Pendidikan Gratis PAUD hingga Kuliah Digodok, Menag Soroti Guru Swasta Bergaji Rp100 Ribu

KebonCinta.com Pemerintah tengah membahas rencana kebijakan pendidikan gratis yang mencakup jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan sekaligus mengurangi kesenjangan akses antara kelompok masyarakat.

Rencana tersebut merupakan tindak lanjut dari mandat Presiden Prabowo Subianto yang dibahas dalam rapat terbatas pada 23 September 2026. Dalam proses perumusannya, pemerintah turut mempertimbangkan kondisi satuan pendidikan negeri maupun swasta, termasuk madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, pembebasan biaya pendidikan berpotensi memberikan manfaat besar bagi madrasah karena sebagian besar satuan pendidikan di lingkungan Kemenag berstatus swasta.

"Bagi Kementerian Agama, yang 99,9% swasta itu adalah madrasah. Dengan adanya usul pembebasan biaya ini, maka yang paling berterima kasih sesungguhnya adalah madrasah dan pasti sangat bersyukur," tuturnya.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Terbatas Menteri (RTM) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pada Kamis (22/10/2026), sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenag, Jumat (23/10/2026).

Baca Juga: Penasaran Kulit Perempuan Jepang Tampak Glowing? Ini 7 Rutinitas Pagi yang Bisa Kamu Tiru 

Pendidikan Gratis Dinilai Bisa Memperluas Akses Madrasah

Selama ini, pembiayaan pendidikan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan untuk memastikan masyarakat memperoleh kesempatan belajar yang layak. Dalam konteks madrasah swasta, kebijakan pembebasan biaya berpotensi membantu memperluas akses pendidikan bagi siswa dan keluarga.

Nasaruddin menilai rencana tersebut dapat menjadi langkah penting untuk mengurangi kesenjangan pendidikan. Terlebih, madrasah memiliki peran besar dalam penyelenggaraan pendidikan di bawah Kemenag.

Meski demikian, kebijakan pendidikan gratis masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah perlu merumuskan cakupan penerima, mekanisme pelaksanaan, serta kebutuhan anggaran sebelum kebijakan diterapkan.

Pembahasan tersebut juga mencakup kemungkinan perluasan bantuan bagi satuan pendidikan swasta agar akses pendidikan tidak hanya terjamin di sekolah negeri.

Menag Ingatkan Kesejahteraan Guru Jangan Terabaikan

Di balik rencana pembebasan biaya pendidikan, Nasaruddin menekankan pentingnya memperhatikan kondisi tenaga pendidik. Menurutnya, kebijakan pendidikan gratis tidak seharusnya hanya berorientasi pada keringanan biaya bagi siswa, tetapi juga perlu mempertimbangkan kesejahteraan guru.

Ia mengingatkan bahwa guru di sekolah swasta juga membutuhkan perhatian pemerintah, terutama mereka yang belum berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menerima penghasilan terbatas.

"Di Kementerian Agama 90% swasta, bahkan guru mereka itu non-ASN juga masih ada, yang gajinya Rp 100.000 per bulan ada," ujar Menag.

Pernyataan tersebut menggambarkan tantangan yang masih dihadapi sebagian tenaga pendidik di lingkungan pendidikan swasta. Kesejahteraan guru menjadi isu penting karena mereka memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas pembelajaran.

Oleh karena itu, Nasaruddin berharap pemerintah turut mempertimbangkan dukungan bagi guru negeri maupun swasta ketika menyusun kebijakan pendidikan gratis.

Tiga Pilihan Pembiayaan Pendidikan Gratis Sedang Dibahas

Dalam rapat terbatas tersebut, pemerintah membicarakan tiga klaster kebijakan yang disusun berdasarkan mandat Presiden, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), serta peraturan perundang-undangan mengenai pendidikan dan wajib belajar.

Pembagian klaster ini menjadi bagian dari upaya menentukan cakupan program dan kebutuhan anggaran. Salah satu opsi yang dibahas adalah memperluas dukungan kepada sekolah swasta, termasuk madrasah, secara bertahap.

Pemerintah juga mempertimbangkan beberapa skenario pembiayaan, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar operasional pendidikan hingga skema yang lebih menyeluruh, termasuk dukungan terhadap kesejahteraan guru.

Hasil pembahasan mengenai klaster dan kebutuhan anggaran tersebut akan dilaporkan kepada Presiden untuk memperoleh arahan lebih lanjut.

Pendidikan Gratis Perlu Diimbangi Dukungan bagi Pendidik

Rencana pendidikan gratis membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh akses belajar yang lebih luas. Namun, pelaksanaannya juga membutuhkan perencanaan yang matang agar sekolah dapat tetap beroperasi dengan baik dan kegiatan pembelajaran berlangsung optimal.

Bagi madrasah swasta, kepastian dukungan pembiayaan menjadi aspek penting dalam keberlanjutan layanan pendidikan. Sementara itu, kesejahteraan guru perlu menjadi bagian dari pertimbangan agar peningkatan akses pendidikan berjalan beriringan dengan kualitas pembelajaran.

Dengan demikian, keberhasilan kebijakan pendidikan gratis tidak hanya ditentukan oleh seberapa luas cakupan siswa yang memperoleh manfaat, tetapi juga oleh kesiapan anggaran dan perhatian terhadap tenaga pendidik.

Hingga pembahasan pada Oktober 2026, skema tersebut masih digodok pemerintah dan menunggu keputusan serta arahan lebih lanjut dari Presiden.