KebonCinta.com — Pemerintah tengah mencari titik keseimbangan dalam penyusunan pedoman tarif layanan ojek online (ojol) untuk pengantaran barang dan makanan. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ingin formula yang disusun dapat meningkatkan penghasilan pengemudi sekaligus memberikan perlindungan terhadap risiko pekerjaan, tanpa membuat harga layanan terlalu mahal bagi konsumen.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan pemerintah tidak akan menetapkan tarif secara langsung. Komdigi akan menyusun formula sebagai pedoman bagi platform dalam menentukan tarif layanan on-demand delivery (ODD) menggunakan kendaraan roda dua.
Peraturan menteri tersebut ditargetkan terbit sebelum 31 Desember 2026. Namun, sampai formula final diumumkan, dampak kebijakan terhadap pendapatan pengemudi dan biaya yang dibayar konsumen belum dapat dipastikan.
Bagi pengemudi ojol, pendapatan dari layanan pengantaran dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari jumlah pesanan hingga biaya operasional yang harus ditanggung.
Pengeluaran untuk bahan bakar, perawatan kendaraan, dan waktu perjalanan menjadi bagian dari aktivitas kerja sehari-hari. Karakteristik barang yang dibawa juga dapat memengaruhi kebutuhan penanganan dan risiko selama perjalanan.
Karena itu, Komdigi menilai formula tarif perlu mempertimbangkan struktur biaya transportasi, pola layanan, serta karakteristik pengantaran barang dan makanan.
Nezar menyampaikan bahwa prinsip utama penyusunan formula adalah meningkatkan penghasilan pengemudi sekaligus memberikan perlindungan terhadap risiko yang dihadapi ketika menjalankan layanan.
Meski demikian, pedoman tarif tidak otomatis menjamin pendapatan bersih setiap pengemudi meningkat. Jumlah pesanan, biaya operasional, dan mekanisme penerapan oleh platform tetap dapat memengaruhi hasil yang diterima.
Dalam penyusunan kebijakan, perlindungan pengemudi perlu berjalan beriringan dengan kemampuan konsumen membayar layanan.
Nezar mengingatkan bahwa kenaikan harga yang terlalu tinggi dapat membuat konsumen mengurangi jumlah pesanan. Jika permintaan menurun, peluang pengemudi memperoleh pendapatan juga berpotensi berkurang.
Situasi ini menunjukkan bahwa tarif per pesanan bukan satu-satunya faktor yang menentukan penghasilan. Jumlah pesanan yang masuk dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikannya juga berpengaruh.
Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan hubungan antara harga layanan dan permintaan konsumen. Tujuannya bukan sekadar menaikkan tarif, melainkan mencari formula yang dapat menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pihak.
Bagi konsumen, pertanyaan utama tentu berkaitan dengan kemungkinan perubahan harga pengantaran makanan dan barang melalui aplikasi.
Namun, belum ada dasar untuk memastikan tarif akan langsung naik atau turun setelah aturan diterbitkan. Komdigi masih memfinalisasi formula dan mengkaji komponen pembentukan tarif.
Total biaya dalam aplikasi juga dapat terdiri dari sejumlah komponen sesuai kebijakan masing-masing platform. Karena itu, perubahan pada pedoman tarif pengantaran tidak boleh langsung diasumsikan akan mengubah seluruh komponen biaya dalam jumlah yang sama.
Konsumen perlu menunggu pengumuman resmi mengenai ketentuan final dan penerapannya. Informasi tersebut nantinya menjadi dasar untuk memahami bagaimana formula baru memengaruhi harga layanan yang digunakan.
Perusahaan platform menjadi pihak yang perlu menyesuaikan mekanisme penentuan harga dengan pedoman yang nantinya ditetapkan.
Komdigi sedang mendalami algoritma yang digunakan masing-masing platform dalam menentukan harga. Selain itu, pemerintah mengkaji struktur biaya transportasi dan pola layanan untuk memahami berbagai faktor yang memengaruhi tarif.
Tantangannya adalah memastikan formula dapat diterapkan tanpa mengabaikan variasi layanan dan kebutuhan operasional. Pengantaran makanan, misalnya, dapat memiliki karakteristik berbeda dari pengiriman barang tertentu.
Platform juga perlu menjaga agar layanan tetap dapat diakses konsumen dan tetap memberikan peluang kerja bagi pengemudi. Keberlanjutan bisnis menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah karena perubahan pada satu sisi ekosistem dapat berdampak pada sisi lainnya.
Dari arah kebijakan yang disampaikan Komdigi, terdapat tiga kepentingan utama yang perlu dipertimbangkan secara bersamaan.
Pertama, perlindungan pengemudi. Formula perlu memperhitungkan biaya dan risiko pekerjaan agar pengemudi tidak menjadi pihak yang menanggung seluruh tekanan operasional.
Kedua, keterjangkauan bagi konsumen. Harga layanan perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat agar pengantaran barang dan makanan tetap menjadi pilihan yang dapat digunakan.
Ketiga, keberlanjutan platform. Mekanisme tarif harus memungkinkan layanan berjalan secara operasional dan dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku.
Ketiganya saling berhubungan. Kebijakan yang hanya menguntungkan satu pihak tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pihak lain berisiko menciptakan persoalan baru.
Komdigi menargetkan peraturan menteri tentang pedoman tarif pengantaran barang dan makanan terbit sebelum 31 Desember 2026.
Pemerintah telah berdiskusi dengan perwakilan pengemudi ojol, perusahaan platform, serta kementerian dan lembaga terkait.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir