University of Chicago Susun Strategi AI untuk Pendidikan Hukum, Keterampilan Manusia Tetap Utama

Sejak 2024, University of Chicago Law School telah membuka sejumlah mata kuliah terkait AI. Salah satunya adalah Generative AI in Legal Practice, yang mengajarkan mahasiswa membandingkan kemampuan teknologi generatif dengan metode penelitian hukum tradisional.

Mahasiswa mempelajari manfaat, keterbatasan, risiko, dan penggunaan AI secara bertanggung jawab dalam praktik hukum. Pengajarnya menekankan bahwa AI dapat lebih baik pada tugas tertentu, tetapi tidak selalu menjadi pilihan terbaik untuk seluruh pekerjaan hukum.

Klinik hukum mulai menggunakan alat AI

Pemanfaatan teknologi juga diterapkan dalam kegiatan klinik hukum yang menangani persoalan nyata.

Beberapa klinik telah menggunakan alat AI khusus untuk mendukung pekerjaan di bidang hak imigran, peradilan pidana anak, dan hukum lingkungan. Mahasiswa memperoleh pendampingan mengenai cara menggunakan teknologi sekaligus mengevaluasi keluarannya secara kritis.

Kampus menilai pemberian akses terhadap aplikasi saja tidak cukup. Mahasiswa membutuhkan pelatihan langsung, kerja sama, pengawasan, dan pemahaman mengenai kemampuan serta keterbatasan alat tersebut.

Pengguna tetap harus memeriksa sumber, kerahasiaan data, bias, akurasi, dan konsekuensi hukum sebelum memakai hasil AI dalam pelayanan kepada klien.

AI Lab menghasilkan layanan hukum untuk penyewa

University of Chicago Law School juga mengembangkan AI Lab yang mempertemukan pendidikan hukum dengan pembuatan teknologi.

Dalam pelaksanaan pertamanya pada 2025, mahasiswa mengembangkan LeaseChat, sebuah chatbot AI yang membantu penyewa memahami perjanjian sewa dan hak-hak hukumnya. Layanan itu dibuat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan informasi awal tetapi kesulitan memperoleh bantuan pengacara.

Mahasiswa tidak hanya mempelajari pembuatan alat. Mereka juga menangani riset hukum, pengembangan produk, komunikasi publik, kepemimpinan, dan strategi distribusi.

Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan AI dapat dilakukan melalui penyelesaian persoalan nyata. Namun, teknologi tetap harus dikembangkan dengan memperhatikan akurasi, perlindungan pengguna, dan tanggung jawab profesional.

Aturan penggunaan AI harus jelas

Setiap dosen akan diminta menyampaikan aturan mengenai penggunaan AI dalam silabus dan membahasnya bersama mahasiswa.

Kejelasan tersebut penting karena penggunaan teknologi dapat berbeda tergantung tujuan mata kuliah. AI mungkin dilarang dalam ujian atau tugas dasar, tetapi diperbolehkan dalam kegiatan yang secara khusus mengajarkan evaluasi teknologi.

Mahasiswa tetap bertanggung jawab mengikuti ketentuan setiap kelas. Penggunaan AI tanpa izin dapat menjadi persoalan integritas akademik meskipun mahasiswa mencantumkan bahwa teknologi digunakan.

Untuk ujian, kebijakan dasar University of Chicago Law School melarang mahasiswa menggunakan AI generatif. Seluruh jawaban harus dihasilkan mahasiswa sendiri selama periode ujian.

Pendidikan hukum tidak dapat mengabaikan perubahan profesi

Kecerdasan buatan telah digunakan untuk membantu riset, meninjau kontrak, menyusun draf, mengelola dokumen, dan menganalisis informasi.

Kondisi tersebut membuat perguruan tinggi hukum perlu mempersiapkan mahasiswa menghadapi tempat kerja yang berbeda dari masa sebelumnya. Namun, pembelajaran teknologi harus dilakukan tanpa mengorbankan pemahaman hukum dan kemampuan analisis.

University of Chicago memilih pendekatan yang tidak sepenuhnya melarang dan tidak pula membebaskan penggunaan AI tanpa batas.

Mahasiswa diajarkan berpikir dengan AI, tanpa AI, dan mengenai AI. Artinya, mereka harus mampu menggunakan teknologi, menyelesaikan pekerjaan secara mandiri, serta memahami dampak hukum dan etis yang ditimbulkannya.

Bisa menjadi rujukan bagi fakultas hukum lain

Strategi University of Chicago memperlihatkan bahwa respons terhadap AI tidak harus berupa larangan menyeluruh.

Perguruan tinggi dapat menentukan bagian pembelajaran yang membutuhkan kerja mandiri, bagian yang dapat dibantu teknologi, serta kegiatan yang secara khusus mengajarkan penggunaan AI.

Model serupa dapat dipertimbangkan oleh fakultas hukum di negara lain dengan menyesuaikan kurikulum, aturan akademik, perlindungan data, kebutuhan profesi, dan sistem hukum masing-masing.

Tujuan akhirnya bukan menghasilkan lulusan yang sekadar mahir menggunakan aplikasi. Pendidikan hukum perlu membentuk calon pengacara yang mampu berpikir, menilai risiko, berkomunikasi, berempati, dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya.

Teknologi dapat mempercepat pekerjaan, tetapi keputusan hukum tetap membutuhkan pengetahuan, etika, dan pertimbangan manusia.

Sumber informasi: Hukumonline dan University of Chicago Law School.