Kemenag Siapkan Satgas Bencana hingga KUA, Respons Darurat Akan Dibuat Berjenjang

Keboncinta.com-- Kementerian Agama (Kemenag) tengah mempersiapkan pembentukan satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana yang akan bekerja secara berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga Kantor Urusan Agama (KUA).

Rencana tersebut disiapkan untuk memperkuat kesiapsiagaan Kemenag dalam menghadapi berbagai kondisi darurat. Dengan adanya sistem yang terstruktur, Kemenag tidak ingin lagi menghadapi bencana secara reaktif atau hanya bergerak setelah kejadian berlangsung.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i mengatakan kesiapan menghadapi bencana perlu menjadi bagian dari tata kelola kementerian. Menurutnya, Kemenag memiliki jaringan kelembagaan yang luas hingga tingkat kecamatan sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung sistem penanggulangan bencana.

Hal tersebut disampaikan Romo dalam rapat koordinasi dan pembahasan kebijakan strategis Kemenag di Jakarta, Senin, 21 September 2026.

Baca Juga: OSN Dikmen 2026 Diguncang Temuan Kecurangan, Ini Pelanggaran yang Ditemukan

Kemenag Ingin Respons Bencana Lebih Terkoordinasi

Rencana pembentukan satgas tersebut salah satunya berkaitan dengan meningkatnya berbagai kejadian bencana yang dapat berdampak terhadap masyarakat dan fasilitas keagamaan.

Romo Muhammad Syafi’i mengatakan Kemenag perlu memiliki kemampuan untuk merespons kondisi darurat dengan lebih cepat. Pengalaman menghadapi berbagai peristiwa seperti kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, hingga banjir bandang menjadi salah satu alasan perlunya sistem kesiapsiagaan yang lebih terencana.

Menurutnya, keberadaan jaringan Kemenag dari pusat hingga daerah merupakan modal kelembagaan yang dapat digunakan untuk membangun pola respons tersebut.

Karena itu, penanganan bencana nantinya tidak hanya menjadi urusan kantor pusat. Sistem akan dirancang agar dapat bergerak hingga ke tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan KUA.

Satgas Akan Melibatkan BNPB dan Basarnas

Dalam tahap awal, Kemenag berencana membangun koordinasi dengan lembaga yang memiliki kewenangan utama dalam penanggulangan bencana serta pencarian dan pertolongan.

Dua lembaga yang akan dilibatkan adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Koordinasi dengan kedua lembaga tersebut dinilai penting agar sistem yang dibangun Kemenag tidak berjalan sendiri, melainkan mengikuti mekanisme penanggulangan bencana yang telah diterapkan secara nasional.

Romo menyebut komunikasi awal dengan BNPB dan Basarnas juga telah dilakukan. Kedua lembaga tersebut, menurutnya, terbuka untuk menjalin kerja sama dengan Kemenag dalam mendukung penanggulangan bencana.

Dengan koordinasi sejak tahap persiapan, Kemenag berharap struktur yang dibangun nantinya dapat bekerja secara lebih efektif ketika menghadapi situasi darurat.

Baca Juga: Akbar Agung Disebut Tak Bisa Membaca, Bagaimana Kaisar Mughal Ini Memimpin Kerajaan Besar?

Satgas Penanggulangan Bencana Disiapkan hingga KUA

Konsep yang tengah disiapkan Kemenag memiliki struktur berjenjang. Satgas tidak hanya ditempatkan di tingkat pusat, tetapi juga akan diturunkan ke daerah hingga KUA.

KUA menjadi salah satu bagian penting dalam rancangan tersebut karena unit layanan ini berada di tingkat kecamatan dan berhubungan langsung dengan masyarakat.

Dalam kondisi bencana, keberadaan jaringan hingga tingkat paling dekat dengan masyarakat diharapkan dapat membantu mempercepat penyampaian informasi, koordinasi, maupun dukungan yang dibutuhkan.

Dengan demikian, KUA nantinya tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan administrasi dan keagamaan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari jaringan kelembagaan Kemenag ketika terjadi keadaan darurat.

Pembentukan Satgas Akan Disertai Simulasi

Kemenag menyadari bahwa membentuk struktur organisasi saja belum cukup untuk memastikan sistem penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik.

Karena itu, simulasi menjadi bagian yang perlu disiapkan. Simulasi diperlukan untuk menguji bagaimana satgas bergerak ketika menghadapi situasi darurat, termasuk pola komunikasi dan koordinasi antartingkat.

Romo mengatakan pembahasan mengenai program simulasi akan dilakukan melalui komunikasi dengan BNPB dan Basarnas. Pengalaman serta mekanisme yang telah dimiliki kedua lembaga tersebut dapat menjadi bahan dalam menyusun sistem kesiapsiagaan di lingkungan Kemenag.

Dengan adanya latihan dan simulasi, personel yang terlibat diharapkan tidak kebingungan ketika harus menjalankan tugas dalam kondisi bencana sebenarnya.

Baca Juga: Piri Reis dan Peta Dunia 1513, Jejak Laksamana Ottoman yang Mengubah Sejarah Navigasi

Kepemimpinan Satgas Masih Disiapkan

Selain struktur kerja, Kemenag juga tengah membahas pihak yang akan memimpin satgas penanggulangan bencana tersebut.

Romo menjelaskan bahwa struktur tim penanggulangan bencana tetap harus dipimpin oleh pejabat eselon I. Namun, ia mengusulkan agar tugas tersebut tidak dibebankan kepada direktur jenderal karena masing-masing telah memiliki tanggung jawab yang cukup besar.

Sebagai alternatif, kepemimpinan satgas direncanakan diberikan kepada jajaran Staf Ahli Kemenag.

Sementara itu, keseluruhan struktur dan mekanisme kerja satgas akan diperkuat dengan payung hukum melalui Keputusan Menteri Agama (KMA). Aturan tersebut nantinya diharapkan memberikan kejelasan mengenai struktur, kewenangan, serta mekanisme koordinasi satgas.

Rumah Ibadah Bisa Menjadi Bagian dari Respons Bencana

Kesiapsiagaan Kemenag juga berkaitan dengan posisi lembaga keagamaan dan rumah ibadah dalam situasi bencana.

Romo menuturkan bahwa berdasarkan pengalamannya, fasilitas ibadah seperti masjid dan gereja dapat digunakan sebagai lokasi penampungan masyarakat ketika terjadi bencana.

Hal ini menunjukkan bahwa dampak bencana dapat bersinggungan dengan berbagai sektor yang berada dalam lingkup Kemenag. Rumah ibadah, lembaga pendidikan keagamaan, KUA, dan fasilitas lainnya dapat berada di tengah situasi darurat.

Karena itu, sistem kesiapsiagaan yang dibangun Kemenag perlu memperhitungkan keberadaan fasilitas tersebut sekaligus pola koordinasi dengan lembaga penanggulangan bencana.

Baca Juga: Jangan Cuma Tanya “Sudah Makan?”, Ini 7 Pertanyaan untuk Anak Sepulang Sekolah

Kemenag Ingin Beralih dari Respons Reaktif

Pembentukan satgas penanggulangan bencana menjadi bagian dari upaya Kemenag mengubah pola penanganan bencana.

Selama ini, respons terhadap kejadian darurat berpotensi dilakukan setelah bencana terjadi. Melalui struktur baru yang sedang disiapkan, Kemenag ingin memastikan perangkat, personel, komunikasi, dan mekanisme kerja telah tersedia sebelum kondisi darurat muncul.

Keberhasilan sistem tersebut nantinya tidak hanya ditentukan oleh terbitnya keputusan menteri atau terbentuknya satgas secara administratif.

Hal yang lebih penting adalah kemampuan jaringan Kemenag untuk bergerak secara cepat, terkoordinasi, dan terukur mulai dari pusat hingga tingkat kecamatan ketika bencana benar-benar terjadi.

Dengan melibatkan BNPB dan Basarnas, menyiapkan simulasi, serta membangun struktur hingga KUA, Kemenag tengah merancang sistem kesiapsiagaan yang diharapkan dapat memperkuat respons terhadap berbagai jenis bencana di Indonesia.***