Kemendikdasmen Perluas Pembelajaran Jarak Jauh ke 36 Provinsi, Anak Putus Sekolah Usia 16–18 Tahun Jadi Prioritas

KebonCinta.com — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperluas penerapan Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ sebagai salah satu strategi untuk membuka akses pendidikan bagi anak yang terkendala kondisi geografis, sosial maupun ekonomi.

Program tersebut tidak sekadar memindahkan pembelajaran dari ruang kelas ke layar komputer.

PJJ dikembangkan sebagai model pendidikan alternatif yang dapat menyesuaikan kondisi peserta didik yang sulit mengikuti sekolah reguler.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin menegaskan pendidikan harus tetap dapat dijangkau meskipun anak tinggal jauh dari sekolah.

“Tidak ada anak yang terlalu jauh untuk belajar,” ujar Tatang.

Ia menjelaskan karakteristik Indonesia yang terdiri atas lebih dari 17 ribu pulau membuat satu model layanan pendidikan tidak dapat diterapkan dengan cara yang sama di semua wilayah.

Kondisi siswa di kota besar tentu berbeda dengan mereka yang tinggal di wilayah kepulauan, daerah terpencil maupun kawasan yang memiliki keterbatasan transportasi.

Karena itu, pemerintah menyiapkan pengembangan PJJ melalui beberapa tahapan.

Tahap awal telah dimulai pada 2025 melalui proyek percontohan yang melibatkan salah satu Sekolah Indonesia Luar Negeri.

Sasaran awal program adalah anak dan remaja keluarga pekerja migran Indonesia berusia 16 hingga 18 tahun di Sabah dan Sarawak, Malaysia.

Setelah tahap percontohan, pemerintah masuk pada fase pengembangan yang lebih luas selama 2026 hingga 2027.

Pada fase tersebut, PJJ direncanakan diterapkan di 36 provinsi.

Anak yang tidak bersekolah pada usia 16 hingga 18 tahun menjadi salah satu kelompok prioritas.

Pemerintah ingin memberikan jalur agar mereka dapat kembali memperoleh layanan pendidikan tanpa harus selalu mengikuti pola sekolah konvensional.

Baca Juga: Jarang Bergerak Bikin Tubuh Lesu, Ini 5 Manfaat Olahraga untuk Fisik dan Mental 

Tahap berikutnya direncanakan berlangsung pada 2028.

Pemerintah menargetkan terbentuknya Sekolah Menengah PJJ yang dapat melayani peserta didik dari berbagai wilayah.

Sasarannya juga akan diperluas.

Selain anak tidak sekolah, program dapat mencakup siswa yang berisiko putus sekolah, memiliki mobilitas tinggi maupun mempunyai tanggung jawab sosial yang membuat mereka kesulitan mengikuti pembelajaran reguler.

Pengembangan kemudian dilanjutkan mulai 2029 melalui penguatan penjaminan mutu, kurikulum dan integrasi teknologi.

Meski menggunakan teknologi, pemerintah menegaskan keberhasilan PJJ tidak dapat hanya bergantung pada internet dan perangkat digital.

Guru tetap mempunyai peran utama dalam membimbing peserta didik.

Keluarga dan masyarakat juga perlu memberikan dukungan agar siswa tidak merasa belajar sendirian.

Tatang menyebut fleksibilitas menjadi salah satu pelajaran penting dari implementasi awal.

“Tidak ada satu model yang dapat menjawab seluruh tantangan pendidikan Indonesia,” katanya.

Artinya, pola pembelajaran perlu menyesuaikan kondisi setiap wilayah dan kebutuhan peserta didik.

Daerah dengan jaringan internet kuat mungkin dapat menggunakan lebih banyak pembelajaran daring.

Sementara daerah yang konektivitasnya terbatas membutuhkan pendekatan berbeda, termasuk penggunaan materi yang dapat diakses secara luring.

Model hibrida menjadi salah satu pilihan.

Pembelajaran dapat menggabungkan teknologi dengan pendampingan guru maupun pusat kegiatan belajar di lingkungan terdekat.

Kebijakan PJJ pada akhirnya diarahkan agar persoalan jarak tidak menjadi alasan seorang anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.

Namun keberhasilannya tetap bergantung pada kualitas guru, akses perangkat, jaringan internet, kurikulum dan pendampingan yang konsisten.

Jika seluruh unsur tersebut dapat berjalan bersama, PJJ berpotensi menjadi salah satu jalur penting untuk menjangkau anak yang selama ini berada di luar sistem pendidikan formal.