KebonCinta.com — Membangun masjid merupakan salah satu amal kebaikan yang memiliki keutamaan besar dalam Islam. Namun, bagaimana jika tempat ibadah tersebut justru didirikan di atas tanah milik orang lain atau tanah negara yang digunakan tanpa izin?
Persoalan hukum shalat di masjid tanah ghasab menjadi penting ketika pembangunan tempat ibadah dilakukan dengan melanggar hak kepemilikan atau ketentuan yang berlaku.
Dalam sebuah kasus, sekelompok warga membangun masjid di atas tanah negara yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Pembangunan tersebut dilakukan tanpa mengikuti peraturan tata ruang hingga pemerintah memerintahkan pembongkaran.
Padahal, terdapat beberapa masjid lain di sekitar lokasi dengan jarak terjauh sekitar 300 meter.
Lantas, apakah shalat di masjid tersebut tetap sah? Bagaimana pandangan ulama mengenai persoalan ini?
Baca Juga: Amalan Sunah Selepas Salat Jumat: Benarkah Membaca Empat Surah Ini Bikin Dijaga Hingga Jumat Depan?
Dalam kajian fikih, ghasab merupakan tindakan menguasai atau mengambil hak milik pihak lain secara tidak sah.
Perbuatan tersebut termasuk bentuk kezaliman karena merugikan pemilik atau pihak yang mempunyai hak atas suatu barang maupun tanah.
Islam melarang umatnya mengambil atau menggunakan sesuatu yang bukan menjadi haknya, sekalipun digunakan untuk tujuan yang terlihat baik.
Karena itu, pembangunan masjid harus memperhatikan kejelasan status kepemilikan tanah, izin penggunaan, serta ketentuan yang ditetapkan pihak berwenang.
Jika tanah yang digunakan terbukti merupakan hasil ghasab, pembangunan tempat ibadah di atasnya tidak menjadikan tindakan tersebut halal.
Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab menjelaskan bahwa melaksanakan shalat di atas tanah yang dirampas hukumnya haram.
Beliau menyatakan:
الصَّلَاةُ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَصَحِيحَةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِ الْأُصُولِ
Artinya: "Shalat di tanah yang dirampas hukumnya haram berdasarkan ijmak. Namun, menurut kami dan mayoritas ahli fikih serta ahli usul fikih, shalat tersebut tetap sah."
Penjelasan tersebut memperlihatkan adanya dua persoalan yang harus dibedakan, yaitu hukum menggunakan tanah dan keabsahan ibadah shalat.
Menurut mayoritas ulama, shalat yang dilakukan di tanah ghasab tetap sah apabila seluruh syarat dan rukunnya terpenuhi.
Namun, seseorang yang secara sadar menggunakan tanah tersebut tanpa hak tetap melakukan perbuatan terlarang.
Sementara itu, Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu pendapatnya serta sejumlah ulama lain berpandangan bahwa shalat di tanah ghasab tidak sah.
Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustashfa, sebagaimana dikutip Imam An-Nawawi, memberikan penjelasan mengenai perbedaan tersebut.
Menurutnya, satu tindakan dapat memiliki dua penilaian hukum yang berbeda.
Dari sisi pelaksanaan shalat, seseorang sedang menjalankan ibadah kepada Allah SWT.
Namun, dari sisi penggunaan tempat, ia melakukan pelanggaran apabila tanah yang ditempati merupakan hak orang lain.
Dengan demikian, menurut pendapat mayoritas ulama, larangan menggunakan tanah tidak secara otomatis membatalkan pelaksanaan shalat.
Meski ibadahnya dinilai sah, hal tersebut bukan berarti perbuatan ghasab dibenarkan.
Persoalan serupa pernah dijelaskan Syekh Prof. Dr. Ali Jum'ah Muhammad melalui fatwa Dar Al-Ifta Mesir nomor 399 tertanggal 13 Februari 2007.
Fatwa tersebut membahas pembangunan masjid di atas tanah negara yang diperuntukkan bagi kepentingan umum.
Dalam kasus itu, pembangunan dilakukan tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku dan pemerintah telah mengeluarkan perintah pembongkaran.
Syekh Ali Jum'ah menegaskan bahwa apabila terbukti warga menguasai tanah tersebut secara melanggar hak dan membangun masjid tanpa mengikuti aturan, tindakan itu termasuk ghasab.
Dalam fatwanya disebutkan:
وَعَلَيْهِ تَحْرُمُ الصَّلَاةُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ
Artinya: "Dengan demikian, haram hukumnya melaksanakan shalat di masjid tersebut."
Fatwa ini menegaskan pentingnya menghormati hak publik dan mematuhi ketentuan penggunaan tanah.
Tidak semua masjid yang berdiri di atas tanah negara otomatis dapat disebut sebagai masjid tanah ghasab.
Penentuannya bergantung pada status hukum tanah, izin pemanfaatan, dan apakah terdapat tindakan penguasaan tanpa hak.
Apabila penggunaan tanah telah memperoleh persetujuan yang sah dari pihak berwenang, persoalannya tentu berbeda dengan tindakan perampasan.
Sebaliknya, pembangunan tanpa hak yang terbukti melanggar ketentuan tidak dapat dibenarkan hanya karena bangunan tersebut digunakan sebagai tempat ibadah.
Karena itu, masyarakat perlu memastikan fakta dan status hukum tanah sebelum memberikan penilaian.
Baca Juga: Datang Terlambat Setelah Khutbah Jumat Selesai, Apakah Salat Jumat Tetap Sah? Ini Penjelasannya!
Islam mengajarkan bahwa tujuan mulia harus ditempuh melalui cara yang dibenarkan syariat.
Membangun masjid seharusnya dimulai dengan memastikan kepemilikan tanah, memperoleh izin yang diperlukan, serta mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.
Jika muncul sengketa, penyelesaiannya perlu dilakukan melalui musyawarah dan mekanisme hukum yang berlaku.
Hal tersebut penting agar pembangunan tempat ibadah tidak justru menimbulkan perselisihan atau merugikan kepentingan umum.
Hukum shalat di masjid tanah ghasab memiliki dua aspek, yakni larangan menggunakan tanah yang dirampas dan penilaian terhadap sah atau tidaknya shalat.
Menurut mayoritas ulama, shalat yang memenuhi syarat dan rukun tetap sah, tetapi menggunakan tanah ghasab merupakan perbuatan haram.
Sementara itu, fatwa Syekh Ali Jum'ah menegaskan larangan shalat di masjid yang terbukti dibangun melalui penguasaan tanah negara secara tidak sah.
Oleh karena itu, pembangunan masjid hendaknya dilakukan dengan cara yang benar agar kemuliaan ibadah tidak tercampur dengan tindakan yang merugikan hak orang lain. Wallahu a'lam.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir