Pemerintah Perkuat Kesejahteraan Guru, Tata Kelola Jabatan Fungsional Jadi Perhatian

Pemerintah kembali menegaskan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru sekaligus pembenahan tata kelola tenaga pendidik di Indonesia.

Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rangkaian Konsolidasi Nasional 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Dalam diskusi bertema Kebijakan Tata Kelola dan Kesejahteraan Guru, pemerintah menyoroti pentingnya kolaborasi antarkementerian dan lembaga dalam mengelola tenaga pendidik.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja, menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi penting dalam pembangunan bangsa dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Guru memiliki posisi yang sangat strategis karena berhadapan langsung dengan peserta didik. Mereka bukan hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga mempunyai peran dalam membentuk karakter dan meningkatkan kualitas generasi muda.

Karena peran tersebut, persoalan kesejahteraan guru tidak dapat dipisahkan dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Tata kelola jabatan fungsional guru juga menjadi bagian penting yang perlu terus diperbaiki. Pengelolaan karier yang baik diharapkan dapat memberikan kepastian kepada guru sekaligus mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme.

Pemerintah juga membutuhkan koordinasi yang kuat karena pengelolaan guru berkaitan dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga satuan pendidikan.

Upaya peningkatan kesejahteraan guru pada akhirnya diharapkan tidak hanya berdampak pada tenaga pendidik. Guru yang memperoleh dukungan memadai diharapkan dapat semakin fokus dalam menjalankan tugas pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

Pembahasan mengenai tata kelola dan kesejahteraan tersebut menunjukkan bahwa persoalan guru masih menjadi salah satu agenda penting pemerintah dalam memperbaiki mutu pendidikan Indonesia.

Dengan jumlah tenaga pendidik yang besar dan kondisi setiap daerah yang berbeda, kebijakan yang diterapkan juga membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata.