KebonCinta.com — Pemerintah terus memperbaiki pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan melalui integrasi basis data antarlembaga. Salah satu penerapannya dilakukan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Integrasi tersebut diperkenalkan dalam kegiatan yang berlangsung pada Jumat, 20 November 2026, dengan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah daerah, serta Pertamina Patra Niaga.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menjelaskan bahwa penyelarasan data bertujuan mempermudah nelayan memperoleh BBM bersubsidi sekaligus memastikan penyalurannya lebih tepat sasaran.
Program tersebut menjadi bagian dari penguatan layanan energi bagi masyarakat pesisir yang menggunakan bahan bakar untuk menjalankan aktivitas penangkapan ikan.
DATA NELAYAN DIHUBUNGKAN DENGAN APLIKASI XSTAR
Baca Juga: Mimpi Memandikan Mayit atau Pakai Kain Kafan Pertanda Apa? Ini Penjelasan Lengkap Ulama Tafsir
Pemerintah mengintegrasikan data yang dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan aplikasi XStar milik BPH Migas.
Salah satu data yang dimanfaatkan berasal dari sistem Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA). Integrasi juga mencakup sistem informasi lain yang mendukung pemeriksaan identitas dan aktivitas usaha nelayan.
Melalui sistem tersebut, informasi mengenai nelayan dan kapal dapat diperiksa secara lebih terstruktur. Tujuannya adalah mengurangi hambatan administrasi dalam memperoleh BBM bersubsidi.
BPH Migas juga menekankan pentingnya kesesuaian data teknis kapal, kebutuhan bahan bakar, dan lokasi penyalur agar pelayanan berjalan berdasarkan kondisi sebenarnya.
SPBUN CITEMU LAYANI SEKITAR 300 NELAYAN
Berdasarkan keterangan resmi BPH Migas pada Sabtu, 21 November 2026, SPBUN dengan nomor 3845120 di kawasan Citemu melayani sekitar 300 nelayan.
Para nelayan tersebut berasal dari dua desa, yakni Desa Bandengan dan Desa Citemu di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.
Volume penyaluran bahan bakar melalui fasilitas tersebut mencapai sekitar 198 ribu liter per bulan. Pemerintah berharap pelayanan dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan nelayan dan frekuensi kegiatan melaut.
BPH Migas juga menyampaikan bahwa seluruh penyalur BBM bersubsidi untuk nelayan di Kabupaten dan Kota Cirebon telah menggunakan aplikasi XStar.
Kondisi tersebut menjadikan Cirebon sebagai salah satu wilayah percontohan dalam pengembangan sistem pelayanan BBM bagi masyarakat perikanan.
PENGGUNAAN SURAT REKOMENDASI DAN KODE QR
Salah satu komponen pelayanan yang diperiksa adalah Surat Rekomendasi pembelian BBM bersubsidi milik nelayan.
Dokumen tersebut memuat identitas penerima, spesifikasi kapal, jam operasional, perhitungan kebutuhan bahan bakar setiap bulan, serta informasi lokasi penyalur yang dapat melayani pembelian.
Data tersebut kemudian digunakan untuk mendukung proses pemeriksaan saat nelayan membeli bahan bakar.
Dalam penerapan di SPBUN Citemu, transaksi dapat dilakukan menggunakan mekanisme pemindaian kode yang terhubung dengan sistem pelayanan.
Namun, penggunaan sistem digital tidak berarti setiap nelayan dapat membeli solar dalam jumlah bebas. Pembelian tetap mengikuti kebutuhan, kelayakan, dan ketentuan subsidi yang berlaku.
NELAYAN RASAKAN KEMUDAHAN AKSES BAHAN BAKAR
Sejumlah nelayan Cirebon menyampaikan bahwa keberadaan SPBUN membantu mengurangi kendala pembelian bahan bakar yang sebelumnya dialami.
Salah satunya Sudirman, nelayan asal Desa Bandengan, yang menjelaskan bahwa akses ke fasilitas pengisian bahan bakar khusus nelayan mempermudah persiapan keberangkatan melaut.
Sebelumnya, sebagian nelayan harus mencari bahan bakar di SPBU reguler atau membeli dari pengecer dengan harga yang lebih tinggi.
Menurut laporan ANTARA, terdapat nelayan yang sebelumnya membeli solar eceran sekitar Rp8.000 per liter, sementara pembelian di SPBUN Citemu dilaporkan sekitar Rp6.800 per liter pada saat liputan.
Harga tersebut merupakan informasi dari kondisi pelayanan setempat, bukan jaminan bahwa harga yang sama berlaku di seluruh wilayah atau pada waktu berikutnya.
PEMERINTAH INGATKAN BBM SUBSIDI TIDAK BOLEH DIJUAL KEMBALI
BPH Migas mengingatkan bahwa BBM bersubsidi harus digunakan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan pemerintah.
Nelayan diminta membeli bahan bakar berdasarkan kebutuhan operasional melaut dan tidak menyalahgunakan subsidi untuk diperjualbelikan kembali.
Wahyudi Anas juga menekankan pentingnya keselamatan dalam penanganan bahan bakar, termasuk menghindari penyimpanan BBM terlalu lama.
Integrasi data di Cirebon diharapkan menjadi bagian dari perbaikan sistem distribusi BBM bersubsidi di wilayah pesisir Indonesia.
Hingga 21 November 2026, layanan tersebut telah diterapkan di SPBUN Citemu dan menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta penyedia bahan bakar dalam mendukung aktivitas ekonomi nelayan.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir