1,3 Juta Anak Masuk SD Tanpa PAUD, Pemerataan Pendidikan Usia Dini Masih Jadi Tantangan

KebonCinta.com - Lebih dari satu juta anak Indonesia memasuki jenjang sekolah dasar (SD) tanpa pernah memperoleh pengalaman pendidikan anak usia dini (PAUD). Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat sebanyak 1.372.947 murid kelas 1 SD belum pernah mengikuti PAUD.

 Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan sebelum sekolah dasar masih menjadi pekerjaan rumah dalam pemerataan layanan pendidikan nasional. 

Baca Juga: Dari WFC sampai Dinner Bareng Teman, Ini 3 Tempat Kuliner di Eastvara BSD yang Punya Daya Tarik Berbeda! 

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menilai pendidikan usia dini memiliki peran penting dalam membangun fondasi keberhasilan belajar anak. Pengalaman belajar pada tahap ini tidak hanya berkaitan dengan pengenalan materi akademik, tetapi juga perkembangan sosial, emosional, bahasa, serta kemampuan dasar anak dalam berinteraksi dengan lingkungan.

Persoalan tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun dengan memasukkan PAUD sebagai bagian dari tahapan pendidikan. Kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan sumber daya manusia dalam Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya penguatan pendidikan sejak usia dini.

Baca Juga: Beasiswa S3 Austria 2027 untuk Dosen Masih Dibuka, Ini Syarat TOEFL, LoA, dan Cara Daftarnya 

Pemerintah perluas dukungan akses dan fasilitas PAUD

Untuk memperluas layanan pendidikan usia dini, Kemendikdasmen meningkatkan dukungan terhadap sarana dan prasarana PAUD. 

Pada 2026, pemerintah mengalokasikan 13.831 bantuan revitalisasi taman kanak-kanak (TK), meningkat dibandingkan 1.355 bantuan pada 2025.

Dukungan juga diberikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Pada 2026, sebanyak 888.000 siswa TK memperoleh bantuan pendidikan sebesar Rp450.000 per tahun bagi penerima yang memenuhi kriteria.

Program ini diharapkan dapat membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak sekaligus memperluas kesempatan mengakses layanan PAUD.

Baca Juga: 10 Aktivitas Bahasa Inggris untuk Siswa SD sebagai Persiapan Pembelajaran Wajib 2027/2028 

Meski demikian, perluasan akses tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan dan bantuan biaya. Ketersediaan lembaga PAUD yang terjangkau, kualitas tenaga pendidik, serta pemerataan layanan di wilayah yang masih terbatas fasilitas pendidikan juga menjadi faktor penting agar kebijakan tersebut dapat menjangkau lebih banyak anak.

Kualitas pendidik dan pendekatan belajar menjadi perhatian

Selain akses dan infrastruktur, pemerintah turut mendorong peningkatan kualifikasi akademik guru PAUD. Kemendikdasmen menyiapkan program peningkatan kualifikasi pendidikan ke jenjang S1 atau D4 melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi 12.500 guru yang belum memenuhi kualifikasi tersebut.

Peningkatan kualifikasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pembelajaran sejak usia dini. Sebab, pendidikan PAUD membutuhkan pendidik yang tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu mengenali tahap perkembangan dan kebutuhan belajar anak.

Pendekatan pembelajaran PAUD juga memiliki karakteristik tersendiri. Proses belajar seharusnya berlangsung melalui kegiatan bermain yang terarah dan bermakna, bukan dengan memaksakan pola pembelajaran formal seperti pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, penguatan PAUD perlu dilihat sebagai investasi pendidikan jangka panjang. Angka 1,3 juta murid SD yang belum pernah mengikuti PAUD menjadi pengingat bahwa pemerataan pendidikan tidak seharusnya baru dimulai ketika anak memasuki sekolah dasar. Kesempatan memperoleh pengalaman belajar sejak dini perlu diperluas agar setiap anak memiliki fondasi perkembangan yang lebih setara sebelum memasuki pendidikan formal.