Salah Satu Stasiun TV Nasional Tuai Polemik Usai Bahas Pesantren, Begini Tanggapan Guru Besar UIN Jakarta!

Keboncinta.com-- Akhir-akhir ini ada liputan salah satu program televisi yang menyorot kehidupan pesantren dan menuai kritik luas setelah dinilai menggambarkan pesantren secara sepihak dan menimbulkan kesan negatif terhadap lembaga pendidikan pesantren.

Liputan tersebut dianggap mengabaikan konteks historis dan kultural pesantren sebagai lembaga pendidikan yang telah berkontribusi besar bagi bangsa Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie, menilai tayangan tersebut berpotensi menimbulkan stigma terhadap pesantren.

“Liputan semacam itu tidak seharusnya dibangun dengan cara pandang yang pejoratif. Pesantren memiliki nilai dan filosofi yang khas, yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan model pendidikan modern Barat,” jelasnya kepada media, Selasa (14/10/2025).

Baca Juga: Melalui Kesepakatan Tiga Kementerian, Pemerintah Komitmen Perkuat Infrastruktur Pesantren dan Lindungi Santri

Selanjutnya Tholabi menerangkan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan sekaligus institusi sosial dan kultural yang telah melahirkan banyak tokoh besar bangsa ini.

“Banyak pemimpin nasional, pejabat, dan cendekiawan lahir dari pesantren. Mereka membawa nilai-nilai keikhlasan, disiplin, dan tanggung jawab sosial yang menjadi karakter pendidikan pesantren,” ungkapnya.

Tholabi menegaskan bahwa sistem pendidikan pesantren tidak dapat dinilai dengan standar pendidikan Barat yang menekankan aspek rasionalitas dan efisiensi.

“Filosofi pendidikan pesantren berakar pada spiritualitas dan adab. Hubungan antara kiai dan santri adalah hubungan ruhani yang membentuk moralitas dan karakter, bukan sekadar relasi akademik,” tutur Tholabi.

Baca Juga: UIN Sunan Ampel Surabaya Siapkan Proses Asesmen Kelayakan Bangunan Pesantren di Jawa Timur

Kemudian, sebagai seorang praktisi pendidikan, Tholabi mengingatkan media untuk berhati-hati dalam menampilkan pesantren di ruang publik. “Media memiliki tanggung jawab sosial untuk mencerdaskan masyarakat, bukan menimbulkan salah paham. Prinsip cover both sides wajib diterapkan agar pemberitaan tetap berimbang dan beretika,” katanya.

Selanjutnya, ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh tayangan sensasional, tetapi melakukan verifikasi terlebih dahulu.

Ia berharap Kementerian Agama, KPI, dan organisasi masyarakat bersinergi memperkuat narasi positif tentang pesantren. 

Menjelang Hari Santri Nasional 22 Oktober mendatang, Tholabi memandang polemik ini sebagai momentum penting untuk memperkuat literasi publik tentang dunia pendidikan di pesantren.***