Dalam Rangka Lindungi Santri, Pemerintah akan Renovasi Bangunan Pesantren Berstatus Wilayah Risiko Tinggi

Keboncinta.com-- Komitmen nyata lindungi santri dan perkuat infrastruktur pesantren, Pemerintah akan merenovasi pesantren di wilayah rawan bencana sebagai upaya menjamin keselamatan para santri.

Upaya ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama, disaksikan oleh Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Menko Muhaimin menjelaskan bahwa pemerintah memfokuskan renovasi bagi pesantren yang berada di wilayah berisiko tinggi, mempunyai lebih dari seribu santri, dan tidak memiliki kemampuan finansial untuk membangun secara mandiri.

Baca Juga: Liputan Salah Satu Stasiun TV Nasional tentang Pesantren Tuai Polemik, Guru Besar UIN Jakarta Beri Tanggapan!

“Renovasi akan diprioritaskan bagi pesantren yang rawan, berjumlah santri di atas seribu orang, dan yang betul-betul tidak mampu melanjutkan pembangunan. Pemerintah ingin semua santri belajar dalam lingkungan yang aman,” ungkap Muhaimin.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menekankan bahwa pihaknya tengah melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh lembaga keagamaan yang memiliki risiko struktural tinggi.

“Kami bersama seluruh jajaran vertikal Kementerian Agama di daerah, dari Kanwil hingga KUA, sedang melakukan pemetaan gedung-gedung keagamaan yang rawan, termasuk pesantren di wilayah miring, pinggir sungai, atau berusia di atas seratus tahun,” terang Menag.

Baca Juga: Melalui Kesepakatan Tiga Kementerian, Pemerintah Komitmen Perkuat Infrastruktur Pesantren dan Lindungi Santri

Selanjutnya, Menag juga menambahkan bahwa seluruh perguruan tinggi keagamaan negeri yang memiliki fakultas teknik, seperti Universitas Islam Negeri dan Institut Agama Islam Negeri, juga akan dilibatkan untuk membantu asesmen forensik bangunan pesantren dan madrasah.

Sementara itu, Menteri PUPR Dody Hanggodo menyatakan sejumlah langkah teknis pendampingan pesantren, mulai dari pemeriksaan keandalan bangunan, pendampingan perizinan, serta penyediaan prototipe desain pesantren melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

“Kami sudah mulai melakukan asesmen keandalan bangunan di delapan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Aceh, Sumsel, Sulsel, dan Kalsel,” jelas Dody.

Baca Juga: UIN Sunan Ampel Surabaya Siapkan Proses Asesmen Kelayakan Bangunan Pesantren di Jawa Timur

““Sebanyak 80 pesantren besar dijadikan contoh untuk membangun pembelajaran bersama, bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan ruang belajar yang kuat, sejuk, dan aman bagi para santri,” tambahnya.

Kementerian PUPR juga membuka hotline 158 dan layanan WhatsApp bagi pemerintah daerah serta pengelola pesantren yang membutuhkan pendampingan teknis.

Kemudian, sebagai bentuk pemberdayaan, Kementerian PUPR juga menyiapkan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi bagi santri secara gratis. Program ini diharapkan memperkuat semangat gotong royong di pesantren dengan mementingkan keahlian dan keselamatan semua.***