KebonCinta.com — Pengelolaan dana haji Indonesia kembali menjadi perhatian. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memperluas investasi ke sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan jemaah.
Usulan tersebut mencakup industri penerbangan, perhotelan, hingga penyediaan konsumsi selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.
Marwan menilai besarnya dana yang dikelola BPKH seharusnya mampu menghasilkan nilai manfaat lebih tinggi bagi calon jemaah.
Pernyataan tersebut disampaikan seusai rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama sejumlah menteri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Lantas, mengapa DPR ingin dana haji diinvestasikan ke sektor hotel dan penerbangan, serta bagaimana keamanan uang jemaah dijamin?
Baca Juga: Kepercayaan Umat Meningkat, Dana Kelolaan Haji BPKH Tembus Rp180,72 Triliun per Desember 2025
Marwan Dasopang menilai BPKH membutuhkan keleluasaan untuk mengembangkan instrumen investasi yang dapat memberikan hasil lebih optimal.
Menurutnya, pertumbuhan dana kelolaan belum sepenuhnya diikuti peningkatan nilai manfaat yang dianggap memadai bagi jemaah.
Ia menyampaikan bahwa dana haji telah berada di atas Rp200 triliun.
Namun, data resmi BPKH menunjukkan angka yang berbeda.
Dalam laporan per 31 Oktober 2026, BPKH mencatat dana kelolaan sebesar Rp188,5 triliun, sedangkan total aset mencapai Rp195,7 triliun.
Dengan demikian, angka lebih dari Rp200 triliun merupakan pernyataan Marwan yang belum sesuai dengan posisi dana kelolaan terbaru yang dipublikasikan BPKH.
Marwan berpandangan bahwa investasi dana haji tidak harus hanya berorientasi pada instrumen keuangan.
Menurutnya, sektor yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan haji dapat menjadi pilihan untuk mengembangkan dana.
Terdapat tiga sektor utama yang disoroti.
Transportasi udara menjadi kebutuhan penting karena jemaah haji Indonesia harus melakukan perjalanan ke Arab Saudi.
Investasi pada sektor penerbangan dinilai berpotensi menghasilkan keuntungan sekaligus mendukung kebutuhan transportasi jemaah.
Namun, DPR belum mengumumkan bentuk investasi yang akan dilakukan.
Karena itu, usulan ini tidak dapat langsung diartikan sebagai rencana BPKH membeli pesawat atau mendirikan maskapai sendiri.
Akomodasi menjadi salah satu komponen biaya besar dalam penyelenggaraan haji.
Investasi pada bisnis perhotelan dapat membuka peluang memperoleh pendapatan dari kebutuhan penginapan jemaah.
Meski demikian, setiap rencana investasi perlu mempertimbangkan harga aset, tingkat hunian, biaya operasional, serta ketentuan investasi yang berlaku di Arab Saudi.
Selain penerbangan dan hotel, DPR menyoroti peluang investasi pada layanan konsumsi.
Kebutuhan makanan bagi jemaah selama di Tanah Suci merupakan bagian dari ekosistem ekonomi haji.
Jika dikelola secara tepat, sektor ini berpotensi memberikan hasil investasi dan mendukung penyelenggaraan layanan.
Namun, keuntungan bisnis tetap tidak dapat dijamin karena bergantung pada biaya dan kinerja operasional.
BPKH menerbitkan laporan kinerja keuangan pada 17 November 2026.
Berdasarkan posisi 31 Oktober 2026, total dana kelolaan mencapai Rp188,5 triliun atau meningkat 6,9 persen secara tahunan.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp150,3 triliun ditempatkan pada berbagai instrumen investasi.
Sementara itu, sekitar Rp38,3 triliun berada pada penempatan dana.
Hingga Oktober 2026, nilai manfaat yang dibukukan mencapai Rp10,1 triliun.
Untuk tahun 2027, BPKH menargetkan dana kelolaan Rp195,29 triliun dan nilai manfaat Rp13,50 triliun.
Data tersebut menunjukkan bahwa BPKH sebenarnya telah menjalankan investasi dalam jumlah besar. Perdebatan DPR lebih berkaitan dengan perluasan ruang investasi dan peningkatan hasilnya.
Nilai manfaat merupakan hasil pengelolaan keuangan haji yang digunakan untuk kepentingan jemaah sesuai ketentuan.
Sebagian dialokasikan melalui rekening virtual calon jemaah dalam masa tunggu.
BPKH menyebut rata-rata nilai manfaat yang dialokasikan ke rekening virtual untuk penyelenggaraan haji 2027 meningkat menjadi sekitar Rp3,4 juta.
Selain itu, sebagian nilai manfaat digunakan untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan haji agar biaya yang dibayar langsung oleh jemaah tidak sebesar total biaya penyelenggaraan.
Karena itu, peningkatan hasil investasi berpotensi memberikan manfaat lebih besar.
Namun, hasil investasi yang lebih tinggi tidak otomatis berarti ongkos haji langsung turun, karena biaya juga dipengaruhi penerbangan, akomodasi, kurs, dan komponen layanan lainnya.
Marwan menegaskan bahwa perluasan investasi harus disertai pengamanan dana jemaah.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah ketentuan tanggung renteng bagi pengelola BPKH.
Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 mengatur tanggung jawab anggota badan pelaksana dan dewan pengawas atas kerugian investasi yang timbul karena kesalahan atau kelalaian.
Undang-undang tersebut juga mengatur kondisi yang memungkinkan pengelola dibebaskan dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa mereka telah bertindak sesuai persyaratan hukum.
Marwan mengusulkan agar mekanisme pertanggungjawaban dikaji kembali, termasuk kemungkinan pembentukan dana jaminan kerugian.
Namun, usulan tersebut belum menjadi ketentuan hukum baru.
Pengelolaan dana haji wajib mengikuti prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, transparansi, dan akuntabilitas.
Hal itu diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Investasi juga harus memperhatikan keamanan serta likuiditas agar dana tetap tersedia ketika diperlukan untuk penyelenggaraan ibadah haji.
Karena investasi di sektor hotel dan penerbangan memiliki risiko usaha, pengawasannya perlu dilakukan secara ketat.
Penilaian kelayakan bisnis, diversifikasi investasi, dan pelaporan yang transparan menjadi faktor penting untuk melindungi kepentingan jemaah.
Baca Juga: BPKH Jamin Dana Haji Tetap Aman Meski Nilai Tukar Global Bergejolak
Komisi VIII DPR RI telah menyatakan keinginannya menempuh mekanisme revisi undang-undang untuk memperkuat pengelolaan dan penyelenggaraan haji.
Marwan menegaskan bahwa perluasan investasi perlu dibarengi aturan pengamanan dan pertanggungjawaban yang jelas.
Meski demikian, belum ada keputusan bahwa BPKH akan langsung membeli hotel, pesawat, atau aset bisnis tertentu menggunakan dana haji.
Pelaksanaannya tetap membutuhkan dasar hukum dan keputusan investasi yang memenuhi ketentuan.
DPR mendorong BPKH memperluas investasi dana haji ke sektor penerbangan, perhotelan, dan konsumsi agar manfaat pengelolaan dana dapat meningkat.
Namun, besarnya peluang keuntungan harus diimbangi perlindungan uang jemaah.
Data resmi BPKH menunjukkan dana kelolaan per Oktober 2026 mencapai Rp188,5 triliun, bukan lebih dari Rp200 triliun sebagaimana disebut dalam pernyataan DPR.
Karena itu, pembahasan investasi dana haji perlu mempertimbangkan keuntungan, risiko, transparansi, dan keberlanjutan pembiayaan ibadah haji.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir