KebonCinta.com - Akses pendidikan yang setara masih menjadi tantangan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah menghadirkan program Sekolah Rakyat sebagai jalur pendidikan afirmatif yang secara khusus menyasar kelompok masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi terbawah.
Berbeda dari sekolah pada umumnya, penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat tidak dilakukan melalui pendaftaran terbuka atau Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Pemerintah menggunakan mekanisme penjangkauan langsung berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan pendidikan diterima oleh anak-anak yang memenuhi kriteria.
Baca Juga: Mulai 2027, Penempatan Guru PPPK Penuh Waktu Ditentukan Berdasarkan Kebutuhan Sekolah
Program ini dirancang agar keterbatasan ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh pendidikan formal dan kesempatan mengembangkan potensi diri.
Mengacu pada informasi yang dipublikasikan melalui laman Indonesia Baik Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi calon peserta didik Sekolah Rakyat.
Baca Juga: Mulai 2027, Penempatan Guru PPPK Penuh Waktu Ditentukan Berdasarkan Kebutuhan Sekolah
Prioritas diberikan kepada anak yang berasal dari keluarga miskin atau miskin ekstrem dan tercatat dalam kelompok desil 1 atau desil 2 berdasarkan DTSEN. Desil 1 mencakup 10 persen kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terbawah, sedangkan desil 2 mencakup kelompok 20 persen terbawah.
Selain kondisi ekonomi, calon peserta didik diharapkan memiliki motivasi belajar yang tinggi serta komitmen untuk mengembangkan diri. Keterlibatan orang tua atau wali juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penyelenggaraan pendidikan.
Baca Juga: Mulai 2027, Penempatan Guru PPPK Penuh Waktu Ditentukan Berdasarkan Kebutuhan Sekolah
Dengan kriteria tersebut, Sekolah Rakyat tidak ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat, melainkan sebagai program yang memprioritaskan anak-anak yang membutuhkan dukungan pendidikan secara lebih intensif.
Mekanisme penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat dilakukan melalui penjangkauan langsung oleh petugas di lapangan. Proses ini melibatkan Kementerian Sosial melalui pendamping sosial, Dinas Sosial setempat, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Petugas melakukan identifikasi terhadap calon peserta didik berdasarkan data sosial ekonomi yang tersedia. Selain memeriksa kesesuaian data dan kondisi keluarga, proses tersebut juga bertujuan memastikan persetujuan orang tua atau wali untuk mengikuti program pendidikan.
Karena menggunakan sistem penjangkauan, masyarakat tidak perlu menyamakan proses masuk Sekolah Rakyat dengan pendaftaran sekolah reguler. Penentuan calon penerima manfaat dilakukan melalui pendataan dan verifikasi oleh pihak terkait.
Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan akses pendidikan formal tanpa biaya, tetapi juga memberikan dukungan kebutuhan dasar selama peserta didik menjalani pendidikan.
Siswa memperoleh fasilitas asrama dan makan selama masa pendidikan. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi beban ekonomi keluarga sekaligus memastikan kebutuhan belajar dan keseharian peserta didik terpenuhi.
Di sejumlah daerah, orang tua siswa juga berkesempatan memperoleh dukungan berupa bantuan renovasi rumah dan modal usaha. Dengan demikian, intervensi program tidak hanya menyasar anak sebagai peserta didik, tetapi juga berupaya memperkuat kondisi sosial ekonomi keluarganya.
Manfaat Sekolah Rakyat tidak berhenti ketika peserta didik menyelesaikan pendidikan formal. Para lulusan juga memiliki kesempatan untuk memperoleh dukungan lanjutan sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing.
Peluang tersebut mencakup beasiswa pendidikan tinggi, pendidikan vokasi, pelatihan kerja, hingga bantuan akses informasi lowongan pekerjaan.
Skema ini memperlihatkan bahwa Sekolah Rakyat dirancang bukan sekadar memberikan akses bersekolah, melainkan membuka peluang mobilitas sosial bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Keberhasilan program pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh jumlah siswa yang diterima, tetapi juga oleh kemampuan sekolah dalam memberikan pendidikan berkualitas dan mempersiapkan lulusannya agar memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir