Update Keracunan MBG Cirebon: 395 Orang Terdampak, Kepala SPPG Kalijaga Dicopot, BGN Periksa Pengolahan Makanan

KebonCinta.com — Penanganan kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon, Jawa Barat, terus berkembang setelah ratusan penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan.

Dinas Kesehatan Kota Cirebon mencatat sebanyak 395 orang mengalami gejala dugaan keracunan hingga Kamis sore, 22 Oktober 2026.

Jumlah tersebut mengalami penambahan dibandingkan pendataan sehari sebelumnya yang tercatat sebanyak 331 orang.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Cirebon mengambil langkah pencopotan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

Kebijakan itu dikonfirmasi Kepala KPPG Cirebon Yulian Septa Pratama pada Jumat, 23 Oktober 2026.

395 ORANG TERDATA MENGALAMI GANGGUAN KESEHATAN

Kasus bermula setelah sejumlah penerima manfaat mengonsumsi menu MBG yang didistribusikan dari SPPG Kalijaga Lima, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Baca Juga: Polres Cirebon Kota Tangkap 15 Tersangka dalam Operasi Antik Lodaya 2026, Sita 24.100 Butir Obat Keras dan Sabu 

Gejala yang dilaporkan meliputi mual, muntah, sakit perut, pusing, hingga diare.

Para penerima manfaat yang mengalami keluhan terdiri atas siswa sekolah, guru, dan sejumlah pihak lain yang turut mengonsumsi makanan.

Sebagian korban mendapatkan perawatan di rumah sakit, sementara lainnya telah diperbolehkan pulang setelah memperoleh penanganan medis.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Siti Maria Listiawaty, menjelaskan bahwa jumlah pasien baru mulai melambat dibandingkan dua hari pertama setelah kejadian.

Namun, petugas tetap melanjutkan pemantauan serta penanganan terhadap warga yang mengalami keluhan.

KEPALA SPPG KALIJAGA DICOPOT

Kepala KPPG Cirebon Yulian Septa Pratama menyatakan bahwa kepala SPPG yang berkaitan dengan kejadian telah dicopot dari jabatannya.

Langkah tersebut diambil untuk mendukung proses pemeriksaan lebih lanjut.

Yulian menjelaskan bahwa tim menemukan persoalan dalam mekanisme pengadaan dan pengolahan bahan makanan, khususnya telur puyuh.

Menurut keterangan yang disampaikan pada Jumat, 23 Oktober 2026, kepala SPPG mengakui adanya pembelian telur puyuh dari pihak luar.

KPPG menyebut terdapat ketentuan teknis mengenai proses penyiapan dan pengolahan makanan yang seharusnya dilakukan sesuai standar dapur SPPG.

Temuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap pengelolaan dapur.

Namun, temuan pelanggaran prosedur belum otomatis membuktikan bahwa telur puyuh merupakan penyebab pasti gangguan kesehatan para korban.

PENYEBAB KERACUNAN MASIH DIPERIKSA

Tim investigasi BGN telah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi dapur, sistem pengolahan makanan, serta prosedur pengadaan bahan baku.

Pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan juga menjadi bagian dari upaya menentukan penyebab kejadian.

Sampai informasi yang diberitakan pada 23 Oktober 2026, hasil akhir pemeriksaan laboratorium belum dapat dijadikan dasar untuk menyatakan penyebab kejadian secara pasti.

Karena itu, istilah yang tepat digunakan masih berupa dugaan keracunan.

Masyarakat diimbau tidak menyebarkan informasi yang menyebut satu bahan makanan sebagai penyebab pasti tanpa hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

OPERASIONAL DAPUR DIHENTIKAN SEMENTARA

Sebelumnya, kegiatan operasional SPPG Kalijaga Lima telah dihentikan sementara setelah muncul laporan gangguan kesehatan.

Penangguhan operasional dilakukan sebagai langkah pencegahan serta memberikan ruang bagi proses pemeriksaan.

BGN menyatakan akan melakukan evaluasi dan tindak lanjut berdasarkan temuan yang diperoleh.

Sanksi administratif lanjutan maupun keputusan mengenai operasional dapur akan mengikuti hasil pemeriksaan serta ketentuan yang berlaku.

BGN MINTA MAAF KEPADA KORBAN

Kepala KPPG Cirebon menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menimbulkan kekhawatiran di lingkungan masyarakat.

Menurutnya, penanganan korban menjadi prioritas utama, termasuk memastikan para pasien mendapatkan perawatan yang dibutuhkan.

Pemerintah dan pihak terkait juga melakukan koordinasi mengenai tanggungan biaya pengobatan korban.

MASYARAKAT DIMINTA MEMANTAU INFORMASI RESMI

Dengan meningkatnya jumlah warga terdampak hingga 395 orang, kejadian tersebut menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan keamanan pangan pada program MBG.

Pengolahan bahan baku, penyimp