BKPSDM Kabupaten Cirebon Perkuat Kompetensi ASN Lewat GORVU, Pegawai Diwajibkan Susun Rencana Pengembangan IndividuKebonCinta.com — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terus mendorong transformasi

KebonCinta.com — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terus mendorong transformasi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) melalui sistem pembelajaran digital terintegrasi.

Program tersebut dilaksanakan menggunakan platform Government University atau GORVU yang telah dikembangkan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon, Ade Nugroho Yuliarno, menjelaskan perkembangan sistem tersebut dalam keterangan kepada media Caruban Nusantara pada Senin, 2 November 2026.

Menurutnya, pengembangan kompetensi menjadi kewajiban setiap ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Melalui sistem terintegrasi, pemerintah daerah ingin memastikan peningkatan kemampuan pegawai tidak hanya berlangsung melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui pengalaman kerja dan pembelajaran antaraparaturnya.

GORVU JADI PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Baca Juga: Satu Dekade Lomba Foto Cirebon Power, 638 Karya Angkat Budaya dan Potensi Daerah 

BKPSDM Kabupaten Cirebon mengembangkan portal GORVU sebagai bagian dari transformasi digital pembelajaran aparatur.

Platform tersebut memiliki alamat https://gorvu.cirebonkab.go.id dan dirancang untuk membantu pengelolaan pengembangan kompetensi secara lebih terarah.

Dalam publikasi resminya, BKPSDM menjelaskan bahwa GORVU berfungsi sebagai pusat pembelajaran mandiri yang dapat digunakan secara fleksibel.

Sistem ini juga menjadi sarana pencatatan riwayat pengembangan kemampuan pegawai.

Dengan pendekatan tersebut, pembelajaran ASN diharapkan tidak hanya tercatat sebagai kegiatan pelatihan, tetapi dapat dihubungkan dengan kebutuhan jabatan serta kinerja organisasi.

ASN DIWAJIBKAN MENYUSUN IDP

Salah satu komponen penting dalam penggunaan GORVU adalah Individual Development Plan atau IDP.

IDP merupakan rencana pengembangan individu yang disusun pegawai berdasarkan kebutuhan peningkatan kompetensinya.

Ade menjelaskan bahwa dokumen tersebut tidak hanya ditujukan untuk melengkapi administrasi atau pemeriksaan rutin.

IDP diharapkan menjadi peta jalan pengembangan kemampuan pegawai agar kompetensi yang dibangun sesuai dengan tugas dan kebutuhan organisasi.

Melalui pendekatan ini, ASN perlu mengidentifikasi kemampuan yang sudah dimiliki serta bagian yang masih memerlukan peningkatan.

RENCANA HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN

Proses penyusunan IDP melibatkan pegawai, atasan langsung, dan kepala perangkat daerah.

Pegawai terlebih dahulu menyusun rencana pengembangan sesuai kebutuhan kompetensi dan target pekerjaannya.

Rencana tersebut kemudian diverifikasi oleh atasan langsung sebelum diajukan untuk mendapatkan persetujuan akhir dari kepala perangkat daerah.

Setelah dokumen memperoleh persetujuan final, data IDP yang telah disahkan tidak dapat diedit melalui mekanisme biasa sebagaimana dijelaskan BKPSDM.

Karena itu, pegawai perlu memastikan seluruh informasi, kebutuhan pelatihan, serta rencana kegiatan telah ditulis secara benar sebelum proses persetujuan selesai.

Siklus pengembangan dimulai dengan asesmen kebutuhan kompetensi dan dilanjutkan dialog kinerja dengan atasan.

Pada akhir periode, hasil pengembangan akan dievaluasi dengan mempertimbangkan capaian Sasaran Kinerja Pegawai atau SKP.

TERAPKAN MODEL PEMBELAJARAN 70:20:10

BKPSDM Kabupaten Cirebon menggunakan pendekatan pengembangan kompetensi melalui model 70:20:10.

Sebanyak 70 persen pembelajaran diarahkan melalui pengalaman kerja atau praktik langsung di lapangan.

Kegiatan tersebut dapat berupa penugasan khusus, pengembangan inovasi, maupun keterlibatan dalam penyelesaian persoalan organisasi.

Selanjutnya, 20 persen pembelajaran dilakukan melalui interaksi sosial, seperti pendampingan atau mentoring oleh atasan, coaching, dan forum berbagi pengetahuan antaraparaturnya.

Sementara itu, 10 persen pengembangan kompetensi dilakukan melalui kegiatan pembelajaran formal.

Bentuk kegiatan formal dapat berupa pendidikan dan pelatihan tatap muka, kursus daring, seminar, serta webinar sesuai kebutuhan.

PENGEMBANGAN TIDAK HANYA MELALUI DIKLAT

Melalui pendekatan baru tersebut, BKPSDM ingin memperluas pemahaman bahwa peningkatan kemampuan ASN tidak hanya ditentukan oleh jumlah sertifikat pendidikan dan pelatihan.

Pegawai juga perlu menunjukkan kemampuan menerapkan pengetahuan ke dalam pelaksanaan tugas.

Dengan demikian, pengalaman menyelesaikan masalah pekerjaan dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran yang diakui dalam pengembangan kompetensi.

Pendekatan tersebut diharapkan mendukung perbaikan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

MENDUKUNG TRANSFORMASI MANAJEMEN ASN

BKPSDM sebelumnya juga menjelaskan bahwa GORVU dirancang untuk melengkapi sistem pembelajaran elektronik ELMU yang telah dikembangkan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

ELMU digunakan sebagai sarana pembelajaran digital, sedangkan GORVU memperluas fungsi pengembangan kompetensi melalui pengelolaan pengalaman, inovasi, dan rencana pengembangan individu.

Integrasi kedua pendekatan tersebut diharapkan membantu pegawai memperoleh pengalaman belajar yang sesuai kebutuhan jabatan.

Pemerintah daerah juga dapat memperoleh gambaran mengenai kebutuhan pelatihan serta potensi pengembangan kemampuan aparatur.

Hingga 3 November 2026, perkembangan yang telah diberitakan adalah sosialisasi dan implementasi sistem pengembangan kompetensi terintegrasi.

Belum terdapat informasi baru yang terverifikasi mengenai jumlah keseluruhan ASN Kabupaten Cirebon yang telah menyelesaikan persetujuan IDP pada periode tersebut.

Program GORVU menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Cirebon membangun tata kelola ASN yang lebih profesional dan berbasis kompetensi.