Keboncinta.com - Kementerian Agama (Kemenag) memperkuat pemerataan akses layanan kesehatan bagi siswa madrasah di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut tidak hanya menyasar madrasah negeri, tetapi juga madrasah swasta yang menjadi mayoritas lembaga pendidikan madrasah di Tanah Air.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amin Suyitno mengatakan terdapat lebih dari 80 ribu madrasah dengan jumlah peserta didik sekitar 10,5 juta siswa.
Menariknya, hanya sekitar 5 persen madrasah yang berstatus negeri, sedangkan sebagian besar lainnya merupakan madrasah swasta yang dikelola masyarakat.
Kondisi tersebut menjadi alasan Kemenag mendorong agar pelayanan kesehatan pemerintah tidak hanya terkonsentrasi pada madrasah negeri.
Besarnya jumlah madrasah swasta menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia.
Menurut Amin Suyitno, komposisi tersebut sekaligus menegaskan pentingnya memastikan pelayanan publik dapat menjangkau seluruh peserta didik tanpa membedakan status lembaga tempat mereka belajar.
Karena itu, Kemenag membuka ruang bagi berbagai program kesehatan pemerintah untuk masuk ke lembaga pendidikan di bawah pembinaannya.
Dengan pendekatan tersebut, siswa yang belajar di madrasah swasta diharapkan memiliki kesempatan mendapatkan layanan kesehatan yang sama seperti peserta didik di lembaga negeri.
Kemenag menilai kesehatan fisik tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan proses pendidikan.
Peserta didik yang sehat dinilai memiliki kesempatan lebih baik untuk mengikuti pembelajaran, berkonsentrasi di kelas, serta mengembangkan kemampuan akademik dan nonakademik.
Amin Suyitno menegaskan pentingnya kondisi tubuh yang sehat untuk mendukung kecerdasan dan perkembangan peserta didik.
Karena itu, kehadiran program kesehatan di lingkungan madrasah tidak hanya dipandang sebagai layanan tambahan, tetapi juga bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar siswa selama menjalani pendidikan.
Salah satu manfaat penting dari perluasan pelayanan kesehatan adalah meningkatkan deteksi dini masalah kesehatan pada peserta didik.
Melalui pemeriksaan kesehatan, berbagai kondisi yang sebelumnya tidak diketahui siswa maupun orang tua dapat ditemukan lebih awal.
Dengan mengetahui gangguan kesehatan sejak dini, penanganan dapat dilakukan sebelum kondisi berkembang menjadi lebih serius.
Kemenag berharap fasilitasi layanan pemerintah memungkinkan semakin banyak madrasah mendapatkan akses terhadap pemeriksaan tersebut.
Program pemeriksaan kesehatan sebelumnya juga telah berlangsung di sejumlah madrasah. Salah satunya dilakukan terhadap 102 siswa di MTs Alkhairaat Alindau, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, pada September 2025.
Pemeriksaan kesehatan tidak hanya berhenti pada proses pengecekan kondisi peserta didik.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa siswa yang ditemukan memiliki gangguan kesehatan dapat memperoleh tindak lanjut melalui fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah.
Salah satu contoh yang disebut adalah tuberkulosis atau TBC.
Apabila melalui deteksi dini ditemukan kasus TBC, pasien dapat memperoleh pengobatan melalui puskesmas secara gratis. Orang-orang yang memiliki kontak dekat dengan pasien juga dapat memperoleh obat pencegahan sesuai penilaian tenaga kesehatan.
Pendekatan tersebut dinilai penting karena penyakit menular di lingkungan pendidikan dapat berdampak bukan hanya kepada satu siswa, tetapi juga orang-orang yang sering berinteraksi dengannya.
Kementerian Agama sebelumnya juga mendukung pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi peserta didik di berbagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan.
Program tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi madrasah, tetapi juga pesantren dan berbagai satuan pendidikan keagamaan lainnya.
Pada Agustus 2025, Kemenag mencatat sekitar 12,5 juta peserta didik binaan Kementerian Agama berpotensi memperoleh layanan kesehatan gratis melalui program tersebut.
Cakupannya meliputi madrasah, pesantren, serta satuan pendidikan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.
Data akhir 2025 juga menunjukkan lebih dari 9,1 juta siswa madrasah telah mendapatkan layanan cek kesehatan gratis.
Jumlah madrasah yang mencapai lebih dari 80 ribu dan tersebar di berbagai wilayah membuat pemerataan layanan kesehatan menjadi pekerjaan besar.
Terlebih, sebagian besar madrasah merupakan lembaga swasta yang mempunyai kondisi sarana dan kemampuan berbeda-beda.
Karena itu, kolaborasi antara Kemenag, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, puskesmas, serta pengelola madrasah menjadi penting agar pelayanan dapat menjangkau peserta didik secara lebih luas.
Madrasah dapat menjadi lokasi strategis untuk melakukan pemeriksaan karena siswa berkumpul dalam satu lingkungan pada waktu yang sama.
Pendekatan berbasis sekolah juga memudahkan pemerintah melakukan skrining kesehatan terhadap banyak anak sekaligus.
Penguatan layanan kesehatan ini sekaligus menegaskan bahwa status negeri atau swasta tidak seharusnya menjadi pembatas bagi siswa untuk mendapatkan pelayanan dasar.
Dari sekitar 10,5 juta siswa yang berada di lebih dari 80 ribu madrasah, sebagian besar belajar di lembaga yang dikelola masyarakat.
Karena itu, apabila layanan hanya menjangkau madrasah negeri, sebagian besar peserta didik justru berpotensi tidak mendapatkan manfaat secara optimal.
Kemenag kini mendorong pendekatan yang lebih inklusif dengan membuka akses program kesehatan pemerintah ke seluruh ekosistem pendidikan madrasah.
Melalui pemeriksaan kesehatan, deteksi dini, serta tindak lanjut pengobatan di fasilitas kesehatan pemerintah, jutaan siswa diharapkan dapat memperoleh perlindungan kesehatan yang lebih baik.
Langkah tersebut sekaligus memperkuat pandangan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kurikulum, guru, atau fasilitas belajar, tetapi juga memastikan peserta didik berada dalam kondisi sehat agar mampu mengikuti proses pendidikan secara optimal.