Pendidikan Jarak Jauh Diperluas untuk Membantu Anak Tidak Sekolah Kembali Belajar

Sementara itu, pembelajaran asinkron memungkinkan peserta mempelajari materi dan mengerjakan tugas tanpa harus terhubung pada waktu yang sama dengan guru.

Model tersebut membantu peserta yang bekerja atau tinggal jauh dari sekolah. Mereka dapat menyesuaikan waktu belajar tanpa kehilangan status sebagai murid pendidikan formal.

Namun, fleksibel bukan berarti peserta dapat belajar tanpa jadwal dan target. Sekolah tetap menetapkan materi, aktivitas mingguan, asesmen formatif, asesmen sumatif, dan persyaratan kelulusan.

Teknologi bukan satu-satunya penentu

Keberhasilan PJJ tidak hanya bergantung pada internet, laptop, atau aplikasi pembelajaran.

Kemendikdasmen menekankan pentingnya pendekatan hibrida yang menggabungkan teknologi, peran guru, dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Di wilayah dengan jaringan internet terbatas, peserta dapat menggunakan modul cetak, materi yang telah diunduh, atau ruang belajar yang disediakan sekolah mitra.

Guru juga perlu menyesuaikan cara mengajar. Pembelajaran mandiri membutuhkan instruksi yang jelas, materi yang mudah dipahami, komunikasi rutin, dan umpan balik yang cepat.

Tanpa pendampingan, peserta berisiko kehilangan motivasi atau kembali berhenti belajar. Karena itu, PJJ tidak cukup hanya menyediakan akun dan materi digital.

Penjangkauan harus dilakukan secara aktif

Pemerintah mengubah pola layanan dari menunggu anak mendaftar menjadi aktif mencari dan mendampingi ATS.

Pemerintah daerah, sekolah, desa, dan masyarakat perlu menggunakan data untuk menemukan anak yang belum bersekolah. Setelah itu, petugas perlu memahami alasan setiap anak berhenti dan menawarkan layanan yang paling sesuai.

Sistem Penerimaan Murid Baru PJJ dirancang bukan hanya sebagai proses administrasi. Program tersebut mencakup penjangkauan, pendaftaran, pendampingan, hingga memastikan peserta mampu bertahan dan menyelesaikan pendidikannya.

Keberhasilannya tidak cukup diukur dari banyaknya anak yang mendaftar. Ukuran yang lebih penting adalah jumlah peserta yang tetap aktif, menyelesaikan pembelajaran, lulus, dan dapat melanjutkan pendidikan atau pekerjaan.

Peran pemerintah daerah sangat penting

Pemerintah pusat tidak dapat menjalankan program PJJ sendirian.

Pemerintah daerah diperlukan untuk membantu memetakan ATS, menyiapkan sekolah mitra, menyediakan pendamping, serta memastikan peserta memperoleh akses terhadap perangkat dan ruang belajar.

Pemerintah daerah juga perlu menghubungkan layanan pendidikan dengan program bantuan sosial, kependudukan, ketenagakerjaan, dan perlindungan anak.

Sebagian peserta mungkin berhenti sekolah karena tidak mempunyai biaya. Kondisi tersebut memerlukan dukungan melalui Program Indonesia Pintar atau bantuan daerah.

Peserta penyandang disabilitas membutuhkan layanan yang aksesibel. Sementara itu, anak yang telah bekerja mungkin memerlukan jadwal belajar pada malam hari atau akhir pekan.

Pendekatan yang sama tidak dapat diterapkan kepada seluruh peserta karena penyebab dan kebutuhan mereka berbeda.

Kualitas pembelajaran harus tetap dijaga

PJJ bukan sekadar cara meningkatkan angka partisipasi sekolah.

Peserta tetap berhak mendapatkan pembelajaran bermutu, guru yang kompeten, asesmen yang adil, serta ijazah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sekolah induk perlu memastikan materi sesuai kurikulum dan dapat dipelajari secara mandiri. Guru juga perlu memantau kehadiran, kemajuan, kesulitan, dan kondisi peserta secara berkala.

Asesmen tidak hanya mengandalkan ujian akhir. Guru dapat menggunakan tugas, proyek, percakapan, portofolio, serta kegiatan praktik untuk mengukur pemahaman peserta.

Penjaminan mutu menjadi semakin penting karena proses belajar berlangsung di lokasi, waktu, dan kondisi yang berbeda.

Risiko putus belajar tetap ada

PJJ memberikan akses, tetapi tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan ATS.

Peserta yang bekerja dapat kelelahan dan kesulitan membagi waktu. Mereka yang tinggal di daerah terpencil mungkin menghadapi kendala perangkat, listrik, dan jaringan.

Sebagian peserta juga telah lama meninggalkan sekolah sehingga membutuhkan waktu untuk membangun kembali kebiasaan belajar.

Karena itu, sekolah perlu menyediakan tutor, konselor, kelompok belajar, dan komunikasi rutin dengan keluarga.

Pertemuan tatap muka berkala juga dapat digunakan untuk menjaga hubungan antara peserta, guru, dan teman belajar. Interaksi tersebut penting agar peserta tidak merasa menjalani pendidikan seorang diri.

Tidak menggantikan sekolah reguler

PJJ sebaiknya dipahami sebagai layanan alternatif bagi anak yang memang menghadapi hambatan mengikuti sekolah reguler.

Bagi siswa yang dapat hadir langsung di sekolah, pembelajaran tatap muka tetap memberikan manfaat berupa interaksi sosial, praktik, kegiatan organisasi, olahraga, dan pendampingan langsung.

Namun, bagi anak yang sebelumnya sama sekali tidak terjangkau sekolah, PJJ dapat menjadi jalan untuk memperoleh kembali hak pendidikannya.

Program tersebut memperluas pengertian sekolah. Pendidikan tidak selalu harus berlangsung setiap hari dalam satu gedung, selama prosesnya tetap terstruktur, memiliki guru, kurikulum, penilaian, dan pengakuan formal.

Pendataan perlu terus diperbaiki

Penanganan ATS membutuhkan data yang akurat dan selalu diperbarui.

Dasbor ATS Kemendikdasmen menggabungkan data Dapodik, EMIS Kementerian Agama, serta data pendidikan dari sejumlah kementerian lain. Informasi tersebut kemudian diverifikasi oleh sekolah dan pemerintah daerah.

Verifikasi diperlukan karena anak yang tercatat tidak aktif belum tentu benar-benar berhenti sekolah. Sebagian mungkin pindah, melanjutkan melalui jalur lain, atau belum diperbarui statusnya.

Sebaliknya, masih mungkin terdapat anak tidak sekolah yang belum tercatat dalam sistem. Pemerintah daerah perlu melakukan penjangkauan langsung melalui desa, kelurahan, sekolah, dan masyarakat.

Data yang lebih akurat membantu pemerintah menentukan apakah seorang anak membutuhkan PJJ, sekolah terbuka, pendidikan kesetaraan, bantuan biaya, atau layanan pendidikan khusus lainnya.

PJJ menjadi bagian dari strategi yang lebih luas

Pendidikan Jarak Jauh bukan satu-satunya solusi untuk mengurangi jumlah ATS.

Pemerintah tetap perlu meningkatkan jumlah dan kualitas sekolah, memperbaiki transportasi, menyediakan bantuan pendidikan, mengembangkan sekolah satu atap, memperluas pendidikan inklusif, dan mengatasi perundungan.

PJJ menjadi salah satu pilihan ketika jarak, waktu, pekerjaan, kondisi sosial, dan hambatan lainnya membuat anak sulit mengikuti sekolah reguler.

Program tersebut memiliki peluang besar apabila dirancang berdasarkan kebutuhan peserta, didukung guru, dan dijalankan melalui kolaborasi pemerintah pusat, daerah, sekolah, keluarga, serta masyarakat.

Pada akhirnya, tujuan PJJ bukan sekadar memindahkan pembelajaran ke layar. Tujuannya adalah memastikan anak yang sebelumnya kehilangan akses dapat kembali belajar, menyelesaikan pendidikan, dan memperoleh kesempatan memperbaiki masa depannya.

Sumber informasi: Kompas.id dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.