Kemendikdasmen Klaim Lebih dari 55 Ribu Sekolah Direvitalisasi, Target Hampir 80 Ribu hingga Akhir 2026

KebonCinta.com — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyampaikan perkembangan program revitalisasi satuan pendidikan yang telah menjangkau lebih dari 55.000 sekolah dalam dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Informasi tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, dalam wawancara khusus bersama tvOne pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Kemendikdasmen kemudian memublikasikan capaian tersebut melalui siaran pers tertanggal 1 November 2026 sebagai bagian dari evaluasi program pembangunan pendidikan nasional.

LEBIH DARI 55 RIBU SEKOLAH DIREVITALISASI

Baca Juga: Satu Dekade Lomba Foto Cirebon Power, 638 Karya Angkat Budaya dan Potensi Daerah 

Menurut Kemendikdasmen, lebih dari 55.000 satuan pendidikan telah masuk dalam capaian revitalisasi selama dua tahun pertama pemerintahan.

Program tersebut diprioritaskan untuk sekolah yang mengalami kerusakan berat, satuan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah yang terdampak bencana.

Pemerintah menempatkan perbaikan fasilitas sebagai salah satu kebutuhan mendasar agar peserta didik dapat mengikuti kegiatan belajar dalam kondisi yang aman.

Fasilitas yang menjadi perhatian meliputi kondisi ruang kelas, atap bangunan, serta sanitasi sekolah.

TARGET HAMPIR 80 RIBU SEKOLAH PADA AKHIR 2026

Kemendikdasmen menargetkan jumlah satuan pendidikan yang direvitalisasi meningkat menjadi hampir 80.000 hingga akhir tahun 2026.

Target tersebut merupakan proyeksi pemerintah dan belum dapat dinyatakan seluruhnya terealisasi pada awal November.

Penyelesaian program bergantung pada pelaksanaan pekerjaan di setiap satuan pendidikan serta kondisi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Kemendikdasmen juga menekankan pentingnya pemulihan sekolah yang terdampak bencana agar proses pembelajaran dapat kembali berlangsung.

DIGITALISASI PEMBELAJARAN DIPERLUAS

Selain memperbaiki bangunan, pemerintah memperluas distribusi perangkat digital melalui program pengadaan papan interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP).

Sepanjang 2025, Kemendikdasmen menyebut lebih dari 288.865 perangkat IFP telah dikirimkan ke satuan pendidikan di Indonesia.

Pada 2026, pemerintah menargetkan distribusi lebih dari 700.000 perangkat tambahan agar total penyediaan melampaui satu juta perangkat selama dua tahun.

Perangkat tersebut diharapkan membantu guru menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik dan memudahkan penjelasan materi melalui media digital.

Meski demikian, sasaran distribusi perangkat tambahan bukan berarti seluruh perangkat tersebut telah diterima dan digunakan sekolah.

PERANGKAT DIGITAL HARUS DISERTAI PELATIHAN GURU

Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa digitalisasi pembelajaran mencakup empat komponen utama.

Komponen tersebut meliputi perangkat pembelajaran, laptop, pelatihan guru, serta fasilitas pendukung seperti internet, listrik, dan bahan ajar.

Pemerintah menilai penyediaan perangkat tidak cukup apabila tenaga pendidik belum mempunyai kemampuan menggunakannya secara efektif.

Karena itu, pelatihan guru menjadi salah satu bagian penting agar penggunaan teknologi memberikan dampak terhadap proses pembelajaran.

Pemanfaatan perangkat digital juga diharapkan membantu sekolah memberikan layanan pendidikan bagi murid berkebutuhan khusus.

GURU YANG BELUM SARJANA DAPAT DUKUNGAN PENDIDIKAN

Selain revitalisasi dan digitalisasi, Kemendikdasmen menyampaikan komitmen peningkatan kualifikasi akademik guru.

Berdasarkan siaran pers kementerian, masih terdapat lebih dari 200.000 guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan D-IV atau S1.

Pemerintah memberikan kesempatan peningkatan pendidikan melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), dengan bantuan beasiswa Rp3 juta per semester per guru.

Program tersebut ditujukan untuk membantu peningkatan kualifikasi tenaga pendidik sesuai persyaratan dan mekanisme yang berlaku.

Namun, siaran pers 1 November belum mengumumkan pembukaan pendaftaran baru dengan jadwal khusus November 2026.

Guru yang berminat perlu memantau pengumuman Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebelum mengajukan pendaftaran.

TUNJANGAN GURU NON-ASN JUGA DISOROT

Kemendikdasmen turut menyampaikan perkembangan kebijakan kesejahteraan guru.

Tunjangan sertifikasi bagi guru non-ASN disebut mengalami peningkatan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan, sedangkan insentif guru yang belum bersertifikat meningkat dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per bulan.

Pemberian tunjangan dan insentif tetap mengikuti persyaratan penerima serta mekanisme administrasi yang berlaku.

Pemerintah berharap revitalisasi sekolah, digitalisasi, peningkatan kualifikasi guru, dan penguatan kesejahteraan dapat berjalan bersama.

Perkembangan program dapat dipantau melalui https://www.kemendikdasmen.go.id dan kanal resmi unit pelaksana teknis pendidikan di daerah masing-masing.