Pendidikan
Dewi Safitri

Penjurusan SMA Dihidupkan Lagi, Apakah Masih Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja?

Penjurusan SMA Dihidupkan Lagi, Apakah Masih Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja?

19 November 2026 | 23:54

KebonCinta.com - Rencana pemerintah mengembalikan sistem penjurusan di Sekolah Menengah Atas (SMA) mulai tahun ajaran 2027/2028 memunculkan kembali perdebatan mengenai arah pendidikan menengah di Indonesia. Kebijakan ini dinilai dapat membantu sekolah mengembangkan pembelajaran berdasarkan minat dan karakteristik siswa. Namun, penerapannya juga menyimpan sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan pilihan belajar hingga kesiapan tenaga pendidik dan fasilitas sekolah.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, menilai sistem penjurusan memiliki sisi positif karena memungkinkan guru merancang pembelajaran yang lebih terarah sesuai kelompok keilmuan siswa. Pembagian seperti Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Bahasa, hingga bidang lainnya dapat membantu pendalaman materi berdasarkan kecenderungan akademik peserta didik.

Baca Juga: Siswa SMA 2027 Bakal Pilih Jurusan IPA, IPS, atau Bahasa Lagi? Begini Cara Menentukan Pilihan yang Tepat! 

Meski demikian, menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan perubahan kebutuhan kompetensi yang berkembang di masyarakat. Model penjurusan yang terlalu terbatas berisiko tidak sepenuhnya mengakomodasi kemampuan lintas disiplin yang semakin dibutuhkan dalam kehidupan akademik maupun dunia kerja.

Pilihan belajar berpotensi semakin terbatas

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kemungkinan menyempitnya pilihan mata pelajaran bagi siswa. Jika sistem penjurusan kembali menggunakan pola lama yang hanya membagi siswa ke dalam kelompok IPA, IPS, dan Bahasa, ruang eksplorasi keilmuan dikhawatirkan menjadi lebih terbatas.

Baca Juga: Mau Masuk SMA Unggul Garuda 2027? Nilai 4 Mata Pelajaran Ini Harus Minimal 85, Cek Ketentuannya! 

Padahal, minat dan kemampuan siswa tidak selalu dapat dipisahkan secara tegas berdasarkan satu rumpun ilmu. Seorang siswa yang tertarik pada bidang ekonomi digital, misalnya, membutuhkan pemahaman matematika sekaligus kemampuan memahami perilaku sosial dan dinamika ekonomi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kompetensi masa kini semakin membutuhkan perpaduan berbagai disiplin ilmu. Karena itu, sistem penjurusan perlu dirancang agar tidak justru membatasi kesempatan siswa mengembangkan kemampuan di luar kelompok keilmuan yang dipilihnya.

Baca Juga: Siswa SMA 2027 Bakal Pilih Jurusan IPA, IPS, atau Bahasa Lagi? Begini Cara Menentukan Pilihan yang Tepat! 

Kebutuhan industri semakin menuntut kemampuan lintas disiplin

Tantangan berikutnya berkaitan dengan relevansi kurikulum terhadap perkembangan dunia kerja. Perubahan teknologi dan pola industri membuat kebutuhan tenaga kerja tidak lagi hanya bertumpu pada penguasaan satu bidang keilmuan.

Ekonomi digital menjadi salah satu contoh bidang yang membutuhkan kombinasi kemampuan. Penguasaan matematika dan teknologi perlu didukung pemahaman sosial, komunikasi, serta kemampuan membaca perubahan perilaku masyarakat.

Apabila penjurusan hanya menyediakan tiga kelompok utama tanpa ruang integrasi antarmata pelajaran, pengembangan kompetensi siswa dikhawatirkan kurang selaras dengan kebutuhan pekerjaan modern.

Oleh sebab itu, kebijakan penjurusan perlu mempertimbangkan fleksibilitas pembelajaran. Pengelompokan siswa berdasarkan rumpun ilmu sebaiknya tidak menghilangkan kesempatan mereka mempelajari bidang lain yang relevan dengan minat dan rencana masa depan.

Kesiapan guru dan fasilitas menjadi pekerjaan rumah

Selain persoalan kurikulum, keberhasilan kebijakan ini juga sangat bergantung pada kesiapan sekolah. Penjurusan membutuhkan dukungan tenaga pendidik sesuai bidang keahlian, ketersediaan laboratorium, serta media pembelajaran yang memadai.

Sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas berpotensi menghadapi kesulitan ketika harus menyediakan pembelajaran dengan kebutuhan khusus pada setiap jurusan. Ketersediaan guru juga menjadi persoalan penting karena pembukaan mata pelajaran tertentu harus disesuaikan dengan jumlah dan kompetensi tenaga pendidik.

Satriwan menilai pemerintah perlu menyiapkan rekrutmen guru sesuai kebutuhan pembelajaran, disertai peningkatan anggaran pendidikan untuk mendukung fasilitas sekolah. Pengalaman penerapan Kurikulum Merdeka selama kurang lebih lima tahun, ketika penjurusan tidak lagi diterapkan, dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi kesiapan dan persoalan di tingkat satuan pendidikan.

Dengan demikian, perubahan kebijakan tidak cukup dilakukan melalui penetapan struktur jurusan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa sekolah memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankannya.

Penjurusan perlu berorientasi pada kebutuhan siswa

Rencana pengembalian penjurusan SMA pada dasarnya membuka ruang untuk mengevaluasi kembali bagaimana pendidikan menengah mengembangkan potensi peserta didik. Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak semestinya hanya diukur dari kemampuan sekolah membagi siswa ke dalam kelompok IPA, IPS, atau Bahasa.

Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap siswa memperoleh kesempatan mengembangkan minat, bakat, dan kompetensi secara optimal. Sistem penjurusan juga perlu mampu mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja yang semakin mengutamakan kemampuan multidisipliner.

Jika tidak disertai fleksibilitas kurikulum, kesiapan guru, dan pemerataan fasilitas, penjurusan berisiko menjadi sekadar pengelompokan administratif.

LANJUT MEMBACA
Jelajahi Artikel
1 / 2
LANJUTKAN MEMBACA Selanjutnya
Tags:
fasilitas pendidikan kemendikdasmen kompetensi siswa penjurusan sma

Komentar Pengguna