Diskon PKB dan Bebas Denda Banten hingga 31 Oktober 2026, Cek Ketentuannya

KebonCinta.com — Pemilik kendaraan di Banten masih dapat mencermati program keringanan Pajak Kendaraan Bermotor menjelang tenggat 31 Oktober 2026. Berdasarkan jadwal pemerintah provinsi, pengurangan pokok tertentu dan pembebasan denda PKB berlaku sampai tanggal tersebut.

Program memiliki beberapa jenis insentif dengan sasaran berbeda. Karena itu, pemilik kendaraan perlu memastikan kategori yang sesuai sebelum memperkirakan besarnya kewajiban yang harus dibayar.

DISKON BAGI WAJIB PAJAK PATUH

Pemerintah Provinsi Banten menetapkan pengurangan pokok PKB sebesar lima persen bagi wajib pajak yang patuh. Periode yang diumumkan berlangsung sejak 18 Agustus hingga 31 Oktober 2026.

Baca Juga: Lagi Tren Downgrade Lifestyle, Apa Artinya? Ternyata Bukan Sekadar Hidup Hemat! 

Pada rentang yang sama, pemerintah juga memberikan pembebasan denda PKB bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan. Keringanan denda perlu dibedakan dari kewajiban pokok pajak yang diperhitungkan dalam tagihan.

Dasar kebijakan tersebut adalah Keputusan Gubernur Banten Nomor 435 Tahun 2026. Pemerintah provinsi menjelaskan bahwa insentif ditujukan untuk membantu penyelesaian kewajiban sekaligus mendorong kepatuhan pembayaran.

MUTASI MASUK MEMILIKI TENGGAT BERBEDA

Kendaraan yang melakukan mutasi masuk dari luar Banten memperoleh pengurangan pokok PKB sebesar 20 persen. Untuk kendaraan atas nama perusahaan, pengurangannya sebesar 40 persen sesuai ketentuan program.

Insentif mutasi masuk dijadwalkan berlaku sampai 23 Desember 2026. Dengan demikian, tenggat kategori ini berbeda dari batas 31 Oktober untuk diskon lima persen dan pembebasan denda PKB.

CARA MEMERIKSA INFORMASI RESMI

Buka https://bapenda.bantenprov.go.id untuk menelusuri informasi layanan. Situs Bapenda menyediakan akses Cek Pajak Kendaraan, antrean Samsat, serta informasi kanal pembayaran dan pelayanan.

Calon pengguna dapat mengikuti tautan pemeriksaan pajak yang tercantum pada situs resmi tersebut. Apabila layanan daring tidak dapat diakses, tanyakan tagihan dan kategori insentif melalui Samsat yang melayani kendaraan bersangkutan.

Sebelum datang, siapkan STNK, identitas pemilik, dan dokumen kendaraan yang berkaitan dengan jenis pengurusan. BPKB maupun salinan berkas perlu disesuaikan dengan kebutuhan layanan, terutama apabila permohonan mencakup perubahan administrasi kendaraan.

PERIKSA TAGIHAN DAN JAM PELAYANAN

Minta penjelasan mengenai komponen tagihan apabila terdapat bagian yang belum dipahami. Periksa nama pemilik, nomor kendaraan, tahun kewajiban, serta rincian keringanan sebelum menyelesaikan pembayaran.

Konfirmasi pula jam operasional tempat pelayanan yang akan dituju. Batas periode program tidak dengan sendirinya menjelaskan jam tutup setiap kantor, gerai, maupun kanal pembayaran.

Sebagai langkah praktis, simpan bukti pembayaran dan dokumen pengesahan setelah proses selesai. Cocokkan kembali identitas kendaraan pada dokumen yang diterima agar kesalahan dapat segera ditanyakan kepada petugas.

Pemerintah provinsi mengingatkan masyarakat agar tidak menunda pembayaran dengan mengandalkan kemungkinan program serupa pada masa mendatang. Untuk pengurusan menjelang tenggat, gunakan jadwal dan ketentuan terbaru yang disampaikan Bapenda atau Samsat.