Anggaran Pendidikan 2027 Rp820,9 Triliun, PIP 22,1 Juta Siswa hingga Tunjangan Guru

Keboncinta.com - Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Dana tersebut dirancang untuk membiayai berbagai program yang menyentuh siswa, mahasiswa, guru hingga perbaikan dan pembangunan sekolah.

Nilai anggaran pendidikan tahun depan meningkat 13,9 persen dibandingkan outlook anggaran pendidikan 2026 yang mencapai Rp720,8 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan alokasi tersebut merupakan bagian dari pemenuhan amanat konstitusi untuk memprioritaskan sekurang-kurangnya 20 persen APBN bagi pendidikan nasional.

Tidak hanya digunakan untuk bantuan pendidikan bagi siswa, anggaran tersebut juga akan mengalir ke tunjangan guru, operasional sekolah, pendidikan anak usia dini, renovasi sekolah dan madrasah, pembangunan Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Unggul Garuda.

PIP Ditargetkan Menjangkau 22,1 Juta Siswa

Salah satu kelompok penerima manfaat terbesar berasal dari peserta didik melalui Program Indonesia Pintar (PIP).

Dalam rencana pemerintah, PIP pada 2027 ditargetkan menjangkau sekitar 22,1 juta siswa. Program tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk membantu peserta didik memperoleh akses pendidikan.

Dukungan pendidikan tidak berhenti setelah siswa menyelesaikan sekolah menengah. Pemerintah juga menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk sekitar 1,1 juta mahasiswa.

Dengan demikian, dukungan anggaran mencakup jenjang pendidikan sekolah hingga perguruan tinggi.

Selain KIP Kuliah, beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) juga menjadi bagian dari dukungan pembiayaan pendidikan dalam RAPBN 2027.

BOS Disiapkan untuk 54,2 Juta Siswa

Sekolah juga mendapat dukungan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pemerintah menargetkan BOS menjangkau sekitar 54,2 juta siswa pada 2027. Dana tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan di berbagai satuan pendidikan.

Tidak hanya pendidikan dasar dan menengah, pemerintah juga menyiapkan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini atau BOP PAUD.

Sasarannya mencapai sekitar 6,3 juta peserta didik, sekaligus menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap implementasi wajib belajar 13 tahun.

Dengan cakupan tersebut, anggaran pendidikan 2027 dirancang menyentuh kebutuhan pendidikan sejak usia dini hingga jenjang perguruan tinggi.

Jutaan Guru Masuk Sasaran Tunjangan

Guru juga menjadi salah satu kelompok yang mendapat porsi dalam rencana anggaran pendidikan 2027.

Pemerintah menyiapkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi sekitar 1,3 juta guru non-PNS. Selain itu, TPG bagi aparatur sipil negara daerah direncanakan menjangkau sekitar 1,7 juta guru di daerah.

Jika kedua kelompok tersebut digabungkan, sekitar 3 juta guru masuk dalam sasaran TPG yang tercantum dalam rencana pemanfaatan anggaran pendidikan tahun depan.

Selain TPG, pemerintah menyiapkan tambahan penghasilan atau tamsil bagi sekitar 20,7 ribu guru ASN daerah.

Dukungan kepada tenaga pendidik tersebut menunjukkan bahwa anggaran pendidikan tidak hanya diarahkan kepada peserta didik dan fasilitas sekolah, tetapi juga mencakup kesejahteraan guru.

12.215 Sekolah dan Madrasah Bakal Direnovasi

Perbaikan fasilitas pendidikan menjadi bagian lain dari rencana pemerintah.

Pada 2027, pemerintah menargetkan renovasi terhadap 12.215 unit sekolah dan madrasah.

Revitalisasi tersebut diarahkan untuk memperbaiki sarana pendidikan sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung di lingkungan yang lebih layak.

Selain memperbaiki sekolah yang sudah ada, pemerintah juga menyiapkan pembangunan lembaga pendidikan baru melalui sejumlah program prioritas.

Sebanyak tujuh Sekolah Unggul Garuda masuk dalam rencana pembangunan 2027. Pemerintah juga berencana membangun 100 Sekolah Rakyat serta membiayai operasional 166 Sekolah Rakyat.

Dengan demikian, kebijakan anggaran menyasar dua sisi sekaligus, yakni memperbaiki fasilitas yang sudah tersedia sekaligus menambah kapasitas melalui pembangunan sekolah baru.

MBG Jangkau 60,6 Juta Penerima

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga masuk dalam rancangan pemanfaatan anggaran pendidikan 2027.

Pemerintah menargetkan MBG menjangkau sekitar 60,6 juta penerima manfaat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut sekitar Rp240 triliun dialokasikan untuk program tersebut.

Nominal Rp240 triliun itu setara dengan sekitar 29 persen dari keseluruhan anggaran pendidikan Rp820,9 triliun yang direncanakan dalam RAPBN 2027.

Program tersebut menjadi salah satu komponen terbesar di antara berbagai agenda yang masuk dalam anggaran pendidikan tahun depan.

Anggaran Disalurkan Melalui Tiga Skema

Total Rp820,9 triliun tidak ditempatkan dalam satu pos tunggal.

Pemerintah membaginya melalui tiga jalur utama, yakni Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp490,7 triliun, Transfer ke Daerah Rp277,1 triliun, serta pembiayaan sebesar Rp53 triliun.

Transfer ke daerah memiliki peran penting karena berbagai kebutuhan pendidikan, termasuk dukungan kepada guru dan operasional pendidikan, dilaksanakan bersama pemerintah daerah.

Sementara itu, belanja pemerintah pusat digunakan untuk mendukung berbagai program pendidikan yang dikelola pemerintah pusat.

Museum dan Taman Budaya Ikut Mendapat Dukungan

Cakupan anggaran pendidikan 2027 juga tidak hanya berkaitan dengan sekolah dan perguruan tinggi.

Pemerintah memasukkan Bantuan Operasional Penyelenggaraan untuk 148 museum dan taman budaya dalam rencana anggaran tersebut.

Hal ini membuat penggunaan anggaran pendidikan mencakup spektrum yang cukup luas, mulai dari pendidikan usia dini, sekolah, mahasiswa, guru, fasilitas pendidikan hingga aspek kebudayaan.

Dengan nilai Rp820,9 triliun, anggaran pendidikan menjadi salah satu pos besar dalam RAPBN 2027. Pemerintah menargetkan dana tersebut dapat memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik serta memperbaiki fasilitas sekolah.

Meski demikian, angka dan target tersebut masih berstatus RAPBN 2027. Artinya, rancangan tersebut masih melalui proses pembahasan sebelum akhirnya ditetapkan menjadi APBN 2027.