Kementerian Sosial Sedang Melakukan Asesmen Terhadap Lebih dari 600.000 Penerima Bantuan Sosial (bansos) Terkait Potensi Keterlibatan dalam Perjudian Online.

keboncinta.com --- Kementerian Sosial (Kemensos) secara aktif melakukan asesmen terhadap 603.999 penerima bantuan sosial (bansos) yang diduga terlibat dalam aktivitas perjudian online.

Kesimpulan ini diambil dari analisis yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang memeriksa data penerima beserta aktivitas transaksi mencurigakan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang biasa disapa Gus Ipul, mengumumkan bahwa dari 603.999 keluarga penerima manfaat (KPM) yang diduga terlibat, 228.048 orang akan berhenti menerima bansos pada triwulan kedua tahun 2025. Sementara itu, 375.951 orang lainnya sedang dalam asesmen untuk penyaluran bansos pada triwulan ketiga.

"Dari 603.999 orang yang diduga terlibat dalam perjudian online, 228.048 penerima manfaat telah berhenti menerima bantuan sosial pada kuartal kedua." "Saat ini kami sedang mengkaji aspek-aspek yang tersisa," ujar Gus Ipul dalam siaran persnya, Minggu (20 Juli 2025).

Penyelidikan bermula ketika Kementerian Sosial memberikan data lebih dari 32 juta penerima manfaat, termasuk penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan paket sembako, baik yang masih aktif maupun yang sudah pernah menerima, kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk dibandingkan dengan potensi aktivitas keuangan yang mencurigakan. PPATK telah mengidentifikasi 656.543 penerima manfaat yang diduga terlibat dalam aktivitas perjudian online.

Setelah dilakukan pencocokan tambahan melalui Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Ekstrem Nasional (DTSEN), jumlah tersebut telah disempurnakan menjadi 603.999 penerima manfaat.

"Data ini telah ditandai dalam sistem DTSEN karena dugaan perjudian online," jelas Gus Ipul.

Jumlah transaksi yang dipantau bervariasi secara signifikan, ujarnya. Transaksi puncak melonjak hingga lebih dari Rp3 miliar, sementara yang terendah tercatat hanya Rp1.000. Jumlah setoran rata-rata berkisar sekitar Rp2 juta.

Gus Ipul secara pribadi telah mengonfirmasi bahwa pihaknya secara aktif bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyelidiki dan menganalisis secara menyeluruh temuan ini.

"Dengan persetujuan Presiden, kami akan meneruskan Nomor Induk Kependudukan (NIK) setiap orang yang telah menerima atau sedang menerima bantuan sosial kepada PPATK." "Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Daftar Entitas Data Nasional (DTSEN)," ujarnya.

Gus Ipul menekankan pentingnya memastikan bahwa bantuan sosial disalurkan dengan tepat, dan menekankan bahwa bantuan tersebut harus digunakan semata-mata untuk tujuan yang dimaksudkan.

Bantuan sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan esensial, termasuk gizi untuk bayi, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan biaya pendidikan anak.

Ia merasa menyesal jika penerima bantuan sosial justru menghambur-hamburkan bantuan tersebut untuk hal-hal seperti judi online.

“Sangat disayangkan.” Banyak orang masih membutuhkan bantuan penting ini,” tambahnya.

Ia dengan yakin memastikan bahwa temuan ini tidak akan menyebabkan pengurangan kuota bantuan sosial. Pemerintah memperluas jangkauannya dengan meningkatkan dukungan bagi lebih dari 18 juta penerima manfaat.

Tidak ada pengurangan kuota yang berlaku. Presiden memang telah menaikkan bantuan sosial untuk Juni dan Juli 2025. Penerima manfaat yang biasanya menerima Rp600.000 kini akan mendapatkan tambahan Rp200.000, sehingga totalnya menjadi Rp1 juta pada kuartal kedua,” ujarnya.

Terkait penilaian tambahan, Gus Ipul mengumumkan bahwa bantuan sosial yang dicabut akan dialihkan kepada individu yang memenuhi syarat dalam desil 1 hingga 4 Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Bagi siapa pun yang memiliki keluhan, Kementerian Sosial telah menyediakan proses pengaduan.

Kami mohon Anda untuk menyampaikan keberatan disertai bukti pendukung dan data yang lengkap. Beliau menambahkan, "Kami akan mengonfirmasi dan memverifikasinya dengan Badan Pusat Statistik (BPS)."