KebonCinta.com - Masa kerja sering dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam perjalanan karier Aparatur Sipil Negara (ASN).
Namun, pengelolaan karier pegawai pemerintah juga perlu memperhatikan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja.
Pendekatan tersebut berkaitan dengan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN.
Sejalan dengan kebutuhan pengelolaan pegawai yang profesional, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2026 mengenai akreditasi lembaga penyelenggara penilaian kompetensi ASN.
Lantas, bagaimana hubungan penilaian kompetensi dengan penerapan sistem merit?
Sistem merit merupakan pendekatan pengelolaan ASN yang menekankan pertimbangan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.
Pendekatan ini bertujuan mendukung pengelolaan pegawai berdasarkan kemampuan dan kebutuhan organisasi.
Dalam penerapannya, informasi mengenai kompetensi pegawai menjadi salah satu unsur penting.
Instansi membutuhkan data yang relevan untuk memahami kemampuan ASN serta kesesuaiannya dengan tuntutan jabatan.
Baca Juga: 172 Ribu Guru Non-ASN Tercatat di Dapodik, 59 Ribu Terbentur Batas Usia
Penilaian kompetensi dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan yang telah dimiliki pegawai.
Hasil asesmen juga dapat membantu mengidentifikasi aspek yang masih membutuhkan pengembangan.
Informasi tersebut berguna ketika instansi menyusun program pelatihan, pengembangan talenta, maupun perencanaan kebutuhan sumber daya manusia.
Namun, penilaian kompetensi bukan satu-satunya instrumen dalam penerapan sistem merit.
Kinerja, kualifikasi, serta ketentuan pengisian jabatan tetap menjadi bagian dari pertimbangan.
Keputusan kepegawaian yang menggunakan hasil asesmen membutuhkan informasi yang dapat dipercaya.
Apabila kualitas penilaian tidak terjaga, informasi mengenai kompetensi pegawai berpotensi kurang akurat.
Karena itu, akreditasi lembaga penyelenggara dapat berperan dalam mendukung mutu proses penilaian.
Standar yang jelas diharapkan membantu menghasilkan asesmen yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: BKN Tetapkan 4 Tujuan Akreditasi Lembaga Penilai Kompetensi ASN 2026, Apa Saja Manfaatnya?
Penerbitan SE Nomor 10 Tahun 2026 tidak berarti masa kerja dihapus sebagai salah satu pertimbangan dalam ketentuan kepegawaian yang berlaku.
Surat edaran tersebut berfokus pada akreditasi lembaga penilai kompetensi, bukan perubahan persyaratan kenaikan pangkat atau promosi.
Meski demikian, kebijakan ini menunjukkan pentingnya kualitas informasi kompetensi dalam mendukung pengelolaan ASN.
Dengan penilaian yang semakin kredibel, instansi diharapkan memiliki dasar informasi yang lebih baik untuk mengembangkan pegawai sesuai kemampuan dan kebutuhan organisasi.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir