Kemenkes-ADB Kembangkan SIPK, Data Anggaran Kesehatan Pusat hingga Daerah Akan Diintegrasikan

KebonCinta.com — Kementerian Kesehatan bersama Asian Development Bank atau ADB mengembangkan Sistem Informasi Pendanaan Kesehatan untuk memperkuat pengelolaan pembiayaan kesehatan berbasis data.

Sistem yang disebut SIPK tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan informasi pendanaan kesehatan yang selama ini tersebar di berbagai tingkatan.

Data dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga fasilitas pelayanan kesehatan.

Integrasi dibutuhkan agar pemerintah memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai dari mana dana berasal, bagaimana dialokasikan dan untuk apa anggaran digunakan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha menekankan pentingnya data dalam pengambilan kebijakan.

“Tanpa data, kita hanya akan berpegang pada opini,” ujar Kunta.

Ia kemudian menjelaskan bahwa kebijakan dan penganggaran kesehatan seharusnya menggunakan bukti empiris yang kuat agar keputusan tidak sekadar didasarkan pada asumsi.

Persoalannya selama ini bukan hanya kurangnya data.

Tantangan lain adalah informasi yang belum sepenuhnya terhubung antara pemerintah pusat, daerah dan fasilitas kesehatan.

Akibatnya, proses melihat aliran pembiayaan kesehatan secara nasional dapat menjadi lebih rumit.

SIPK dirancang untuk membantu menyatukan sumber pendanaan, alokasi dan penggunaan anggaran.

Sistem tersebut juga diharapkan mendukung berbagai analisis pembiayaan kesehatan.

Di antaranya analisis biaya pelayanan, pemanfaatan layanan hingga penilaian teknologi kesehatan.

Informasi seperti ini dapat membantu pemerintah menentukan prioritas anggaran dengan lebih tepat.

Contohnya, pemerintah dapat melihat apakah pengeluaran tertentu benar-benar memberikan dampak terhadap pelayanan masyarakat.

Data juga dapat membantu mengetahui wilayah atau layanan kesehatan yang masih membutuhkan dukungan lebih besar.

Pengembangan SIPK mendapatkan dukungan ADB melalui program penguatan teknologi digital untuk pembiayaan kesehatan di kawasan Asia dan Pasifik.

ADB menilai ketersediaan data yang selaras dan semakin cepat diperbarui penting untuk membantu pengambil kebijakan.

Kemenkes kini bersiap memasuki pengembangan SIPK Fase 3.

Tahapan tersebut mencakup pengembangan modul manajemen mutu, ekonomi kesehatan dan analisis belanja.

Integrasi juga akan diperluas menuju data billing dan klaim dari SATUSEHAT Klaim.

Apabila integrasi berjalan baik, pemerintah diharapkan memiliki informasi yang lebih lengkap ketika mengevaluasi pembiayaan layanan.

Hal tersebut penting karena sektor kesehatan melibatkan berbagai sumber anggaran dan program yang sangat besar.

Sistem digital bukan berarti seluruh keputusan akan dilakukan secara otomatis.

Data tetap harus dianalisis dan digunakan oleh pemerintah sebagai dasar pembuatan kebijakan.

Kualitas data juga perlu dijaga agar informasi yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan.

Pengembangan SIPK pada akhirnya diarahkan untuk membuat penggunaan dana kesehatan semakin transparan, terukur dan efektif.

Harapannya, setiap anggaran yang dikeluarkan dapat semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi pelayanan kesehatan masyarakat.