Pemkot Cirebon Dorong Akses Pembiayaan UMKM, Wali Kota Effendi Edo Ingin Usaha Warga Lebih Berkembang

KebonCinta.com — Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, terus mendorong perluasan akses layanan keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat yang membutuhkan dukungan pembiayaan.

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Cirebon Effendi Edo setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026.

Kegiatan berlangsung pada Kamis, 22 Oktober 2026, di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, dan dipublikasikan Pemerintah Kota Cirebon pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Pemerintah daerah berharap kemudahan akses keuan gan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.

WALI KOTA CIREBON SOROTI KEBUTUHAN UMKM

Baca Juga: Beasiswa S2 Telkom University hingga 100 Persen Ditutup 24 Oktober 2026, Ini 11 Jurusan dan Cara Daftarnya

Effendi Edo menjelaskan bahwa akses keuangan tidak cukup hanya tersedia bagi usaha berskala besar.

Pelaku UMKM, pedagang, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat lainnya juga perlu mendapatkan kesempatan memanfaatkan layanan keuangan.

Menurutnya, dukungan pembiayaan yang sesuai kebutuhan dapat membantu masyarakat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga.

Dalam keterangannya pada kegiatan Rakornas TPAKD 2026, Effendi menekankan pentingnya kerja sama dengan lembaga keuangan agar manfaat pembiayaan benar-benar dirasakan masyarakat.

552 TPAKD TELAH TERBENTUK DI INDONESIA

Dalam Rakornas tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan perkembangan pembentukan TPAKD.

Sebanyak 552 TPAKD telah terbentuk di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Tim tersebut memiliki peran memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, regulator, dan industri jasa keuangan.

Tujuannya adalah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman serta sesuai kebutuhan.

Presiden Prabowo Subianto turut memberikan apresiasi terhadap pembentukan TPAKD di daerah sebagai bagian dari penguatan kerja sama pelayanan keuangan.

LITERASI KEUANGAN MASIH PERLU DITINGKATKAN

OJK juga melaporkan bahwa tingkat literasi keuangan Indonesia pada 2026 mencapai sekitar 69 persen.

Sementara itu, tingkat inklusi keuangan telah melampaui 93 persen.

Kedua angka tersebut merupakan data nasional yang disampaikan OJK, bukan pengukuran khusus masyarakat Kota Cirebon.

Perbedaan antara literasi dan inklusi menunjukkan bahwa akses ke layanan keuangan perlu diimbangi dengan pemahaman masyarakat mengenai manfaat, biaya, dan risiko produk keuangan.

Pemerintah menilai edukasi keuangan menjadi bagian penting agar masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga mampu menggunakan layanan secara bertanggung jawab.

PEMBIAYAAN BAGI PELAKU USAHA CIREBON

Sebagai daerah dengan aktivitas perdagangan dan jasa, Kota Cirebon memiliki banyak pelaku usaha yang membutuhkan layanan perbankan maupun pembiayaan.

Pemerintah Kota Cirebon berencana terus memperkuat koordinasi dengan OJK, perbankan, serta lembaga keuangan lainnya.

Kerja sama tersebut diharapkan membantu memperluas peluang akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

Namun, Rakornas TPAKD pada 22 Oktober tidak sekaligus mengumumkan pembukaan bantuan modal tunai gratis untuk seluruh UMKM Cirebon.

Belum ada formulir pendaftaran khusus atau nominal bantuan baru yang diumumkan dalam kegiatan tersebut.

APA YANG PERLU DILAKUKAN PELAKU UMKM?

Bagi pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan, langkah awal yang dapat dilakukan adalah mempelajari produk pembiayaan dari lembaga resmi.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Memastikan lembaga keuangan memiliki izin atau pengawasan yang sesuai.
2. Membandingkan persyaratan produk pembiayaan.
3. Memahami bunga, margin, biaya, dan jangka waktu pembayaran.
4. Menyesuaikan angsuran dengan kemampuan usaha.
5. Menyiapkan dokumen identitas serta informasi usaha.
6. Menghindari tawaran pinjaman yang meminta pembayaran awal tidak wajar.
7. Menggunakan kanal resmi OJK apabila membutuhkan informasi atau pengaduan.

Pelaku usaha juga dapat berkonsultasi dengan dinas yang menangani UMKM atau lembaga keuangan resmi untuk memperoleh informasi program yang sedang tersedia.

PEMKOT CIREBON INGIN PEREKONOMIAN LEBIH MERATA

Effendi Edo berharap perluasan akses keuangan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon.

Pemerintah daerah juga ingin penguatan layanan keuangan membantu masyarakat menjadi lebih produktif dan mandiri.

Langkah tersebut membutuhkan kerja sama berkelanjutan antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat.

Melalui peningkatan literasi serta akses pembiayaan, pelaku UMKM diharapkan mempunyai kesempatan lebih besar mengembangkan kegiatan usaha secara sehat dan berkelanjutan.