KebonCinta.com — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait kabar Ladaku ditolak Taiwan setelah ditemukan kandungan residu pestisida yang melebihi batas maksimum yang ditetapkan otoritas setempat.
Penolakan terhadap produk Ladaku Merica Bubuk tersebut dilakukan oleh Taiwan Food and Drug Administration (TFDA), lembaga yang bertanggung jawab mengawasi keamanan pangan dan obat-obatan di Taiwan.
Kabar tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat Indonesia, terutama mengenai keamanan produk Ladaku yang selama ini digunakan sebagai bumbu masakan.
Menanggapi kekhawatiran konsumen, BPOM menyampaikan sejumlah penjelasan mengenai status izin edar, pemeriksaan produk, dan langkah yang perlu dilakukan masyarakat apabila mengalami keluhan.
Dalam penjelasan resmi tertanggal 20 November 2026, BPOM menyatakan bahwa produk Ladaku Merica Bubuk telah terdaftar secara resmi di Indonesia.
Sebelum memperoleh izin edar, produk tersebut telah melalui proses penilaian yang mencakup aspek keamanan, mutu, dan kesesuaian informasi pada label kemasan.
Artinya, produk tersebut telah memenuhi persyaratan pendaftaran pangan olahan yang berlaku di Indonesia.
Namun, status izin edar tidak berarti setiap produk atau kelompok produksi terbebas dari kemungkinan temuan ketidaksesuaian.
Karena itu, BPOM tetap melakukan penelusuran dan meminta pengujian lanjutan terhadap produk yang menjadi perhatian otoritas Taiwan.
Penolakan produk Ladaku oleh Taiwan berkaitan dengan hasil pemeriksaan terhadap residu dua jenis pestisida, yaitu tiametoksam dan fipronil.
Berdasarkan penjelasan BPOM, kadar kedua zat tersebut dinilai melampaui batas maksimum residu pestisida yang diberlakukan Taiwan.
Adapun batas maksimum yang ditetapkan otoritas Taiwan adalah:
Dalam laporan pemeriksaan yang diberitakan pada 17 November 2026, kadar tiametoksam ditemukan sebesar 0,07 ppm, sedangkan fipronil mencapai 0,003 ppm.
Hasil tersebut menjadi alasan otoritas Taiwan menolak masuknya produk merica bubuk dari Indonesia.
Meski demikian, temuan pada pengiriman tertentu tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh produk Ladaku yang beredar di Indonesia memiliki kadar residu yang sama.
BPOM menjelaskan bahwa ketentuan mengenai batas maksimum residu pestisida tidak selalu sama antara satu negara dengan negara lainnya.
Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan keamanan pangan serta ketentuan perdagangan yang diterapkan masing-masing negara.
Sebagai contoh, batas maksimum residu tiametoksam yang disebutkan BPOM mencapai 7 ppm di Thailand, Australia, dan Selandia Baru.
Sementara itu, Singapura menetapkan batas sebesar 5 ppm dan Amerika Serikat sebesar 0,15 ppm.
BPOM juga menjelaskan bahwa Indonesia tidak menetapkan batas spesifik untuk residu tiametoksam dalam perbandingan regulasi yang disampaikan tersebut.
Walaupun standar antarnegara berbeda, setiap produk pangan yang diekspor tetap harus mematuhi peraturan negara tujuan.
Perbedaan ambang batas juga tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan tingkat risiko kesehatan tanpa mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan paparan konsumen.
Sebagai tindak lanjut, BPOM telah meminta klarifikasi kepada pihak produsen mengenai temuan otoritas Taiwan.
BPOM juga menginstruksikan pelaku usaha melakukan pengujian produk melalui laboratorium terakreditasi.
Pengujian tersebut mencakup kelompok produksi atau batch yang sama dengan produk yang dilaporkan oleh TFDA.
Selain itu, BPOM melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan penerapan pengelolaan pangan yang baik sepanjang proses produksi.
Komunikasi dengan otoritas Taiwan juga dilakukan melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei.
Langkah tersebut bertujuan memperjelas temuan serta mencegah terulangnya persoalan serupa.
BPOM mengimbau masyarakat agar tidak mengabaikan keluhan yang muncul setelah mengonsumsi produk pangan olahan.
Apabila konsumen mengalami keluhan atau menemukan produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan, laporan dapat disampaikan melalui layanan resmi BPOM.
Masyarakat dapat menghubungi Contact Center HALOBPOM 1500533 atau mendatangi kantor BPOM terdekat.
Pengaduan juga dapat disampaikan melalui email halobpom@pom.go.id.
Agar laporan lebih mudah ditindaklanjuti, konsumen sebaiknya menyimpan kemasan, nomor batch, tanggal kedaluwarsa, dan bukti pembelian apabila tersedia.
Jika muncul gejala kesehatan yang mengkhawatirkan, segera mencari pertolongan medis tanpa menunggu proses pengaduan selesai.
Selain memberikan penjelasan terkait Ladaku, BPOM kembali mengingatkan masyarakat untuk menerapkan prinsip CEK KLIK sebelum membeli produk pangan olahan.
CEK KLIK merupakan singkatan dari Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa.
Konsumen dianjurkan memastikan kemasan produk tidak rusak, informasi label terbaca, nomor izin edar sesuai, serta masa kedaluwarsa belum terlewati.
Langkah sederhana tersebut dapat membantu masyarakat memilih produk pangan dengan lebih teliti.
Kasus Ladaku ditolak Taiwan menjadi perhatian karena berkaitan dengan temuan residu pestisida yang melampaui standar negara tujuan ekspor.
BPOM menegaskan bahwa Ladaku Merica Bubuk telah terdaftar di Indonesia, sekaligus meminta produsen melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap produk terkait.
Masyarakat diimbau tetap memperhatikan informasi resmi dan segera melaporkan keluhan melalui HALOBPOM apabila menemukan dugaan masalah keamanan pangan.
Dengan pengawasan yang berkelanjutan dan keterbukaan informasi, perlindungan terhadap konsumen diharapkan semakin baik.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir