Presiden RI Silaturahmi bersama Serikat Pekerja di Istana Negara, Bahas RUU Ketenagakerjaan hingga Perampasan Aset

Keboncinta.com-- Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto bersama Perwakilan serikat pekerja lakukan pertemuan untuk membahas dan menyampaikan dukungan penuh sekaligus sejumlah isu penting terkait nasib buruh dan pekerja di Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (01/09/2025).

Dalam pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam itu juga membahas agenda strategis mulai dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, reformasi pajak, sampai RUU Perampasan Aset.

Perwakilan Gerakan Buruh Indonesia yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengatakan komitmen buruh berdiri bersama Presiden Prabowo.

Ia menegaskan bahwa dukungan tersebut disertai sikap tegas mendukung demonstrasi damai sekaligus menolak keras aksi anarkis yang berpotensi mengganggu stabilitas negara.

“Yang pertama, Gerakan Buruh Indonesia mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto. Dan kami menegaskan, kami bukan berada di belakang Presiden, kami berada di samping Presiden. Dan yang pasti, kami mendukung demonstrasi yang damai. Tetapi kami tegaskan, kami menentang perusuh-perusuh yang mencoba mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia,” jelas Andi Gani.

Selanjutnya, Andi Gani juga menyebut bahwa Presiden Prabowo menegaskan ruang demokrasi tetap terjaga sekaligus berkomitmen mempercepat pembahasan dua rancangan undang-undang yang menjadi sorotan buruh.

“Karena itu, Presiden berjanji ruang demokrasi tetap terjaga. Dan beliau berjanji, yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas, dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh. Beliau minta kepada Ketua DPR untuk langsung segera dibahas, segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas,” sambungnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menambahkan bahwa demonstrasi tetap harus diberi ruang sebagai saluran aspirasi rakyat kecil.

Iqbal menegaskan aksi tersebut harus berlangsung secara konstitusional dan antikekerasan sebuah pandangan yang disetujui langsung oleh Presiden Prabowo.

“Kami mengusulkan dan berpendapat demonstrasi tetap harus diberi ruang. Karena itu hanya satu-satunya cara bagi kelompok bawah, kelompok buruh, petani, nelayan, mahasiswa, dan orang-orang kecil—untuk menyampaikan aspirasi ketika “lembaga-lembaga formal” lambat atau tidak mau mendengar. Tentu demonstrasi ini harus konstruktif, konstitusional, antikekerasan, dan tidak boleh anarkis. Dan pada titik itu Bapak Presiden setuju,” jelas Iqbal.

Kemudian Iqbal mgungkapkan bahwa Presiden Prabowo merespons positif menegenai masukan dari perwakilan serikat pekerja tersebut.***