114 ASN Kementerian Hukum Ikuti Pemetaan Kompetensi, Hasilnya Disiapkan untuk Pengembangan Karier dan Penempatan Jabatan

KebonCinta.com — Kementerian Hukum melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum melaksanakan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural bagi 114 aparatur sipil negara (ASN).

Kegiatan tersebut berlangsung pada 4–5 November 2026 di Guest House BPSDM Hukum, Depok, Jawa Barat.

Berdasarkan publikasi resmi BPSDM Hukum pada Rabu, 4 November 2026, penilaian ini merupakan bagian dari pemetaan jabatan dan pengembangan manajemen talenta ASN di lingkungan Kementerian Hukum.

Program tersebut diharapkan membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai potensi pegawai dan kebutuhan pengembangan kompetensi.

114 PEGAWAI MENGIKUTI PENILAIAN

Baca Juga: Mengapa Pakistan dan Afganistan Terus Berseteru? Ini Sejarah Panjang di Baliknya 

Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum, Eva Gantini, menyampaikan bahwa kegiatan pemetaan kompetensi periode November 2026 melibatkan 114 peserta.

Pelaksanaan penilaian dirancang selama dua hari, mulai 4 hingga 5 November.

Peserta mengikuti rangkaian penilaian yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.

Kegiatan tersebut bertujuan mengetahui kemampuan pegawai sekaligus membandingkannya dengan standar kompetensi jabatan yang berlaku.

Melalui proses tersebut, kementerian dapat mengidentifikasi bagian yang telah memenuhi kebutuhan organisasi maupun kompetensi yang masih perlu diperkuat.

PENGEMBANGAN KARIER BERBASIS SISTEM MERIT

Kepala BPSDM Hukum, Wisnu Nugroho Dewanto, menjelaskan bahwa pengembangan karier ASN perlu mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta kebutuhan organisasi.

Pendekatan tersebut sejalan dengan penerapan sistem merit dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur.

Melalui sistem merit, keputusan kepegawaian diharapkan mempertimbangkan kemampuan serta persyaratan jabatan secara objektif.

Dengan demikian, pemetaan kompetensi bukan sekadar kegiatan administratif.

Hasil penilaian dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi dalam menyusun perencanaan pengembangan karier dan peningkatan kompetensi pegawai.

Namun, hasil tersebut tidak otomatis menjadi keputusan mutasi, promosi, atau pengangkatan jabatan baru.

DELAPAN KOMPETENSI MANAJERIAL DINILAI

BPSDM Hukum menjelaskan bahwa proses penilaian mencakup delapan kompetensi manajerial.

Selain itu, terdapat satu kompetensi sosial kultural yang menjadi bagian dari pemetaan pegawai.

Penilaian tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan ASN dalam menjalankan tugas serta menghadapi persoalan yang muncul dalam lingkungan kerja.

Kemampuan manajerial berkaitan dengan bagaimana pegawai menyusun keputusan, menjalankan tanggung jawab, dan bekerja bersama pihak lain.

Sementara itu, kompetensi sosial kultural menjadi bagian penting dalam pelayanan publik yang melibatkan masyarakat dengan latar belakang beragam.

Namun, rincian indikator dan skor masing-masing peserta tidak dipublikasikan dalam laporan kegiatan yang diperiksa.

GUNAKAN SITUATIONAL JUDGEMENT TEST

Salah satu metode yang digunakan dalam penilaian adalah Situational Judgement Test atau SJT.

Metode ini menggunakan skenario situasi kerja untuk mengukur kemampuan peserta dalam mengevaluasi keadaan dan memilih tindakan yang sesuai.

Peserta menghadapi gambaran persoalan hipotetis yang berkaitan dengan lingkungan kerja.

Dari tanggapan peserta, asesor memperoleh informasi yang dapat membantu proses penilaian kompetensi.

Penggunaan SJT memungkinkan penyelenggara menilai cara pegawai mempertimbangkan tindakan dalam situasi tertentu.

Namun, metode tersebut tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya alat ukur seluruh aspek kompetensi ASN.

PELAKSANAAN MELIBATKAN 20 ASESOR

BPSDM Hukum mengerahkan 20 asesor sumber daya manusia aparatur dalam kegiatan penilaian.

Pelaksanaan juga didukung oleh 20 personel tim pendukung.

Untuk sarana penilaian, penyelenggara menyiapkan 40 unit komputer beserta jaringan internet.

Kesiapan fasilitas tersebut menjadi perhatian agar proses pengukuran kompetensi dapat berjalan sesuai standar.

BPSDM Hukum menyampaikan bahwa Pusat Penilaian Kompetensi telah memperoleh Akreditasi A atau Sangat Baik dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Akreditasi tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya menjaga mutu penyelenggaraan penilaian.

MANFAAT BAGI MANAJEMEN TALENTA ASN

Pemetaan kompetensi membantu pemerintah mengenali kesenjangan antara kemampuan pegawai dan tuntutan jabatan.

Informasi tersebut dapat digunakan untuk menyusun program pelatihan yang lebih tepat.

Sebagai contoh umum, pegawai yang membutuhkan penguatan kemampuan tertentu dapat diprioritaskan mengikuti kegiatan pengembangan sesuai kebutuhan organisasi.

Sementara itu, instansi dapat mempertimbangkan kesesuaian kompetensi ketika menyusun rencana pengembangan talenta.

Meski demikian, setiap keputusan kepegawaian tetap harus mengikuti peraturan yang berlaku.

PENILAIAN BUKAN SELEKSI CPNS ATAU PPPK

Masyarakat perlu memahami bahwa kegiatan ini ditujukan kepada pegawai yang telah ditetapkan sebagai peserta penilaian.

Program tersebut bukan pembukaan penerimaan calon pegawai negeri sipil maupun PPPK bagi masyarakat umum.

Laporan BPSDM Hukum juga belum mengumumkan nilai individual atau daftar peserta yang memperoleh rekomendasi penempatan tertentu.

Per 6 November 2026, informasi yang telah terverifikasi adalah pelaksanaan pemetaan bagi 114 ASN, penggunaan penilaian manajerial dan sosial kultural, serta dukungan fasilitas dan asesor.

Kementerian Hukum berharap hasil kegiatan dapat memperkuat manajemen talenta dan membantu meningkatkan kualitas layanan publik melalui penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya.