KebonCinta.com — Kepolisian Resor Indramayu, Jawa Barat, menetapkan dua perempuan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penempatan pekerja migran ke Korea Selatan.
Pengungkapan perkara tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Indramayu pada Jumat, 20 November 2026. Kedua tersangka berinisial S (58), warga Kecamatan Lohbener, dan SN (37), warga Kecamatan Sukagumiwang.
Wakil Kepala Polres Indramayu, Kompol Tahir Muhiddin, menjelaskan bahwa perkara tersebut berawal dari laporan seorang warga Kecamatan Arahan berusia 48 tahun yang mengaku mengalami kerugian setelah mengikuti proses penempatan kerja ke luar negeri.
Korban sebelumnya dijanjikan pekerjaan di Korea Selatan dengan penghasilan mencapai Rp25 juta per bulan. Namun, proses keberangkatan yang ditempuh diduga menggunakan mekanisme dan dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan penempatan pekerja migran.
KRONOLOGI PENAWARAN PEKERJAAN KE KOREA SELATAN
Menurut keterangan kepolisian, kasus bermula pada Agustus 2026 ketika korban sedang mencari kesempatan bekerja di luar negeri.
Melalui seorang kenalan, korban dipertemukan dengan tersangka S yang menawarkan pekerjaan sebagai buruh pabrik, pekerja perkebunan, atau petugas kebersihan di Korea Selatan.
Pekerjaan tersebut ditawarkan dengan kontrak selama enam bulan dan kemungkinan perpanjangan. Korban juga dijanjikan proses keberangkatan yang resmi dan relatif cepat.
Untuk mengikuti proses penempatan, korban diminta menyerahkan biaya sebesar Rp55 juta. Pembayaran dilakukan secara bertahap melalui tersangka S yang kemudian meneruskan dana kepada SN.
Korban selanjutnya menjalani beberapa tahapan administrasi, termasuk pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor, wawancara, serta pengurusan visa.
Namun, berdasarkan keterangan penyidik, korban tidak mendapatkan pembekalan bahasa maupun pelatihan keterampilan yang seharusnya mendukung kesiapan bekerja di negara tujuan.
KORBAN DIPULANGKAN DARI KOREA SELATAN
Pada 23 September 2026, korban dibawa menuju Jakarta untuk mempersiapkan keberangkatan. Sehari kemudian, korban diberangkatkan menuju Korea Selatan dengan perjalanan transit melalui Singapura.
Setibanya di Bandara Jeju pada 25 September 2026, petugas imigrasi Korea Selatan menemukan persoalan pada dokumen perjalanan yang digunakan korban.
Akibatnya, korban tidak diizinkan memasuki wilayah Korea Selatan dan harus menjalani pemeriksaan oleh otoritas imigrasi setempat.
Setelah berada dalam pengawasan selama sekitar tiga hari, korban dipulangkan ke Indonesia pada 28 September 2026.
Peristiwa tersebut kemudian menjadi bagian dari penyelidikan kepolisian atas dugaan penempatan pekerja migran secara ilegal.
POLISI AMANKAN BARANG BUKTI
Dalam proses penyidikan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perekrutan dan pemberangkatan korban.
Barang bukti tersebut antara lain paspor korban, kuitansi pembayaran senilai Rp40 juta, rekening koran, empat lembar boarding pass, dokumen identitas, dan sebuah kendaraan.
Menurut hasil penyidikan sementara, tersangka S diduga memperoleh keuntungan Rp5 juta, sedangkan SN diduga mendapatkan Rp10 juta dari proses penempatan tersebut.
Kedua tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum. Dugaan pelanggaran dan pertanggungjawaban pidana kedua pihak masih harus dibuktikan melalui proses peradilan.
UPAYA PEMULIHAN KORBAN
Polres Indramayu menyampaikan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu untuk membantu pemulihan psikologis korban.
Penyidik juga menyiapkan permohonan restitusi atau ganti kerugian melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Selain penanganan perkara, kepolisian memperkuat kegiatan sosialisasi mengenai risiko perekrutan pekerja migran melalui jalur tidak resmi.
Masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri diimbau terlebih dahulu memastikan legalitas perusahaan penempatan, jenis pekerjaan, kontrak, dan prosedur keberangkatan.
WASPADA TAWARAN KERJA DENGAN GAJI TINGGI
Kepolisian mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan luar negeri yang menjanjikan gaji tinggi tetapi tidak disertai penjelasan mengenai legalitas perusahaan dan prosedur penempatan.
Calon pekerja migran sebaiknya memeriksa informasi melalui Dinas Tenaga Kerja atau layanan resmi pemerintah sebelum menyerahkan dokumen dan melakukan pembayaran.
Masyarakat yang menemukan indikasi penipuan maupun perekrutan ilegal juga dapat menghubungi kepolisian melalui layanan darurat 110.
Hingga 21 November 2026, perkara ini masih berada dalam proses penegakan hukum. Kepolisian belum mengumumkan adanya putusan pengadilan terhadap kedua tersangka.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir