Cara Mendapatkan NUPTK: Syarat, Dokumen, dan Alur Pengajuan untuk Guru

keboncinta.com- Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan identitas penting bagi guru dan tenaga kependidikan dalam sistem administrasi pendidikan nasional. Namun, masih banyak pendidik yang belum memahami persyaratan, dokumen, dan prosedur untuk mendapatkan nomor tersebut.

Sebagian guru mengira NUPTK otomatis diterbitkan setelah namanya tercatat di Dapodik. Ada pula yang beranggapan bahwa pengajuan hanya dapat dilakukan oleh guru ASN atau harus menunggu masa kerja tertentu.

Padahal, penerbitan NUPTK memiliki mekanisme tersendiri yang melibatkan satuan pendidikan, operator sekolah, dan instansi terkait.

Berdasarkan panduan resmi Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diperbarui pada 13 April 2026, prosedur penerbitan NUPTK dibedakan menurut status pendataan dan kepegawaian pendidik.

Berikut penjelasan lengkapnya.

Apa Itu NUPTK dan Apa Fungsinya?

NUPTK adalah nomor identitas unik bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang tercatat dalam sistem pendidikan nasional.

Nomor ini terdiri atas 16 digit dan bersifat unik bagi pemiliknya.

Berbeda dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), NUPTK digunakan untuk mengidentifikasi individu dalam pengelolaan data pendidik dan tenaga kependidikan.

NUPTK berfungsi dalam pendataan serta mendukung berbagai layanan administrasi pendidikan.

Namun, kepemilikan NUPTK tidak otomatis menjamin seseorang memperoleh sertifikasi, tunjangan profesi, atau pengangkatan sebagai ASN. Masing-masing program memiliki persyaratan tersendiri.

Syarat Mendapatkan NUPTK Berdasarkan Ketentuan 2026

Mengacu pada panduan resmi Kemendikdasmen, terdapat beberapa ketentuan dasar pengajuan NUPTK.

1. Pendidik atau tenaga kependidikan memiliki data induk yang dilengkapi melalui Verval PTK.
2. Sedang bertugas pada satuan pendidikan yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
3. Memiliki NIK yang valid dan sesuai data kependudukan nasional bagi warga negara Indonesia.
4. Melampirkan ijazah dari pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir.
5. Memiliki bukti kualifikasi akademik sesuai peraturan yang berlaku.
6. Melengkapi dokumen pengangkatan atau penugasan sesuai status kepegawaian.

Ketentuan tersebut menjadi dasar sebelum pengajuan diproses lebih lanjut.

Perlu diperhatikan: Persyaratan tambahan dapat berbeda menurut status PTK, jenis penyelenggara sekolah, dan mekanisme verifikasi yang berlaku.

Dokumen yang Harus Disiapkan

Dokumen pengajuan NUPTK tidak sepenuhnya sama bagi seluruh guru.

Berikut pembagiannya.

1. Guru CPNS atau PNS

Melampirkan dokumen keputusan pengangkatan CPNS atau PNS serta keputusan penugasan dari dinas pendidikan sesuai kewenangannya.

2. Guru Non-PNS yang Diangkat Pemerintah Daerah

Melampirkan surat keterangan paling rendah dari kepala bidang yang menangani pendidik dan tenaga kependidikan pada dinas pendidikan terkait.

3. Guru Sekolah Swasta yang Diselenggarakan Yayasan

Melampirkan keputusan pengangkatan dari badan penyelenggara satuan pendidikan serta keputusan penugasan dari kepala sekolah atau badan penyelenggara.

4. Guru pada Sekolah yang Didirikan Perorangan, Kelompok Masyarakat, atau Pemerintah Desa

Melampirkan surat tugas dari kepala satuan pendidikan.

Selain dokumen sesuai kelompok tersebut, pendidik perlu menyiapkan identitas dan ijazah sesuai ketentuan umum.

Untuk menghindari kesalahan, koordinasikan format dokumen dengan operator sekolah dan dinas pendidikan sebelum pengajuan.

Cara Mengajukan NUPTK melalui Verval PTK

Panduan Kemendikdasmen tahun 2026 membedakan dua mekanisme utama.

A. Guru yang Sudah Terdaftar di Verval PTK

Apabila data guru telah terdaftar tetapi belum memiliki NUPTK, pengajuan dilakukan melalui operator sekolah.

Tahapannya sebagai berikut.

1. Guru menyiapkan seluruh dokumen sesuai status kepegawaiannya.
2. Operator sekolah memeriksa kelengkapan data dan kesesuaian identitas.
3. Operator mengakses aplikasi Verval PTK menggunakan akun yang berwenang.
4. Pengajuan penerbitan NUPTK dilakukan melalui fitur yang tersedia.
5. Dokumen diperiksa dan diverifikasi sesuai jalur kewenangan.
6. Operator memantau hasil pengajuan hingga proses selesai.

Untuk sekolah swasta, verifikasi dapat melibatkan badan penyelenggara atau yayasan sebelum diteruskan ke dinas pendidikan.

B. Guru yang Belum Terdaftar di Verval PTK

Guru yang belum terdaftar perlu mengikuti alur pendataan awal terlebih dahulu.

Menurut panduan resmi, operator sekolah menyiapkan dokumen kemudian berkoordinasi dengan pihak terkait.

Untuk sekolah negeri, dokumen diteruskan kepada dinas pendidikan yang berwenang.

Sementara itu, untuk sekolah swasta, dokumen disampaikan melalui operator yayasan sebelum diteruskan kepada dinas pendidikan.

Setelah pendataan dan pemeriksaan dilakukan, status pengajuan dapat dipantau melalui Verval PTK.

Mekanisme teknisnya mengikuti kategori PTK dan penyelenggara satuan pendidikan.

Apakah Guru Honorer Harus Mengajar Dua Tahun?

Pertanyaan mengenai masa kerja sering muncul dalam proses pengajuan NUPTK.

Panduan lama penerbitan NUPTK pernah memuat persyaratan masa kerja minimal dua tahun secara terus-menerus bagi kelompok guru non-PNS tertentu pada sekolah yang diselenggarakan masyarakat.

Namun, panduan persyaratan Kemendikdasmen yang diperbarui pada 13 April 2026 menyajikan ketentuan dokumen berdasarkan status pengangkatan dan jenis satuan pendidikan, tanpa mencantumkan persyaratan dua tahun secara umum untuk semua guru swasta.

Karena itu, jangan langsung menyimpulkan bahwa setiap guru honorer wajib menunggu dua tahun.

Guru perlu memastikan ketentuan yang diterapkan pada status kepegawaiannya melalui dinas pendidikan yang berwenang.

Bagaimana dengan Guru Lulusan PPG?

Terdapat ketentuan khusus bagi mahasiswa atau peserta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Dalam panduan penerbitan NUPTK bagi PTK baru yang belum terdaftar di Verval PTK, Kemendikdasmen menjelaskan bahwa NUPTK bagi kelompok tersebut diterbitkan tanpa melalui mekanisme proses dari dinas pendidikan maupun Pusdatin.

Namun, guru tetap perlu memastikan data dan status kepesertaannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Jika NUPTK belum muncul, lakukan pengecekan melalui operator sekolah atau layanan resmi terkait.

Cara Mengecek Status Pengajuan NUPTK

Setelah pengajuan dilakukan, guru dapat meminta operator sekolah memeriksa perkembangannya pada Verval PTK.

Beberapa status yang dapat muncul antara lain:

Antrian atau Diajukan Sekolah: Pengajuan telah dikirim dan menunggu proses berikutnya.

Disetujui Dinas atau Antrian Pusat: Berkas sudah melewati pemeriksaan pada tingkat dinas dan menunggu tahapan berikutnya.

Upload Ulang Berkas: Terdapat dokumen yang perlu diperbaiki atau dilengkapi.

Ditolak: Pengajuan tidak memenuhi ketentuan tertentu dan harus diperiksa alasan penolakannya.

Apabila NUPTK berhasil diterbitkan, operator sekolah dapat melihatnya melalui data PTK aktif.

Baca Juga: Cara Mengecek NUPTK Guru Secara Online, Lengkap dengan Syarat dan Solusi Jika Tidak Ditemukan

Penyebab Pengajuan NUPTK Ditolak dan Solusinya

Penolakan pengajuan dapat terjadi karena sejumlah alasan.

Data kependudukan tidak sesuai. Periksa kesamaan NIK, nama, dan tanggal lahir dengan dokumen resmi serta data Dukcapil.

Dokumen pengangkatan tidak memenuhi ketentuan. Pastikan SK atau surat penugasan diterbitkan pihak yang berwenang.

Berkas tidak terbaca. Unggah ulang hasil pindai yang lengkap dan jelas sesuai arahan operator.

NUPTK terdeteksi ganda. Operator perlu memeriksa arsip terlebih dahulu karena guru mungkin sudah memiliki NUPTK sebelumnya.

Jangan mengajukan nomor baru sebelum memastikan status nomor lama.

Baca Juga: Jangan Panik! Begini Cara Mengatasi Data Guru Berbeda di Dapodik dan Verval PTK

Apakah Pengajuan NUPTK Guru Madrasah Sama?

Guru madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama perlu membedakan sistem pendataannya dengan guru pada sekolah di bawah Kemendikdasmen.

Layanan pendataan guru madrasah dikelola melalui sistem Kementerian Agama, termasuk layanan EMIS GTK dan sistem lain sesuai kebijakan yang berlaku.

Karena itu, guru RA, MI, MTs, dan MA sebaiknya berkoordinasi dengan operator madrasah serta Kantor Kementerian Agama setempat untuk memastikan prosedur pengajuan yang sesuai.

Panduan Resmi Pengajuan NUPTK

Guru dapat mempelajari petunjuk resmi melalui Pusat Informasi ULT Kemendikdasmen.

Persyaratan pengajuan:

https://pusatinformasi.ult.kemendikdasmen.go.id/hc/id/articles/56913277830169-Ketentuan-dan-Persyaratan-Pengajuan-NUPTK

Mekanisme bagi PTK yang sudah terdaftar:

https://pusatinformasi.ult.kemendikdasmen.go.id/hc/id/articles/56915286189081-Mekanisme-Pengajuan-dan-Penerbitan-NUPTK-untuk-PTK-Baru-yang-Sudah-Terdaftar-di-Verval-PTK

Mekanisme bagi PTK yang belum terdaftar:

https://pusatinformasi.ult.kemendikdasmen.go.id/hc/id/articles/56914871957017-Mekanisme-Pengajuan-dan-Penerbitan-NUPTK-untuk-PTK-Baru-yang-Belum-Terdaftar-di-Verval-PTK

Memperoleh NUPTK membutuhkan kesesuaian data, kelengkapan dokumen, dan proses verifikasi melalui jalur resmi.

Langkah terpenting bagi guru adalah memastikan status pendataan dan kepegawaiannya terlebih dahulu, kemudian berkoordinasi dengan operator sekolah.

Dengan memahami persyaratan berdasarkan ketentuan terbaru, guru dapat mempersiapkan pengajuan secara lebih tepat dan mengurangi risiko penolakan akibat kesalahan administrasi.