Kurikulum MA dan Pesantren Bakal Dirombak, Kemenag Siapkan Program agar Lulusan Siap Kerja

KebonCinta.com - Kementerian Agama (Kemenag) bersama Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyiapkan kurikulum pemberdayaan bagi pendidikan tingkat menengah, khususnya Madrasah Aliyah (MA) dan pesantren. Program ini diarahkan untuk membekali peserta didik dengan keterampilan yang dapat digunakan setelah menyelesaikan pendidikan.

Kurikulum tersebut dirancang untuk mengubah pelatihan keterampilan yang selama ini hanya menjadi materi tambahan menjadi bagian pembelajaran yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Dengan demikian, lulusan tidak hanya memiliki bekal pendidikan agama dan akademik, tetapi juga kompetensi untuk memasuki dunia kerja atau membangun usaha sendiri.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyampaikan rencana tersebut dalam konferensi pers setelah rapat khusus mengenai ekosistem kemandirian pesantren pada Senin (19/10/2026).

Ia menjelaskan, penguatan kurikulum berbasis kompetensi akan terus didorong agar peserta didik di tingkat Aliyah memiliki kesiapan bekerja sekaligus kemampuan untuk hidup mandiri.

Baca Juga: Mulai 2027 Status Guru Berubah? Ini Nasib PPPK Paruh Waktu dan Guru Non-ASN Setelah 31 Desember 2026 

Pelatihan Keterampilan Tak Lagi Sekadar Materi Tambahan

Selama ini, pelatihan keterampilan di madrasah dan pesantren dapat diberikan dalam bentuk tambahan kemampuan atau materi tertentu. Melalui kebijakan baru ini, pendekatan tersebut akan dikembangkan menjadi kurikulum pemberdayaan yang dirancang secara lebih sistematis.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung perubahan paradigma tersebut. Menurutnya, pembekalan keterampilan perlu menjadi bagian yang lebih terintegrasi dalam proses pendidikan di MA dan pesantren.

Ada dua sasaran utama yang ingin dicapai. Pertama, lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan jenjang pendidikannya. Kedua, lulusan mempunyai kemampuan untuk merintis usaha dan mengembangkan kemandirian ekonomi.

Pendekatan ini diharapkan membuat pendidikan menengah keagamaan tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.

Menyasar Peserta Didik dari Keluarga Ekonomi Rentan

Salah satu pertimbangan penyusunan kurikulum pemberdayaan adalah latar belakang ekonomi peserta didik. Kemenag menyebut mayoritas peserta didik di sekitar 80 ribu madrasah dan 42 ribu pesantren yang berada di bawah naungannya berasal dari kelompok desil 1 sampai 4.

Kelompok tersebut merujuk pada lapisan masyarakat dalam pengelompokan tingkat kesejahteraan, dengan desil 1–4 berada pada kelompok ekonomi relatif rendah. Karena itu, pembekalan keterampilan dan kewirausahaan dinilai penting untuk memperluas peluang lulusan dalam memperoleh penghasilan.

Program ini diharapkan dapat membantu peserta didik memiliki pilihan setelah lulus, baik melanjutkan perjalanan karier sebagai pekerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

Pesantren Didorong Menjadi Ekosistem Ekonomi Produktif

Selain memperbarui kurikulum, pemerintah juga membahas dukungan bagi pesantren yang telah memiliki kegiatan ekonomi mandiri. Dukungan anggaran dan pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) disebut akan diarahkan untuk memperkuat ekosistem kemandirian pesantren.

Salah satu contoh yang disampaikan adalah komunitas agribisnis di Bandung yang dinilai mampu menopang kebutuhan pesantren sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Model seperti ini menunjukkan bahwa pesantren berpotensi menjadi pusat kegiatan ekonomi berbasis komunitas. Jika dikembangkan secara berkelanjutan, kegiatan tersebut dapat membuka ruang belajar kewirausahaan sekaligus menciptakan peluang ekonomi di lingkungan sekitar.

Kurikulum pemberdayaan diharapkan memberikan bekal yang lebih relevan dengan kebutuhan setelah peserta didik menyelesaikan pendidikan. Lulusan dapat diarahkan untuk memasuki dunia kerja sesuai kompetensinya atau memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk membangun usaha.

Meski demikian, keberhasilan program akan bergantung pada pelaksanaan kurikulum, ketersediaan tenaga pendamping, kemitraan dengan dunia usaha, serta kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan daerah.

Dengan pendekatan yang terintegrasi, pendidikan MA dan pesantren diharapkan dapat memperkuat kompetensi lulusan sekaligus berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.