KebonCinta.com - Pemerataan kualitas pendidikan menjadi salah satu persoalan yang ingin dibenahi Presiden Prabowo Subianto. Salah satu gagasan yang tengah dipertimbangkan adalah membentuk program percepatan atau crash program dengan melibatkan lulusan sarjana dari perguruan tinggi terbaik serta aparatur sipil negara (PNS) yang sudah bekerja.
Program tersebut dirancang untuk membantu sekolah-sekolah yang masih tertinggal, terutama pada jenjang sekolah dasar (SD). Melalui skema ini, pemerintah ingin menghadirkan tenaga pengajar tambahan dengan latar belakang pendidikan yang dinilai unggul.
Dalam rancangan awal, pemerintah dapat merekrut sekitar 30 ribu sarjana dari fakultas terbaik di Indonesia. Mereka kemudian ditempatkan di sekolah-sekolah yang membutuhkan dukungan tenaga pengajar.
Jumlah tersebut menjadi bagian dari rencana bertahap untuk menjangkau sekolah di berbagai wilayah. Prabowo mencontohkan Indonesia memiliki sekitar 300 ribu sekolah, sehingga pelaksanaan program dapat dimulai dari jenjang SD dan diprioritaskan bagi sekolah dengan kondisi pendidikan paling tertinggal.
Baca Juga: 172 Ribu Guru Non-ASN Tercatat di Dapodik, 59 Ribu Terbentur Batas Usia
Selain menyasar lulusan baru, program ini direncanakan melibatkan PNS yang telah memiliki pengalaman kerja. Mereka akan ditugaskan untuk membantu kegiatan pendidikan di sekolah dalam periode singkat, sekitar dua hingga tiga minggu.
Keterlibatan aparatur pemerintah tersebut menjadi bagian dari gagasan pemanfaatan sumber daya manusia yang sudah tersedia. Dengan demikian, program tidak hanya bergantung pada perekrutan sarjana baru, tetapi juga membuka ruang kontribusi dari pegawai pemerintah yang telah bekerja.
Baca Juga: Gelar Pendidikan PNS Belum Tercantum di MyASN? Ini Cara Mengajukan Pencantuman dan Memperbaiki Data
Meski demikian, penugasan PNS dalam waktu singkat berbeda dengan penempatan guru secara permanen. Skema tersebut masih berupa gagasan yang disampaikan presiden dan belum dijelaskan secara terperinci mengenai mekanisme pelaksanaan maupun pembagian tugasnya.
Rekrutmen guru daerah menjadi perhatian
Persoalan lain yang disoroti Prabowo adalah mekanisme perekrutan guru yang selama ini melibatkan pemerintah daerah. Ia mempertanyakan apakah proses seleksi di tingkat kabupaten dan daerah telah berjalan secara objektif serta mampu menjamin kualitas calon guru.
Menurutnya, sistem yang terlihat baik secara konsep belum tentu menghasilkan pelaksanaan yang sesuai harapan. Salah satu kekhawatiran yang disampaikan adalah kemungkinan perekrutan dipengaruhi hubungan keluarga atau kedekatan pribadi dengan pejabat daerah.
Karena itu, Prabowo mempertimbangkan perlunya perubahan pola rekrutmen agar kualitas tenaga pendidik dapat lebih terjamin. Gagasan tersebut mengarah pada penguatan peran pemerintah pusat dalam menentukan standar dan proses perekrutan guru.
Rencana crash program memperlihatkan bahwa pemerintah ingin mencari pendekatan lain untuk mengatasi kesenjangan pendidikan antarsekolah. Penempatan sarjana unggul dan pelibatan PNS diharapkan dapat membantu sekolah yang selama ini belum memperoleh dukungan tenaga pengajar secara memadai.
Namun, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh jumlah orang yang diterjunkan. Kesesuaian kompetensi, kemampuan mengajar, kesiapan menghadapi kondisi sekolah, serta keberlanjutan pendampingan juga menjadi aspek penting.
Hingga pengumuman gagasan tersebut, pemerintah belum memaparkan ketentuan teknis mengenai seleksi peserta, status para sarjana yang direkrut, skema penugasan, maupun evaluasi program. Dengan demikian, crash program masih perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang lebih terukur agar tujuan pemerataan kualitas pendidikan dapat tercapai.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir