BANDUNG – Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) kembali menjadi perhatian. Satuan pendidikan diminta memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik.
Hal tersebut mengemuka dalam Workshop Pendidikan Sinergi Kemendikdasmen bersama Komisi X DPR RI di Kota Bandung, Jawa Barat. Anggota Komisi X DPR RI Melly Goeslaw menyampaikan pentingnya pertanggungjawaban penggunaan anggaran pendidikan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh siswa.
BOSP menjadi salah satu sumber pembiayaan penting bagi sekolah dalam mendukung berbagai kebutuhan operasional pendidikan. Dana tersebut dapat digunakan sesuai ketentuan pemerintah untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan penyelenggaraan layanan pendidikan.
Karena itu, satuan pendidikan tidak hanya dituntut mampu melakukan pencatatan administrasi dengan baik, tetapi juga perlu memastikan setiap penggunaan anggaran berorientasi pada kebutuhan peserta didik.
Pengelolaan dana pendidikan yang baik juga membutuhkan keterlibatan kepala sekolah, bendahara, tenaga pendidik hingga komite sekolah. Transparansi menjadi penting agar penggunaan anggaran dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan.
Sekolah juga perlu melakukan perencanaan berdasarkan kebutuhan nyata. Dengan demikian, anggaran tidak sekadar terserap, tetapi digunakan untuk program yang mendukung kualitas pembelajaran, fasilitas pendidikan serta kebutuhan peserta didik.
Kemendikdasmen terus mendorong perbaikan tata kelola pendidikan agar anggaran pemerintah dapat memberikan manfaat maksimal bagi satuan pendidikan.
Penguatan tata kelola BOSP diharapkan membantu sekolah menyediakan lingkungan pembelajaran yang semakin berkualitas, aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik.