Infrastruktur Digital Sekolah 3T Jadi Tantangan Pemerataan Pendidikan Indonesia

Kemendikdasmen menangani kebutuhan pembelajaran dan satuan pendidikan, sedangkan penyediaan jaringan memerlukan dukungan Komdigi, BAKTI, operator telekomunikasi, pemerintah daerah, dan penyedia listrik.

Guru menentukan keberhasilan digitalisasi

Perangkat modern tidak otomatis menghasilkan pembelajaran berkualitas apabila guru belum siap menggunakannya.

Pendidik perlu memahami cara mengoperasikan perangkat, memilih materi, mengelola kelas digital, melindungi akun, serta memadukan pembelajaran daring dan luring.

Penelitian dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan yang terbit pada 2026 menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak cukup diukur dari ketersediaan akses. Kesiapan guru juga berhubungan dengan intensitas pemanfaatan pembelajaran digital.

Pelatihan guru karena itu harus berjalan bersamaan dengan distribusi perangkat. Sekolah memerlukan pendampingan berkelanjutan, bukan hanya petunjuk singkat ketika perangkat diserahkan.

Guru juga perlu diberi ruang untuk berbagi praktik baik dan mengembangkan materi sesuai keadaan daerahnya.

Teknologi harus menjawab kebutuhan lokal

Kebutuhan sekolah di daerah pesisir, pegunungan, perbatasan, dan kepulauan dapat berbeda.

Sebagian sekolah membutuhkan koneksi satelit karena lokasinya jauh dari jaringan darat. Sekolah lain mungkin lebih membutuhkan panel surya, perangkat hemat energi, atau materi digital yang dapat digunakan tanpa internet.

Karena itu, kebijakan pengadaan tidak sebaiknya menggunakan satu solusi untuk seluruh wilayah. Pemerintah perlu melakukan pemetaan sebelum menentukan perangkat dan sistem yang diberikan.

Pemetaan tersebut dapat mencakup kondisi listrik, jaringan, jumlah siswa, kemampuan guru, keamanan bangunan, ketersediaan teknisi, dan biaya perawatan.

Tanpa pemetaan yang tepat, perangkat berisiko tidak sesuai kebutuhan atau sulit digunakan setelah masa bantuan berakhir.

Pemeliharaan perangkat perlu dipersiapkan

Digitalisasi juga menimbulkan kebutuhan baru berupa perawatan dan pembaruan.

Komputer, laptop, router, dan papan interaktif dapat mengalami kerusakan. Sekolah membutuhkan anggaran untuk perbaikan, penggantian komponen, keamanan perangkat, serta pembaruan aplikasi dan materi.

Tenaga teknis belum tentu tersedia di setiap wilayah. Ketika perangkat bermasalah, sekolah terpencil mungkin harus mengirimkannya ke kota lain dengan biaya transportasi yang tinggi.

Pemerintah dan penyedia teknologi perlu menyiapkan layanan purnajual yang dapat dijangkau. Sekolah juga dapat menunjuk guru atau tenaga kependidikan untuk memperoleh pelatihan teknis dasar.

Keamanan digital tidak boleh diabaikan

Bertambahnya penggunaan internet dan perangkat juga meningkatkan risiko keamanan.

Sekolah perlu menjaga akun pengguna, kata sandi, data siswa, dokumen akademik, dan jaringan internal. Akses terhadap situs serta aplikasi harus disesuaikan dengan usia peserta didik.

Guru dan siswa perlu mendapat pendidikan mengenai perlindungan data pribadi, penipuan digital, perundungan siber, informasi palsu, serta penggunaan teknologi secara bertanggung jawab.

Digitalisasi pendidikan bukan sekadar memindahkan buku dan tugas ke layar. Sekolah juga perlu membentuk budaya digital yang aman dan sehat.

Kesenjangan digital berkaitan dengan kualitas pendidikan

Keterbatasan internet dan perangkat dapat memperlebar perbedaan kesempatan belajar antara siswa di perkotaan dan daerah terpencil.

Siswa dengan koneksi baik dapat mencari informasi, berlatih menggunakan aplikasi, mengikuti kursus daring, dan mengembangkan keterampilan digital sejak dini. Kesempatan tersebut belum tentu dimiliki siswa yang hanya dapat mengakses internet secara terbatas.

BPS mencatat 72,78 persen penduduk Indonesia telah mengakses internet pada 2024. Walaupun angkanya terus meningkat, pemerataan akses tetap perlu diperhatikan karena kondisi antardaerah tidak sama.

Pembangunan infrastruktur digital sekolah karena itu harus diarahkan untuk mengurangi kesenjangan, bukan sekadar mengejar jumlah perangkat yang dibagikan.

Keberhasilan harus diukur dari manfaatnya

Program digitalisasi sering dinilai melalui jumlah sekolah penerima, perangkat yang dikirim, atau titik internet yang dipasang.

Indikator tersebut penting, tetapi belum menunjukkan dampak terhadap pembelajaran.

Evaluasi perlu melihat apakah perangkat digunakan secara rutin, apakah guru menjadi lebih mudah mengajar, apakah siswa memperoleh akses materi yang lebih luas, serta apakah kemampuan literasi dan numerasi meningkat.

Sekolah juga perlu mencatat kendala yang muncul, seperti koneksi, listrik, kerusakan, kesulitan penggunaan, dan kesesuaian konten.

Hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan dan menentukan jenis bantuan berikutnya.

Pemerataan membutuhkan strategi jangka panjang

Pembangunan infrastruktur digital di sekolah terpencil tidak dapat diselesaikan melalui satu program atau satu jenis perangkat.

Pemerintah perlu menggabungkan penyediaan listrik, konektivitas, perangkat, konten, pelatihan guru, pendampingan, perawatan, dan keamanan digital dalam satu rencana yang berkelanjutan.

Kemendikdasmen menyatakan sekolah di wilayah 3T menjadi salah satu prioritas program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan. Kebijakan tersebut diarahkan agar siswa di daerah terpencil memperoleh layanan pendidikan yang layak dan setara.

Solusi luring seperti perpustakaan digital lokal dapat digunakan di wilayah yang belum memiliki jaringan memadai. Namun, pembangunan konektivitas tetap perlu dilanjutkan karena internet juga mendukung komunikasi, pembaruan materi, pengembangan guru, dan akses terhadap informasi terbaru.

Keberhasilan pemerataan pendidikan digital pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh banyaknya layar, laptop, atau jaringan yang tersedia. Keberhasilannya ditentukan oleh sejauh mana teknologi membantu guru mengajar dan memberikan kesempatan belajar yang lebih baik kepada setiap anak, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat kota.

Sumber informasi: Pendidikan.id, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Badan Pusat Statistik.