Kemenkes: Indonesia Baru Punya 1.495 Psikiater, Skrining Kesehatan Jiwa Sudah Jangkau 71,8 Juta Orang

KebonCinta.com — Ketersediaan tenaga kesehatan jiwa di Indonesia masih menjadi tantangan besar di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan mental.

Kementerian Kesehatan mencatat Indonesia memiliki 1.495 dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater per 1 September 2026.

Jumlah tersebut setara dengan rasio sekitar satu psikiater untuk 180 ribu penduduk.

Angka itu masih jauh dari rasio yang menjadi rujukan Kementerian Kesehatan berdasarkan rekomendasi WHO, yakni sekitar satu psikiater untuk 30 ribu penduduk.

Persoalan serupa terjadi pada ketersediaan psikolog klinis di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Dari 3.513 psikolog klinis yang tercatat, hanya 213 yang bertugas di puskesmas.

“Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenkes terus memperkuat upaya promotif dan preventif,” ujar Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi.

Ia menjelaskan salah satu instrumen yang diperkuat adalah Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG.

Skrining kesehatan jiwa melalui program pemerintah telah menjangkau lebih dari 71,8 juta orang.

Dari jumlah yang diperiksa, ditemukan dugaan gejala depresi pada sekitar 1,2 persen sasaran.

Sementara dugaan gejala kecemasan ditemukan pada sekitar 0,9 persen sasaran.

Hasil skrining bukan berarti seseorang otomatis mendapatkan diagnosis gangguan kesehatan jiwa.

Skrining berfungsi sebagai pemeriksaan awal untuk mengetahui siapa yang membutuhkan penilaian atau penanganan lebih lanjut oleh tenaga profesional.

Kementerian Kesehatan juga meluncurkan empat seri buku saku skrining kesehatan jiwa.

Baca Juga: Mesir Tawarkan Tambahan Beasiswa untuk Mahasiswa Indonesia, Prioritas Kedokteran, Teknik dan Sains 

Panduan tersebut dibuat untuk membantu tenaga kesehatan di puskesmas melakukan tindak lanjut terhadap hasil skrining.

Empat kelompok menjadi sasaran panduan.

Kelompok tersebut adalah ibu hamil dan ibu pascapersalinan, anak dan remaja, orang dewasa serta lansia.

Kesehatan mental juga semakin diperhatikan dalam lingkungan keluarga.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh memberikan stigma kepada anak yang mengalami gangguan kesehatan jiwa maupun kondisi neurodivergen.

“Kita ingin mereka tidak lagi dimarginalisasikan, tetapi kita rangkul,” ujarnya.

Kondisi seperti ADHD dan disleksia tidak seharusnya membuat potensi seorang anak langsung dianggap terbatas.

Dukungan keluarga, sekolah dan tenaga profesional justru diperlukan agar anak mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Kesenjangan jumlah tenaga profesional menunjukkan bahwa pembangunan layanan kesehatan mental masih memerlukan proses panjang.

Layanan di puskesmas dapat menjadi pintu pertama karena lokasinya lebih dekat dengan masyarakat.

Masyarakat juga perlu mengetahui bahwa meminta bantuan profesional ketika mengalami masalah kesehatan mental bukan sesuatu yang memalukan.

Deteksi lebih awal dapat membantu seseorang mendapatkan dukungan sebelum persoalan berkembang menjadi lebih berat.