Selangkah Lagi, Indonesia Akan Memiliki Kementerian Haji dan Umrah

Selanjutnya, dia menyatakan, "Yang perlu kita perhatikan adalah aset dan sumber daya manusia yang ada di Kementerian Agama akan ditransfer ke Kementerian Haji dan Umroh."

Dia kemudian menyatakan, "Tentu perlu ada penyesuaian karena kan kita mengetahui bahwa ini adalah instansi vertikal, yang berarti harus ada di tingkat provinsi dan kabupaten kota."

Dalam tanggapannya, Mochamad Irfan Yusuf, Kepala BP Haji, menyatakan bahwa dia siap untuk bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

Sesuai dengan istilah pesantren, sami'na wa ato'na berarti kami mendengar dan taat.  Di acara Evaluasi Nasional Kesehatan Haji Bersama Perdokhi & BPH - 2025 di Kantor Kemenag Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (23/8), Gus Irfan menyatakan bahwa jika mereka diminta sebagai kementerian, mereka siap. Jika mereka tetap sebagai badan, mereka juga siap.

Gus Irfan berpendapat bahwa perubahan menjadi kementerian akan memberikan lebih banyak kebebasan, tetapi dia juga menyadari bahwa tanggung jawab yang diemban akan jauh lebih besar.

Sementara itu, Mensesneg Prasetyo Hadi berharap ada peraturan presiden (perpres) yang akan menindaklanjuti pembentukan UU tentang haji dan umrah setelah pergantian badan penyelenggara ke kementerian yang bertanggung jawab atas urusan haji dan umrah.

Usai acara Merdeka Run di Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (24/8) Prasetyo menyatakan, "Harapannya jelas hanya satu pelaksanaan haji semakin lebih baik lagi."