Pendidikan Gratis Disiapkan dalam 3 Klaster, Madrasah Swasta hingga Pesantren Jadi Perhatian

Baca Juga: Anak di Bawah 16 Tahun Sebaiknya Jauh dari Medsos? Ternyata ini Manfaatnya bagi Tumbuh Kembang 

Pemerintah Hitung Anggaran Ideal dan Kebutuhan Minimum

Untuk memastikan kebijakan dapat diterapkan secara realistis, Sugiono meminta kementerian terkait menyiapkan lebih dari satu skenario pembiayaan. Pemerintah ingin mengetahui besaran anggaran dalam kondisi ideal sekaligus kebutuhan minimum yang paling mendasar atau minimum essential.

Dua simulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pilihan kebijakan berdasarkan kemampuan fiskal dan kebutuhan layanan pendidikan. Perhitungan juga harus memastikan bahwa upaya menghapus beban biaya masyarakat tidak justru mengganggu operasional sekolah, madrasah, pesantren, maupun perguruan tinggi.

Sugiono meminta alternatif pembiayaan itu diselesaikan dalam waktu satu minggu untuk kemudian dibahas kembali dan dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan pengambilan keputusan.

Menanggapi arahan tersebut, Nasaruddin menyatakan Kementerian Agama siap menyusun kalkulasi anggaran dengan mengintegrasikan data internal serta berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Langkah tersebut diharapkan menghasilkan skema pendanaan yang akuntabel dan sesuai kebutuhan. Dengan begitu, kepentingan siswa madrasah, santri pesantren, serta mahasiswa PTKIN dapat diperhitungkan secara adil dalam perumusan kebijakan pendidikan gratis.

Meski kerangka pembiayaan masih dimatangkan, penyusunan tiga klaster menjadi langkah penting untuk menentukan sasaran, cakupan bantuan, dan kebutuhan anggaran. Rincian pelaksanaan, termasuk komponen biaya yang benar-benar dibebaskan, masih menunggu hasil simulasi dan keputusan pemerintah selanjutnya.***