ASN & Karier
Dewi Safitri

Guru Direkrut Daerah atau Pusat? Ini Wacana Baru Prabowo

Guru Direkrut Daerah atau Pusat? Ini Wacana Baru Prabowo

21 November 2026 | 14:23

KebonCinta.com - Proses perekrutan guru di tingkat daerah menjadi salah satu hal yang disoroti Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperbaiki kualitas pendidikan nasional. 

Ia mempertanyakan sejauh mana mekanisme seleksi yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten mampu menjamin tenaga pendidik terpilih berdasarkan kompetensi.

Baca Juga: SKP ASN Sudah Disetujui tetapi Atasan Berganti? Ini Cara Menyesuaikan Penilaian Kinerja di e-Kinerja BKN 

Prabowo menilai sistem rekrutmen yang baik secara konsep belum tentu berjalan objektif dalam praktiknya. Ia bahkan menyinggung kemungkinan adanya kepentingan pribadi atau hubungan keluarga yang memengaruhi pengangkatan guru di daerah.

Persoalan tersebut mendorong munculnya gagasan untuk memperkuat peran pemerintah pusat dalam pengelolaan rekrutmen tenaga pendidik. 

Baca Juga: 2.000 PNS Kota Cirebon Ikuti ProASN 2026, Kerjakan 531 Soal dalam 180 Menit untuk Pemetaan Kompetensi 

Menurut Prabowo, kualitas guru perlu menjadi perhatian utama karena berpengaruh langsung terhadap mutu pembelajaran di sekolah.

Rekrutmen sarjana dari kampus terbaik

Sebagai salah satu langkah percepatan, Prabowo tengah mempertimbangkan program crash program dengan merekrut lulusan sarjana dari fakultas terbaik di Indonesia. Mereka akan ditugaskan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan dukungan tenaga pengajar.

Baca Juga: Tak Perlu Khawatir Jika Belum Lulus CPNS, Guru Non-ASN di Dapodik Tetap Bisa Mengajar di Sekolah Asal 

Pada tahap awal, pemerintah dapat merekrut sekitar 30 ribu sarjana untuk ditempatkan di sekolah yang dinilai paling tertinggal. Prabowo mencontohkan, dari sekitar 300 ribu sekolah di Indonesia, pelaksanaan program bisa dimulai dengan menyasar jenjang sekolah dasar.

Skema tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pemerataan dukungan pendidikan, terutama bagi sekolah yang belum mendapatkan tenaga pengajar dengan kualitas memadai.

PNS berpeluang ikut diterjunkan ke sekolah

Rencana percepatan itu tidak hanya melibatkan lulusan baru. Prabowo juga membuka kemungkinan mengerahkan PNS yang telah bekerja untuk membantu kegiatan pendidikan di sekolah.

Berbeda dengan sarjana yang direkrut sebagai bagian dari program, PNS tersebut direncanakan menjalani penugasan dalam waktu terbatas, yakni sekitar dua hingga tiga minggu.

Pelibatan aparatur pemerintah ini menjadi alternatif pemanfaatan sumber daya manusia yang sudah tersedia. Namun, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai jenis pekerjaan, kompetensi yang dibutuhkan, maupun mekanisme penugasan mereka di sekolah.

Skema baru masih membutuhkan aturan teknis

Gagasan Prabowo menunjukkan adanya perhatian terhadap dua persoalan sekaligus, yakni pemerataan tenaga pendidik dan kualitas proses perekrutan. Pemerintah tidak hanya ingin menambah jumlah orang yang mengajar, tetapi juga memastikan penempatan tenaga pendidik dapat menjangkau sekolah yang membutuhkan.

Meski demikian, perubahan sistem rekrutmen guru tidak cukup hanya dengan memindahkan kewenangan dari daerah ke pusat. Standar seleksi, transparansi pengangkatan, pemetaan kebutuhan sekolah, serta pengawasan pelaksanaan tetap diperlukan agar prosesnya berjalan akuntabel.

Selain itu, sarjana dari fakultas terbaik belum tentu memiliki kemampuan pedagogis secara otomatis. Mereka tetap membutuhkan pembekalan agar mampu mengelola kelas, memahami karakter peserta didik, dan menjalankan proses pembelajaran.

Hingga saat ini, crash program tersebut masih berupa gagasan yang disampaikan presiden. Ketentuan mengenai seleksi peserta, status kepegawaian, pola penempatan, hingga evaluasi program belum dipaparkan secara terperinci.

Tags:
crash program Pendidikan Indonesia Prabowo Subianto rekrutmen guru

Komentar Pengguna