Hampir Empat Juta Anak Belum Bersekolah, Pemerintah Perluas Pendidikan Jarak Jauh

JAKARTA — Upaya mengurangi jumlah anak tidak sekolah di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Dalam lima hingga enam tahun terakhir, penurunannya dinilai belum menunjukkan perubahan yang signifikan.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq menyampaikan bahwa jumlah Anak Tidak Sekolah atau ATS hingga Juni 2026 masih berada di kisaran empat juta orang. Angka tersebut disebut tidak jauh berbeda dibandingkan dengan kondisi berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional pada 2020.

Sekitar 54 persen dari jumlah tersebut merupakan anak yang belum pernah mengenyam pendidikan. Sementara itu, sisanya terdiri atas anak yang putus sekolah dan lulusan suatu jenjang yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat berikutnya.

Data dasbor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026 mencatat terdapat 3.966.858 anak tidak sekolah. Jumlah tersebut terdiri atas 1.913.633 anak belum pernah bersekolah, 986.755 anak putus sekolah, serta 1.066.470 anak yang lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan.

Penanganan anak tidak sekolah menjadi prioritas

Pemerintah menempatkan persoalan anak tidak sekolah sebagai salah satu agenda prioritas nasional. Penanganannya turut diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah.

Berdasarkan pengelompokannya, anak tidak sekolah dibagi menjadi tiga kategori. Ketiganya adalah anak yang belum pernah bersekolah, anak yang berhenti sebelum menyelesaikan pendidikannya, serta anak yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Pengelompokan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat memberikan layanan pendidikan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing anak. Sebab, penyebab seorang anak tidak bersekolah dapat berbeda-beda, mulai dari persoalan biaya, akses geografis, pekerjaan, kondisi fisik hingga faktor budaya.

Data Susenas 2025 menunjukkan beberapa alasan utama anak tidak bersekolah adalah merasa pendidikan yang dimiliki sudah cukup, tidak mempunyai biaya, dan sudah bekerja. Alasan lainnya meliputi pernikahan, disabilitas, jarak sekolah yang jauh, kewajiban mengurus rumah tangga, serta pengalaman mengalami perundungan.

Pendidikan jarak jauh diperluas

Sebagai salah satu solusi, Kemendikdasmen berencana memperkuat penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh atau PJJ. Program ini diharapkan dapat menjangkau anak-anak yang kesulitan mengikuti pembelajaran secara langsung di sekolah.

Pemerintah juga sedang memperbarui landasan hukum dan tata kelola PJJ agar pelaksanaannya lebih terarah. Program tersebut tidak hanya mengandalkan pembelajaran daring, tetapi dapat dikembangkan secara lebih fleksibel dengan melibatkan sekolah induk dan sekolah mitra di berbagai daerah.

Pada 2026, penyelenggaraan PJJ untuk anak tidak sekolah direncanakan melibatkan 132 satuan pendidikan. Para peserta dijadwalkan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah secara serentak mulai 3 Agustus 2026.

Apabila pelaksanaan dan perluasan program tersebut berhasil, pemerintah akan mempertimbangkan penerapannya dalam skala nasional pada tahun berikutnya.

Data akurat dibutuhkan

Selain menyediakan layanan pembelajaran, pemerintah juga memperkuat pendataan anak tidak sekolah melalui dasbor ATS. Sistem tersebut menggabungkan informasi dari Data Pokok Pendidikan, sistem pendidikan Kementerian Agama, serta data dari sejumlah kementerian lainnya.

Data kemudian perlu diverifikasi oleh sekolah dan pemerintah daerah untuk mengetahui kondisi setiap anak secara lebih akurat. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memetakan jumlah ATS hingga tingkat desa atau kelurahan, kategori anak, serta alasan mereka tidak mengikuti pendidikan.

Pendataan menjadi bagian penting karena tidak semua anak yang tercatat tidak aktif benar-benar berhenti sekolah. Sebagian kemungkinan berpindah sekolah, melanjutkan melalui jalur pendidikan lain, atau belum diperbarui statusnya dalam sistem.

Karena itu, penanganan anak tidak sekolah membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Program pendidikan juga perlu disesuaikan dengan penyebab yang membuat setiap anak kehilangan akses belajar.

Persoalan hampir empat juta anak tidak sekolah menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan belum dapat diselesaikan hanya dengan menyediakan gedung sekolah. Pemerintah juga perlu memastikan pendidikan dapat dijangkau oleh anak dari keluarga kurang mampu, wilayah terpencil, penyandang disabilitas, anak yang bekerja, serta kelompok lain yang membutuhkan layanan pendidikan lebih fleksibel.