Khazanah
M. Fadhli Dzil Ikram

Heboh Pabrik BYD Subang Disebut Digeruduk Ormas, Polda Jabar Bongkar Fakta Sebenarnya

Heboh Pabrik BYD Subang Disebut Digeruduk Ormas, Polda Jabar Bongkar Fakta Sebenarnya

21 November 2026 | 20:54

KebonCinta.com — Isu dugaan gangguan organisasi masyarakat (ormas) terhadap pabrik mobil listrik BYD di Kabupaten Subang, Jawa Barat, menjadi perhatian publik. Kabar yang beredar menyebut fasilitas industri tersebut beberapa kali didatangi kelompok massa hingga diduga mengalami gangguan keamanan.

Namun, hasil penyelidikan Polda Jawa Barat mengungkap kondisi yang berbeda dari narasi yang beredar.

Kepolisian menyatakan tidak menemukan tindakan pemerasan, pengancaman, maupun intimidasi terhadap PT BYD Auto Indonesia dan para pekerjanya.

Polda Jabar juga menyebut aksi penyampaian aspirasi masyarakat hanya berlangsung satu kali secara resmi, yakni pada 28 Oktober 2026.

Lantas, bagaimana kronologi penyelidikan dan apa sebenarnya tuntutan kelompok masyarakat yang mendatangi kawasan pabrik BYD?

Baca Juga: Ngecas Cuma 5 Menit! Intip Spesifikasi Gahar dan Fitur Canggih BYD Atto 1 Model Baru 

Polda Jabar Selidiki Dugaan Gangguan Ormas di Pabrik BYD

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan, menjelaskan bahwa kepolisian telah melakukan pemeriksaan langsung di kawasan PT BYD Auto Indonesia.

Pabrik produsen kendaraan listrik tersebut berada di Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang.

Menurut Hendra, petugas mendatangi lokasi sebanyak tiga kali untuk mengumpulkan informasi, meminta keterangan saksi, dan memastikan situasi keamanan.

Pemeriksaan dilakukan setelah muncul informasi mengenai dugaan aksi premanisme dan kedatangan kelompok masyarakat secara berulang.

Kepolisian melibatkan sejumlah satuan, mulai dari Polres Subang dan Polda Jawa Barat hingga unsur Bareskrim Polri.

Kronologi Penyelidikan Polisi pada 12–18 November 2026

Rangkaian pemeriksaan berlangsung dalam tiga tahap.

Pada 12 November 2026, Polres Subang melakukan penyelidikan awal dengan meminta keterangan pihak manajemen dan petugas keamanan perusahaan.

Pemeriksaan dilanjutkan pada 13 November 2026 oleh tim gabungan dari Dittipidum Bareskrim Polri, Ditreskrimum Polda Jabar, dan Polres Subang.

Petugas meninjau lokasi serta mengumpulkan keterangan dari saksi lapangan, perangkat desa, dan pihak perusahaan.

Kemudian, pada 18 November 2026, jajaran Ditreskrimum Polda Jabar kembali melakukan evaluasi lapangan.

Kegiatan tersebut mencakup koordinasi lanjutan dengan perusahaan dan pemerintah kecamatan untuk memperjelas situasi yang terjadi.

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kepolisian menyampaikan hasil temuannya kepada publik pada Jumat, 20 November 2026.

Polisi Sebut Tidak Ada Pemerasan atau Intimidasi

Salah satu hasil penyelidikan yang menjadi perhatian adalah tidak ditemukannya tindakan pemerasan maupun intimidasi terhadap perusahaan.

Hendra menyebut kesimpulan itu diperoleh dari pemeriksaan lapangan dan keterangan perwakilan manajemen PT BYD Auto Indonesia.

Pihak perusahaan yang dimintai keterangan antara lain Razi selaku Manager Office dan Luther Panjaitan selaku Head of Public and Government Relation.

Menurut kepolisian, keterangan yang diperoleh tidak menunjukkan adanya pemerasan, pengancaman, atau tindakan premanisme terhadap perusahaan maupun karyawannya dalam peristiwa yang diperiksa.

Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepolisian, bukan berarti seluruh persoalan antara masyarakat dan perusahaan telah selesai.

Polisi menegaskan akan melakukan penindakan apabila di kemudian hari ditemukan tindak pidana.

Benarkah Pabrik BYD Berkali-kali Digeruduk Ormas?

Polda Jabar juga meluruskan informasi yang menyebut pabrik BYD berulang kali menjadi sasaran aksi massa.

Menurut Hendra, kepolisian mencatat satu kegiatan penyampaian aspirasi resmi oleh Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB).

Aksi tersebut berlangsung pada 28 Oktober 2026.

Kegiatan itu disebut telah memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian.

Karena itu, polisi menyatakan narasi mengenai aksi penggerudukan yang dilakukan berkali-kali tidak sesuai dengan temuan mereka.

Perlu dipahami bahwa STTP merupakan bukti penerimaan pemberitahuan kegiatan penyampaian pendapat, bukan pembenaran terhadap tindakan melanggar hukum apabila tindakan tersebut terjadi.

Apa Tuntutan Ormas yang Mendatangi Pabrik BYD?

Menurut penjelasan Polda Jabar, aksi FMSB berkaitan dengan sejumlah persoalan di lingkungan kawasan industri.

Salah satu isu yang disampaikan adalah perizinan pengelolaan limbah industri oleh pihak vendor.

Selain itu, masyarakat meminta perhatian terhadap kesempatan kerja bagi warga Kabupaten Subang.

Tuntutan lain berkaitan dengan prioritas penyerapan tenaga kerja lokal dan penyediaan program magang.

Dengan demikian, kepolisian menggambarkan kegiatan tersebut sebagai penyampaian aspirasi mengenai dampak sosial dan ekonomi pembangunan kawasan industri.

Namun, substansi tuntutan terkait pengelolaan limbah dan tenaga kerja tetap memerlukan penanganan dari perusahaan serta instansi pemerintah yang berwenang.

Operasional Pabrik BYD Diklaim Tetap Berjalan Lancar

Polda Jabar menyatakan aktivitas perusahaan tidak mengalami hambatan akibat aksi penyampaian aspirasi tersebut.

Menurut keterangan kepolisian, tidak ditemukan penutupan akses permanen menuju lokasi pabrik.

Aktivitas pembangunan dan operasional perusahaan juga disebut tetap berlangsung.

Dalam keterangan lanjutan pada Sabtu, 21 November 2026, Hendra kembali menegaskan bahwa kepolisian menghormati penyampaian pendapat masyarakat selama dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Pada saat yang sama, aparat berkomitmen menjaga keselamatan pekerja dan kelancaran aktivitas industri.

Baca Juga: Pilih BYD Ketimbang Hyundai, Ini Alasan Konsumen Korea Selatan Mulai Tinggalkan Mobil Lokal 

Empat Langkah Polda Jabar Menjaga Keamanan Pabrik BYD

Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, Polda Jawa Barat menyiapkan empat langkah pengamanan.

Pertama, jaminan keamanan investasi. Kepolisian memastikan perlindungan terhadap aktivitas perusahaan dan pekerja. Apabila ditemukan pemerasan, ancaman, atau pencurian, polisi menyatakan akan memprosesnya sesuai hukum.

Kedua, pengaturan penyampaian aspirasi. Aksi masyarakat akan diarahkan agar berlangsung tertib, tidak menutup akses jalan, dan tidak menghambat gerbang operasional perusahaan.

Ketiga, koordinasi rutin. Polisi akan mempertemukan unsur perusahaan, pemerintah kecamatan, perangkat desa, dan pengelola kawasan untuk membahas keluhan masyarakat secara berkala.

Keempat, peningkatan patroli. Personel Polres Subang dan Polsek Cipeundeuy akan melakukan pengawasan rutin di sekitar kawasan industri.

Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keamanan investasi tanpa mengabaikan hak masyarakat menyampaikan aspirasi.

Kesimpulan

Polda Jawa Barat menyatakan tidak menemukan bukti pemerasan, intimidasi, maupun pengancaman terhadap PT BYD Auto Indonesia dalam rangkaian penyelidikan yang dilakukan pada November 2026.

Polisi juga menyebut hanya terdapat satu aksi penyampaian aspirasi resmi oleh FMSB pada 28 Oktober 2026.

Aksi tersebut berkaitan dengan isu pengelolaan limbah industri, kesempatan kerja bagi warga lokal, dan program magang.

Kepolisian memastikan upaya pengamanan akan terus dilakukan untuk menjaga aktivitas industri sekaligus membuka ruang komunikasi antara perusahaan dan masyarakat.

Tags:
Pabrik BYD Subang BYD Subang Diganggu Ormas Polda Jabar Hasil Penyelidikan Polda Jabar Pabrik BYD Digeruduk Ormas Ormas Pabrik BYD PT BYD Auto Indonesia BYD Cipeundeuy Subang Forum Masyarakat Subang Bersatu FMSB Subang Dugaan Premanisme BYD Polisi Selidiki Pabrik BYD Keamanan Investasi Jawa Barat Berita BYD Terbaru Berita Subang Hari Ini Pabrik Mobil Listrik BYD Hendra Rochmawan Tenaga Kerja Lokal Subang Aksi Ormas Subang Berita Jawa Barat 2026

Komentar Pengguna