Panduan Resmi MBG di Sekolah 2026 Revisi 1: Tugas Guru, SOP Pembagian Makanan, dan Contoh Laporan

Keboncinta.com-laksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah kini mempunyai panduan operasional yang lebih terperinci. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Panduan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Satuan Pendidikan Revisi 1 Tahun 2026 sebagai acuan bagi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dinas pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dokumen setebal 96 halaman tersebut menjelaskan tahapan penyelenggaraan MBG, mulai dari persiapan sarana dan prasarana, pendataan siswa penerima manfaat, pembagian tugas petugas sekolah, penerimaan makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga pemantauan dan pelaporan.

Panduan ini juga memuat prosedur penanganan makanan yang tidak layak, dugaan keracunan pangan, dan kejadian tidak terduga.

Bagi sekolah, keberadaan panduan tersebut penting karena pelaksanaan MBG bukan hanya kegiatan menerima makanan dan membagikannya kepada peserta didik.

Ada tanggung jawab administrasi, koordinasi, pengawasan, pendidikan kesehatan, dan tindak lanjut yang harus dilakukan sesuai peran masing-masing.

Selain itu, sekolah perlu memahami bahwa pelaksanaan MBG tidak berarti seluruh tanggung jawab keamanan pangan beralih kepada guru. Badan Gizi Nasional (BGN), SPPG, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan mempunyai peran yang berbeda.

Apa yang Baru dalam Panduan MBG Revisi 1 Tahun 2026?

Dalam kata pengantarnya, Kemendikdasmen menjelaskan bahwa revisi panduan dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan peraturan dan memperjelas mekanisme pelaksanaan program.

Salah satu dasar hukum yang dicantumkan adalah Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Dokumen tersebut juga mencantumkan Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026.

Secara keseluruhan, panduan terdiri atas empat bab utama:

1. Pendahuluan, termasuk tujuan, sasaran, dasar hukum, serta peran pemangku kepentingan.
2. Persiapan MBG di satuan pendidikan.
3. Pelaksanaan MBG, termasuk penanganan kejadian.
4. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Tersedia pula sembilan lampiran yang dapat digunakan sekolah sebagai rujukan administrasi.

Siapa yang Bertanggung Jawab atas MBG di Sekolah?

Panduan membagi pelaksana MBG di sekolah menjadi empat unsur utama.

Kepala sekolah bertanggung jawab memastikan kesiapan sarana, menunjuk pelaksana, serta berkoordinasi dengan SPPG, dinas pendidikan, dan Puskesmas.

Guru pembina UKS bertugas mengoordinasikan pendataan kondisi khusus siswa, kesiapan fasilitas, jadwal petugas, edukasi gizi, serta pelaksanaan program.

Petugas pelaksana harian menerima makanan dari SPPG, menghitung jumlah porsi, melakukan pemeriksaan sesuai panduan, mengoordinasikan distribusi, dan mengumpulkan kembali wadah makanan.

Guru pendamping memastikan kegiatan makan di kelas berlangsung tertib, termasuk kebutuhan siswa dengan kondisi khusus dan pembiasaan hidup bersih.

Sekolah juga dapat melibatkan pengurus OSIS atau siswa lain untuk membantu kegiatan tertentu dengan pendampingan yang sesuai. Kegiatan yang berkaitan dengan informasi kesehatan pribadi dan keamanan pangan tetap memerlukan pengawasan petugas berwenang.

Persiapan yang Harus Dilakukan Sekolah Sebelum Menerima MBG

Panduan menempatkan empat kelompok persiapan sebagai bagian penting sebelum pelaksanaan MBG.

1. Sarana dan Prasarana

Sekolah perlu mempersiapkan fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), area transit makanan, alat pelindung diri penjamah makanan, alat pengukur berat dan tinggi badan, serta tempat sampah.

Fasilitas CTPS tidak harus selalu berupa wastafel permanen, tetapi harus memungkinkan siswa mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun.

Area transit makanan juga harus bersih, aman, serta terlindungi dari serangga, binatang, dan sumber pencemaran lain.

Makanan tidak boleh ditempatkan langsung di lantai.

2. Database Penerima Manfaat

Sekolah perlu memperbarui data siswa berbasis Dapodik serta mengidentifikasi kebutuhan khusus terkait makanan.

Data kondisi khusus dapat meliputi alergi makanan, intoleransi, dan fobia makanan.

Pendataan ini penting agar siswa tidak menerima makanan yang berisiko bagi kondisi kesehatannya.

Informasi pribadi tersebut harus disimpan secara terbatas dan disampaikan kepada pihak yang memerlukannya melalui prosedur yang aman.

3. Sumber Daya Pendukung

Sekolah perlu menyiapkan petugas, melakukan orientasi teknis, serta menyosialisasikan mekanisme pelaksanaan MBG kepada warga sekolah.

Materi orientasi mencakup penerimaan makanan, distribusi, CTPS, kegiatan makan bersama, keamanan pangan, dan penanganan sisa makanan.

4. Rencana Pembiayaan

Panduan menjelaskan kemungkinan dukungan pembiayaan melalui Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk kegiatan yang memenuhi persyaratan.

Contohnya perbaikan sarana sanitasi, penyediaan air bersih, serta perlengkapan penunjang kebersihan dan kesehatan sekolah.

Namun, penggunaan dana harus mengikuti petunjuk teknis BOSP yang berlaku dan perencanaan anggaran sekolah. Tidak seluruh kebutuhan MBG otomatis dapat dibebankan kepada Dana BOSP.

SOP Penerimaan Makanan MBG dari SPPG

Tahap penerimaan menjadi proses pertama ketika makanan tiba di lingkungan sekolah.

Berdasarkan panduan, petugas pelaksana harian harus melakukan langkah berikut.

Pertama, menerima makanan dari SPPG dan menghitung jumlah porsi berdasarkan jumlah penerima manfaat.

Kedua, memastikan jumlah makanan untuk siswa dengan kondisi khusus sesuai data yang telah dikoordinasikan.

Ketiga, mengisi formulir penerimaan yang dibawa petugas SPPG.

Keempat, menempatkan makanan pada meja atau alas yang berfungsi sebagai meja di area transit.

Kelima, memperhatikan cara penumpukan wadah agar tidak menyebabkan kerusakan kemasan.

Keenam, mengoordinasikan distribusi menuju kelas sesuai waktu makan yang ditetapkan.

Contoh Buku Penerimaan MBG

BUKU MONITORING PENERIMAAN MAKANAN

Nama Sekolah: SMP Harapan Bangsa (simulasi)

Tanggal: 2 November 2026

Seluruh angka merupakan simulasi.

Jika terdapat dua porsi bermasalah, petugas perlu memisahkan makanan terkait, berkoordinasi dengan SPPG, dan mencatat apakah penggantian dilakukan.

Jumlah makanan yang diterima tidak boleh otomatis dianggap sama dengan jumlah porsi yang aman untuk didistribusikan.

Baca Juga: MBG di Sekolah Punya Prosedur Baru, Guru Diminta Periksa Makanan Sebelum Dibagikan

Uji Organoleptik MBG: Apa yang Harus Diperiksa?

Panduan Revisi 1 Tahun 2026 memuat bagian khusus mengenai uji organoleptik, yaitu pemeriksaan karakteristik makanan menggunakan indera manusia.

Atribut yang digunakan meliputi warna, aroma, tekstur, dan rasa.

Pada halaman 38–39, panduan menjelaskan penilaian hedonik dengan skala 1 sampai 5, penggunaan petugas penilai terlatih, pencatatan hasil, serta kriteria penilaian.

Skema dalam panduan membagi hasil penilaian menjadi tiga kelompok:

Meskipun demikian, terdapat hal penting yang harus dipahami.

Uji organoleptik tidak dapat membuktikan bahwa makanan bebas dari bakteri patogen, racun, atau kontaminan kimia.

Makanan yang terlihat normal juga dapat mengandung bahaya yang tidak terdeteksi oleh indera.

Karena itu, hasil penilaian sensorik bukan pengganti pengendalian keamanan pangan oleh SPPG, pemeriksaan tenaga berwenang, maupun pengujian laboratorium ketika diperlukan.

Apabila makanan menunjukkan tanda mencurigakan, kemasannya tidak higienis, atau terdapat laporan dugaan kontaminasi, makanan harus ditahan dan tidak diberikan kepada siswa sampai memperoleh penanganan yang sesuai.

Petugas juga tidak boleh mencicipi makanan yang sudah dicurigai tidak aman.

Jadwal Makan MBG untuk PAUD, SD, SMP, dan SMA

Panduan memberikan rekomendasi waktu makan berdasarkan jenjang pendidikan.

Panduan juga menjelaskan alokasi kegiatan makan sekitar 45 menit sebagai waktu khusus yang tidak bersamaan dengan jam istirahat ataupun pembelajaran.

Waktu pelaksanaan tetap perlu dikoordinasikan dengan SPPG, termasuk bagi sekolah dengan jadwal pembelajaran dua sif atau kondisi khusus lainnya.

Tugas Guru Sebelum, Saat, dan Sesudah Makan

Sebelum Makan

Guru pendamping memastikan siswa menerima makanan sesuai kebutuhannya, menyiapkan perlengkapan, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, serta memperoleh edukasi singkat.

Kegiatan dapat diawali dengan doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing.

Saat Makan

Guru mendampingi siswa agar kegiatan berlangsung tertib dan memastikan akses air minum.

Guru juga perlu memperhatikan siswa dengan alergi, intoleransi, atau kondisi kesehatan lain yang memerlukan penyesuaian.

Siswa sebaiknya didorong membangun kebiasaan makan sehat tanpa dipaksa mengonsumsi makanan yang menimbulkan risiko atau ketidaknyamanan serius.

Sesudah Makan

Menurut panduan, siswa merapikan wadah dan tidak membawa pulang makanan yang tersisa.

Sisa makanan dibiarkan dalam wadah yang kemudian ditutup kembali.

Wadah dari kelas dikumpulkan, dihitung, dan dikembalikan kepada SPPG.

Panduan menempatkan tanggung jawab pengelolaan sisa makanan MBG pada SPPG. Sekolah membantu pengumpulan dan pengembalian wadah sesuai mekanisme.

Bagaimana Jika Makanan MBG Tidak Layak Konsumsi?

Panduan mengidentifikasi beberapa kondisi yang dapat menyebabkan makanan tidak layak diberikan kepada siswa.

Kondisi tersebut meliputi perubahan warna, bau, tekstur, kemasan tidak higienis, kontaminasi saat penyimpanan, paparan serangga atau hama, serta makanan yang telah melewati batas waktu konsumsi.

Makanan juga tidak sesuai untuk siswa tertentu apabila mengandung bahan yang menimbulkan alergi atau intoleransi yang telah diketahui.

Dalam keadaan tersebut, sekolah perlu memisahkan makanan, menghentikan distribusi produk yang terdampak, dan berkoordinasi dengan SPPG.

Sekolah dapat meminta penggantian makanan yang sesuai serta membuat laporan insiden.

Apabila ditemukan dugaan bahaya yang lebih luas, keputusan penanganan harus mengutamakan keselamatan seluruh siswa yang mungkin terdampak.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Diduga Terjadi Keracunan MBG?

Panduan memberikan prosedur khusus ketika peserta didik menunjukkan gejala yang diduga berkaitan dengan konsumsi makanan.

Gejala yang disebutkan antara lain mual, muntah, diare, sakit perut, pusing, demam, dan kelemahan.

Sekolah harus segera mengupayakan bantuan medis dan menghubungi Puskesmas atau fasilitas kesehatan.

Orang tua atau wali perlu diberitahu, sementara SPPG dan dinas pendidikan dihubungi sesuai alur pelaporan.

Sisa makanan yang diduga berkaitan dengan kejadian perlu diamankan untuk pemeriksaan oleh petugas berwenang.

Jika siswa mengalami penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, dehidrasi berat, atau kondisi darurat lainnya, segera cari pertolongan medis. Jangan memaksakan pemberian makanan atau minuman kepada siswa yang tidak mampu menelan dengan aman.

Sekolah juga tidak boleh menetapkan sendiri penyebab keracunan atau menyatakan suatu kejadian sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) tanpa keputusan pihak yang berwenang.

Contoh Formulir Laporan Insiden MBG

FORMULIR PENCATATAN INSIDEN PROGRAM MBG

Nama Sekolah: ....................................

Tanggal dan Waktu: ....................................

Nama Petugas Pelapor: ....................................

Jenis Kejadian: ....................................

Jumlah Siswa yang Dilaporkan Mengalami Gejala: ....................................

Gejala yang Teramati atau Dilaporkan: ....................................

Waktu Konsumsi Makanan: ....................................

Waktu Timbul Gejala: ....................................

Tindakan Pertolongan dan Rujukan: ....................................

Fasilitas Kesehatan yang Dihubungi: ....................................

Koordinasi dengan SPPG: ....................................

Koordinasi dengan Orang Tua: ....................................

Status Penanganan: ....................................

Catatan Lanjutan: ....................................

Formulir contoh ini melengkapi, bukan menggantikan, dokumen pelaporan resmi yang tersedia dalam panduan.

Data kesehatan dan identitas siswa perlu disimpan dengan akses terbatas.

Bagaimana Jika Pengiriman MBG Terlambat?

Dalam panduan, keterlambatan dapat terjadi karena kendala transportasi, cuaca, maupun keadaan darurat.

Sekolah harus berkoordinasi dengan SPPG untuk mengetahui perkiraan kedatangan makanan.

Jika keterlambatan memengaruhi jadwal pembelajaran, sekolah dapat menyesuaikan pengaturan kegiatan berdasarkan kondisi.

Namun, apabila makanan telah melewati batas waktu konsumsi atau tidak memenuhi pemeriksaan kelayakan yang dipersyaratkan, sekolah tidak boleh memaksakan pembagian makanan.

Kejadian tersebut perlu dicatat serta dilaporkan sesuai prosedur.

Apabila kegiatan MBG tidak dapat dilaksanakan, orang tua perlu memperoleh pemberitahuan yang jelas.

Edukasi Gizi dan PHBS Menjadi Bagian dari Program MBG

Salah satu penekanan dalam panduan adalah pemanfaatan waktu makan sebagai kesempatan pendidikan.

Guru dapat mengajarkan kebiasaan mencuci tangan, mengenal makanan bergizi, menjaga kebersihan, serta menghargai keberagaman makanan.

Edukasi dapat diintegrasikan melalui pembelajaran intrakurikuler, kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, dan pembiasaan sehari-hari.

Panduan juga memuat tujuh kelompok topik edukasi, yaitu asal-usul makanan, fungsi makanan, gizi seimbang, kebiasaan makan sehat, jajanan sehat, masalah gizi, serta pemilahan sampah.

Dengan demikian, pelaksanaan MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari upaya membentuk kebiasaan hidup sehat.

Baca Juga: BGN Minta Guru Jadi Teladan Saat MBG, Makan Bersama Siswa Kini Didorong Jadi Momen Edukasi Gizi

Administrasi dan Formulir MBG yang Harus Diperhatikan Sekolah

Panduan menyediakan sembilan lampiran untuk mendukung administrasi program.

Sekolah sebaiknya menggunakan format resmi yang disediakan pemerintah dan menyesuaikan dokumen administrasi pendukung agar tidak terjadi pencatatan berulang.

Contoh Monitoring Harian MBG

Berikut simulasi rekap sederhana yang dapat digunakan untuk membantu petugas memeriksa konsistensi data.

REKAP HARIAN PELAKSANAAN PROGRAM MBG

Nama Sekolah: SMP Harapan Bangsa (simulasi)

Tanggal: 2 November 2026

Data tersebut tidak boleh langsung digunakan sebagai laporan pelaksanaan sebenarnya.

Petugas perlu memastikan jumlah porsi diterima, jumlah porsi khusus, makanan yang ditahan, penggantian, makanan yang dikonsumsi, serta wadah yang dikembalikan sesuai bukti lapangan.

Pelaporan MBG Melalui Dashboard Kemendikdasmen

Panduan Revisi 1 Tahun 2026 menjelaskan penggunaan dashboard pemantauan untuk mendokumentasikan kesiapan dan pelaksanaan MBG di satuan pendidikan.

Alamat portal yang dicantumkan adalah:

https://mbg.pdm.kemendikdasmen.go.id/portal

Sekolah dapat menggunakan SSO Dapodik atau mekanisme login alternatif menggunakan NPSN dan kode registrasi sesuai petunjuk yang tersedia.

Instrumen kesiapan direkomendasikan diisi satu kali setiap tahun ajaran.

Sementara itu, instrumen monitoring harian diisi pada hari ketika sekolah menerima pengiriman MBG.

Petugas perlu mengisi data berdasarkan kondisi sebenarnya, kemudian memeriksa kembali kelengkapan dan akurasinya.

Selain pemantauan harian, panduan juga menjelaskan evaluasi berkala terhadap status gizi, pengetahuan gizi, PHBS, serta sejumlah indikator pendidikan.

Pengukuran berat badan dan tinggi badan direkomendasikan minimal setiap enam bulan sekali, dengan memperhatikan metode yang tepat dan perlindungan data kesehatan siswa.

Namun, perubahan berat badan, tingkat kehadiran, atau hasil belajar tidak boleh langsung dianggap sepenuhnya disebabkan oleh MBG tanpa evaluasi yang memadai.

Checklist Kesiapan Pelaksanaan MBG di Sekolah

A. Sarana dan Prasarana

• Tempat cuci tangan tersedia.
• Air mengalir dan sabun tersedia.
• Area transit makanan bersih dan aman.
• APD petugas sesuai kebutuhan tersedia.
• Alat ukur berat dan tinggi badan tersedia.
• Tempat sampah tersedia.

B. Administrasi

• Data penerima manfaat diperbarui.
• Data kondisi khusus siswa tersedia secara rahasia.
• Kalender pendidikan dikoordinasikan dengan SPPG.
• Petugas pelaksana ditunjuk.
• Jadwal pelaksanaan tersedia.
• Formulir penerimaan dan monitoring disiapkan.

C. Pelaksanaan Harian

• Jumlah porsi diperiksa.
• Makanan khusus diverifikasi.
• Kondisi makanan diperiksa sesuai prosedur.
• Makanan tidak layak dipisahkan.
• Distribusi dilakukan secara tertib.
• Guru mendampingi kegiatan makan.
• Wadah dan sisa makanan dikembalikan sesuai mekanisme.

D. Penanganan Insiden

• Kontak SPPG tersedia.
• Kontak Puskesmas atau layanan darurat tersedia.
• Prosedur makanan tidak layak dipahami.
• Prosedur dugaan keracunan diketahui.
• Formulir kejadian tersedia.
• Informasi kepada orang tua diatur.
• Pelaporan kepada pihak berwenang dilaksanakan.

E. Monitoring dan Evaluasi

• Formulir harian diisi sesuai kejadian.
• Data dashboard diperbarui.
• Laporan insiden ditindaklanjuti.
• Edukasi gizi dan PHBS dilaksanakan.
• Monitoring kesehatan dikoordinasikan sesuai kewenangan.
• Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan program.

Hal Penting yang Perlu Dipahami Kepala Sekolah dan Guru

Panduan MBG Revisi 1 Tahun 2026 menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program sangat bergantung pada koordinasi antara satuan pendidikan, SPPG, pemerintah, dan tenaga kesehatan.

Sekolah tidak hanya berperan sebagai tempat penerimaan makanan, tetapi juga berperan dalam pembinaan perilaku hidup sehat, pendataan penerima manfaat, pemantauan kegiatan, serta pelaporan.

Meskipun demikian, pembagian kewenangan harus tetap dijaga.

Guru tidak dapat menggantikan tenaga kesehatan dalam menentukan penyebab penyakit atau menjamin keamanan pangan hanya melalui pemeriksaan indera.

SPPG tetap mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan teknis pemenuhan gizi sesuai ketentuan BGN.

Begitu pula, hasil pemantauan tidak seharusnya hanya dipandang sebagai kelengkapan administrasi.

Catatan keterlambatan, temuan makanan tidak layak, kondisi khusus siswa, dan hasil evaluasi perlu menjadi bahan perbaikan nyata.

Bagi sekolah yang telah menerima MBG, panduan ini dapat digunakan untuk meninjau kembali prosedur dan pembagian tugas yang selama ini dilaksanakan.

Sementara itu, sekolah yang belum menjadi penerima manfaat dapat memanfaatkannya sebagai acuan dalam menyiapkan fasilitas, sumber daya manusia, sistem komunikasi, dan administrasi pendukung.

Dengan penerapan yang tertib dan pengawasan yang proporsional, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga memperkuat budaya hidup bersih, sehat, disiplin, dan bertanggung jawab di lingkungan pendidikan.