Pendidikan
Dewi Safitri

Pemerintah Anggarkan Rp 5 Triliun, Tak Semua Sekolah Swasta Bakal Digratiskan

Pemerintah Anggarkan Rp 5 Triliun, Tak Semua Sekolah Swasta Bakal Digratiskan

20 November 2026 | 10:14

KebonCinta.com - Akses pendidikan dasar gratis bagi siswa sekolah swasta mulai dipersiapkan pemerintah melalui alokasi anggaran sekitar Rp 5 triliun pada 2027. Program ini menjadi bagian dari upaya memenuhi hak pendidikan dasar sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski demikian, kebijakan tersebut tidak akan berlaku untuk seluruh sekolah swasta secara otomatis. Pemerintah akan melakukan verifikasi untuk menentukan sekolah yang memenuhi kriteria sebagai penerima program.

Baca Juga: TPG Guru Swasta Belum Cair? Begini Cara Cek Status Sertifikasi dan Validasi Data melalui Info GTK 

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, menyampaikan bahwa anggaran sekitar Rp 5 triliun telah disiapkan bersama pemerintah untuk mendukung pelaksanaan sekolah swasta gratis. Pernyataan tersebut disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut Lalu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sedang menyusun daftar sekolah swasta yang akan menjadi sasaran program. Pendataan diperlukan karena setiap sekolah memiliki karakteristik, fasilitas, dan sistem pembiayaan yang berbeda.

Baca Juga: Sinyal Positif Ekonomi RI: Kredit Program Pemerintah dan Korporasi Swasta Tumbuh di Atas 20 Persen 

Tidak semua sekolah swasta otomatis digratiskan

Pemerintah akan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik sekolah sebelum menetapkannya sebagai penerima bantuan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keberadaan sekolah swasta yang menawarkan program pendidikan khusus atau kurikulum tambahan di luar kurikulum nasional.

Beberapa sekolah, misalnya, menerapkan kurikulum internasional seperti International Baccalaureate (IB) dan Cambridge. Kurikulum tersebut menjadi bagian dari keunggulan sekaligus karakteristik layanan pendidikan yang ditawarkan kepada peserta didik.

Baca Juga: TPG Guru Swasta Belum Cair? Begini Cara Cek Status Sertifikasi dan Validasi Data melalui Info GTK 

Karena itu, pemerintah perlu membedakan sekolah yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk memperluas akses pendidikan dasar dengan sekolah yang memiliki model layanan pendidikan khusus dan struktur pembiayaan tersendiri.

Proses verifikasi tersebut menjadi tahap penting agar anggaran yang disiapkan dapat dialokasikan sesuai sasaran. Dengan demikian, program sekolah swasta gratis tidak sekadar berorientasi pada jumlah sekolah penerima, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi masing-masing satuan pendidikan.

Berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi

Rencana program ini berkaitan dengan putusan MK yang dibacakan pada Mei 2025. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dasar tanpa pungutan biaya.

Ketentuan itu mencakup pendidikan pada tingkat SD, SMP, madrasah, atau satuan pendidikan lain yang sederajat, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak swasta.

Namun, MK juga memahami bahwa kondisi pembiayaan setiap sekolah swasta tidak dapat disamakan. Ada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dengan kurikulum nasional, sementara sebagian lainnya menawarkan kurikulum tambahan, termasuk kurikulum internasional maupun keagamaan.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa sekolah dengan karakteristik khusus memiliki kondisi pembiayaan dan motivasi peserta didik yang berbeda. Peserta didik yang memilih sekolah dengan layanan pendidikan tertentu dinilai telah mempertimbangkan konsekuensi pembiayaan dari pilihan tersebut.

Pertimbangan itu menjadi dasar adanya pengecualian bagi sekolah swasta tertentu dalam penerapan kewajiban pendidikan dasar tanpa pungutan biaya.

Tantangan memastikan bantuan tepat sasaran

Alokasi anggaran Rp 5 triliun menjadi langkah awal dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan dasar gratis di sekolah swasta. Namun, besarnya anggaran saja belum cukup untuk menjamin program berjalan efektif.

Pemerintah masih perlu memastikan mekanisme pendataan, kriteria penerima, serta bentuk pembiayaan yang akan diberikan kepada sekolah. Kejelasan aturan juga dibutuhkan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan program di berbagai daerah.

Selain itu, kebijakan pendidikan gratis perlu memperhatikan keberlanjutan operasional sekolah dan kesejahteraan tenaga pendidik. Sebab, pembebasan biaya bagi peserta didik seharusnya tidak mengurangi kualitas layanan pendidikan maupun membebani pihak sekolah.

Dengan demikian, tantangan program sekolah swasta gratis pada 2027 bukan hanya menyediakan anggaran, melainkan memastikan bantuan benar-benar menjangkau peserta didik yang membutuhkan. Pelaksanaan kebijakan ini akan menjadi salah satu ujian bagi pemerintah dalam menerjemahkan jaminan konstitusional atas pendidikan dasar menjadi akses pendidikan yang lebih merata.

Tags:
mk mahkamah konstiitusi sekolah swasta gratis

Komentar Pengguna