KebonCinta.com - Keterbatasan daya tampung sekolah negeri masih menjadi salah satu persoalan dalam penerimaan murid baru. Untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menambah 100 sekolah swasta gratis. Jika terealisasi, jumlah sekolah yang masuk dalam program tersebut akan meningkat menjadi 253 sekolah.
Baca Juga: Sinyal Positif Ekonomi RI: Kredit Program Pemerintah dan Korporasi Swasta Tumbuh di Atas 20 Persen
Penambahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses pendidikan, terutama bagi calon peserta didik yang belum mendapatkan tempat di sekolah negeri melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Dengan demikian, sekolah swasta gratis diharapkan dapat menjadi alternatif agar keterbatasan kuota sekolah negeri tidak berujung pada terhambatnya kesempatan anak untuk melanjutkan pendidikan.
Baca Juga: Guru Swasta Wajib Tahu! Ini Fungsi SK Inpassing dalam Menentukan Besaran Tunjangan Sertifikasi 2026
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa rencana penambahan 100 sekolah tersebut telah disepakati bersama DPRD DKI Jakarta.
Sebelumnya, program sekolah swasta gratis telah mencakup 103 sekolah, kemudian bertambah 50 sekolah. Dengan penambahan terbaru, total sekolah yang direncanakan mengikuti program ini mencapai 253 sekolah.
Baca Juga: Sinyal Positif Ekonomi RI: Kredit Program Pemerintah dan Korporasi Swasta Tumbuh di Atas 20 Persen
Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut kebijakan pendidikan gratis, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Meski demikian, pelaksanaannya masih memerlukan pembahasan lanjutan antara Pemprov dan DPRD DKI Jakarta.
Pramono menyatakan bahwa perluasan program pendidikan gratis juga diarahkan agar dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat. Tidak hanya sekolah umum, pemerintah daerah membuka peluang untuk memperluas program tersebut ke madrasah dan pondok pesantren.
Namun, realisasi perluasan itu tetap mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan anggaran agar program dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada tahap perencanaan.
Ia juga mengungkapkan bahwa madrasah dan pondok pesantren telah masuk dalam pembahasan terkait perluasan pendidikan gratis. Artinya, cakupan program pendidikan di Jakarta berpotensi berkembang hingga menyentuh lembaga pendidikan berbasis keagamaan.
Dari sisi legislatif, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Ghozi Zulazmi menilai penambahan sekolah swasta gratis menjadi kebutuhan mendesak. Program tersebut diharapkan dapat membantu calon peserta didik yang tidak tertampung dalam proses penerimaan murid baru di sekolah negeri.
Komisi E mendorong agar penambahan sekolah swasta gratis dapat direalisasikan mulai tahun ajaran 2027/2028, yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2027. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan penyesuaian regulasi, baik melalui peraturan gubernur maupun keputusan gubernur.
Proses pengusulan sekolah juga perlu dilakukan lebih awal. Menurut Ghozi, pembahasan dan pembaruan data sekolah harus diselesaikan sebelum April agar pelaksanaan program dapat dipersiapkan tepat waktu.
Dorongan tersebut menunjukkan bahwa penambahan jumlah sekolah saja belum cukup. Pemerintah daerah juga perlu memastikan kesiapan regulasi, pendanaan, serta mekanisme pelaksanaan agar calon peserta didik benar-benar dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan gratis tersebut.
Selain memperluas akses pendidikan pada tingkat sekolah, Pemprov DKI Jakarta juga merencanakan program Beasiswa LPDP Jakarta yang akan mulai dibuka pada 2027. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat, khususnya dari keluarga kurang mampu, agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Cakupan beasiswa tersebut tidak hanya ditujukan bagi pendidikan umum, tetapi juga membuka peluang bagi pendidikan keagamaan. Bahkan, penerima beasiswa direncanakan memiliki kesempatan melanjutkan studi hingga ke luar negeri.
Rencana penambahan sekolah swasta gratis dan pembukaan beasiswa tersebut memperlihatkan upaya Pemprov DKI Jakarta membangun akses pendidikan melalui beberapa jalur sekaligus. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh kebijakan itu dapat direalisasikan sesuai jadwal, tepat sasaran, dan menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir