang dilaporkan dapat ditelusuri secara lebih terarah.
• Bukti kuat dan saksi mata, sebagai informasi pendukung untuk membantu proses pemeriksaan.

Kelengkapan informasi tersebut penting karena laporan tidak cukup hanya berisi dugaan tanpa penjelasan mengenai kejadian yang dimaksud.

Pelapor sebaiknya menyampaikan fakta yang diketahui dan bukti yang tersedia, tanpa menambahkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

3. Bagaimana Kerahasiaan Identitas Pelapor?

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam mekanisme pengaduan TKA adalah perlindungan identitas pelapor. Kemendikdasmen menyatakan bahwa identitas pihak yang melaporkan dugaan kecurangan akan dirahasiakan.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai dugaan pelanggaran tanpa harus khawatir identitasnya diketahui oleh pihak yang dilaporkan.

Meski demikian, pelapor tetap perlu menggunakan saluran pengaduan yang sesuai dan menyampaikan informasi secara bertanggung jawab. Bukti dan keterangan yang diberikan harus berkaitan dengan kejadian yang dilaporkan.

4. Apa yang Dilakukan Setelah Laporan Diterima?

Laporan yang masuk tidak langsung menjadi dasar untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan kecurangan. Penyelenggara perlu melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang diterima sebelum mengambil keputusan.

Tahapan penanganan laporan dugaan kecurangan TKA meliputi:

1. Analisis laporan, untuk mempelajari isi pengaduan dan informasi pendukung yang disertakan.
2. Peninjauan lokasi kejadian, guna menelusuri peristiwa yang dilaporkan.
3. Rapat pengambilan keputusan, untuk menentukan tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan.

Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa laporan ditangani melalui proses yang terstruktur. Pemeriksaan juga diperlukan agar keputusan tidak hanya didasarkan pada dugaan atau informasi yang belum terverifikasi.

5. Peserta TKA Bisa Mendapatkan Sanksi Sesuai Tingkat Pelanggaran

Dalam penyelenggaraan TKA, pelanggaran dibedakan menjadi tiga tingkat berdasarkan tingkat keseriusannya.

Pelanggaran ringan dapat dikenai teguran atau peringatan secara lisan oleh pengawas. Untuk pelanggaran sedang, sanksinya berupa pembatalan ujian pada mata pelajaran yang bersangkutan.

Sementara itu, pelanggaran berat, seperti keterlibatan joki atau penyebaran soal, dapat berujung pada pengeluaran peserta dari ruang ujian dan pemberian nilai nol.

Perbedaan sanksi tersebut menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran mempertimbangkan jenis tindakan yang dilakukan. Karena itu, peserta perlu memahami tata tertib dan mengikuti seluruh prosedur ujian yang telah ditetapkan.

Pengawasan TKA Dilakukan untuk Menjaga Integritas Ujian

Selain membuka jalur pengaduan, Kemendikdasmen menerapkan pengawasan berlapis selama pelaksanaan TKA. Pengawasan dilakukan oleh petugas di ruang ujian dan penyelia yang memantau jalannya ujian secara daring.

Penyelia menggunakan Zoom untuk memantau pelaksanaan ujian sekaligus memastikan prosedur pengawasan dan dokumentasi berjalan sesuai ketentuan.

Dengan adanya pengawasan dan mekanisme pengaduan, masyarakat diharapkan dapat ikut mendukung pelaksanaan TKA yang tertib dan adil.

Bagi siapa pun yang menemukan dugaan kecurangan, laporan sebaiknya disusun secara jelas, dilengkapi bukti pendukung, dan disampaikan melalui posko pengaduan TKA yang tersedia.