HP Gratis untuk Penerima Bansos Segera Dibahas! Ada Target 25,1 Juta Orang, Pakar Ungkap Risiko Besarnya

“Namun, dari perspektif keamanan siber, kebijakan ini tidak cukup dinilai dari kemudahan distribusi. Keamanan data pribadi, perlindungan dana, kesiapan masyarakat, dan mekanisme pemulihan ketika terjadi penipuan harus menjadi bagian utama perencanaan,” ungkap Pratama.

Ia menjelaskan bahwa integrasi data kependudukan, informasi rekening, nomor telepon, dan status penerima bantuan dapat membantu mencegah penerima ganda. Namun, semakin banyak data yang terhubung, semakin besar pula dampaknya apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan akses.

Data tersebut juga berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melancarkan penipuan. Pelaku dapat menyamar sebagai petugas pemerintah atau pihak perbankan, kemudian meminta PIN, kode OTP, maupun informasi rahasia lainnya dengan dalih aktivasi rekening atau pencairan bantuan.

Pratama mengingatkan bahwa ancaman juga dapat datang melalui pesan WhatsApp, SMS, tautan palsu, dan aplikasi bansos tidak resmi. Dalam sejumlah skenario penipuan, korban dibuat khawatir bantuan akan hangus apabila tidak segera mengikuti instruksi yang diberikan.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan proses pengumpulan dan pemadanan data dilakukan secara aman. Pembatasan akses, enkripsi, audit keamanan, pengujian sistem, serta pengawasan terhadap pihak ketiga menjadi beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan.

Pratama juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

“Seluruh proses harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Selain itu, mekanisme koreksi data harus disediakan agar kesalahan pemadanan tidak menyebabkan masyarakat yang berhak justru kehilangan bantuan,” tuturnya.

Literasi Digital Jadi Penentu Keberhasilan Program

Tantangan lainnya adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap keamanan digital. Dalam referensi yang dikutip, Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025 dari Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat 36,3 persen responden tidak mengenali tanda-tanda phishing, sedangkan 40,9 persen tidak mengetahui ancaman virus atau malware.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyediaan perangkat saja belum tentu cukup untuk menjamin keamanan penerima bantuan.

Masyarakat perlu mendapat edukasi mengenai cara mengenali tautan mencurigakan, menjaga kerahasiaan PIN dan OTP, memeriksa keaslian informasi, serta menghindari pemasangan aplikasi dari sumber yang tidak dikenal.

Pratama menilai edukasi keamanan siber harus diberikan bersamaan dengan penyediaan perangkat. Pemerintah, perbankan, operator telekomunikasi, dan penyedia platform juga perlu membangun sistem perlindungan berlapis.

“Pemerintah, perbankan, operator telekomunikasi, dan penyedia platform harus membangun perlindungan berlapis yang tetap efektif ketika pengguna melakukan kesalahan yang wajar. Edukasi keamanan siber harus diberikan bersamaan dengan pembagian perangkat,” katanya.

Selain edukasi, pemerintah perlu menyediakan mekanisme pengaduan dan pemulihan yang mudah diakses. Penerima bantuan yang kehilangan ponsel, lupa PIN, atau mengalami pengambilalihan rekening harus memiliki jalur penyelesaian yang jelas.

Saluran pengaduan pun sebaiknya tidak hanya bergantung pada aplikasi. Layanan telepon dan pendampingan langsung tetap diperlukan, terutama bagi kelompok lanjut usia serta masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.

Pratama juga mengingatkan agar digitalisasi bansos tidak menghilangkan alternatif layanan bagi masyarakat yang belum mampu menggunakan teknologi secara mandiri.

“Pendampingan dan prosedur non-digital tetap diperlukan agar teknologi tidak menjadi hambatan baru bagi kelompok yang justru paling membutuhkan perlindungan sosial,” katanya.

Kapan HP Gratis untuk Penerima Bansos Dibagikan?

Hingga informasi dalam referensi tersebut disampaikan, belum ada kepastian mengenai tanggal pembagian ponsel gratis kepada masyarakat. Pemerintah masih membahas mekanisme pelaksanaan, sementara persiapan pembukaan rekening dengan saldo awal Rp50.000 menjadi salah satu bagian yang sedang dikerjakan.

Masyarakat perlu menunggu pengumuman resmi mengenai kriteria penerima, tahapan pendaftaran, jadwal distribusi, dan tata cara penggunaan rekening digital.

Rencana digitalisasi bansos berpotensi memperluas akses keuangan dan mempermudah penyaluran bantuan. Namun, ketepatan data, keamanan dana, perlindungan informasi pribadi, dan pendampingan penerima akan menjadi faktor penting agar program tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.