KebonCinta.com — Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan mendapat penolakan dari kalangan buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung segera merevisi keputusan tersebut.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai besaran UMP Jakarta 2027 belum mencerminkan kebutuhan hidup layak pekerja di ibu kota.
Ia bahkan membandingkan upah minimum Jakarta dengan kawasan industri Bekasi dan Karawang yang berpotensi memiliki standar pengupahan lebih tinggi.
Tuntutan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Baca Juga: 5 Alasan Buruh Tolak UMP Jakarta 2027 Rp6,13 Juta Meski Naik 7,1 Persen
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan.
Nominal tersebut meningkat Rp407.065 atau 7,1 persen dibandingkan UMP Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876.
Meski mengalami kenaikan, KSPI dan Partai Buruh menyatakan belum puas dengan keputusan pemerintah.
Mereka meminta UMP direvisi menjadi Rp6.210.000 per bulan, atau bertambah Rp73.059 dari nilai yang telah ditetapkan.
Menurut Said Iqbal, angka tersebut bukan sekadar tuntutan sepihak organisasi buruh, melainkan berasal dari rekomendasi perhitungan unsur pekerja dalam Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
Buruh berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali besaran upah agar lebih sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat pekerja.
Salah satu alasan penolakan adalah perbandingan upah minimum Jakarta dengan wilayah penyangga ibu kota.
Said Iqbal menyoroti kemungkinan upah pekerja industri di Bekasi dan Karawang lebih tinggi daripada UMP Jakarta.
Ia menggunakan contoh pekerja pabrik panci untuk menggambarkan kondisi tersebut.
Menurut perhitungan yang disampaikannya, apabila indeks tertentu dalam formula pengupahan menggunakan angka 1,0, upah minimum di Bekasi dapat mencapai sekitar Rp6,35 juta.
Namun, angka tersebut merupakan proyeksi Said Iqbal, bukan konfirmasi final UMK Bekasi 2027.
Perbandingan itu menjadi dasar kritik KSPI terhadap kebijakan pengupahan Jakarta, terutama mengingat tingginya biaya hidup di ibu kota.
Meski demikian, perlu dipahami bahwa UMP merupakan standar minimum tingkat provinsi, sedangkan UMK ditetapkan untuk kabupaten atau kota. Besaran gaji aktual pekerja juga dapat berbeda berdasarkan sektor, masa kerja, dan kebijakan perusahaan.
Said Iqbal menjelaskan bahwa usulan kenaikan upah dari unsur pekerja menggunakan sejumlah indikator ekonomi.
Indikator tersebut meliputi inflasi DKI Jakarta sebesar 3,01 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,67 persen.
Dalam perhitungannya, unsur buruh mengusulkan penggunaan indeks tertentu atau alfa sebesar 1,0.
Said membandingkan pendekatan tersebut dengan penggunaan indeks 0,77 yang disebutnya dalam pembahasan penetapan upah.
Menurut KSPI, penggunaan indeks yang lebih tinggi diperlukan agar kenaikan upah memberikan dampak lebih besar terhadap daya beli pekerja.
Perbedaan pendekatan inilah yang menjadi salah satu sumber ketidaksepakatan dalam proses penetapan UMP Jakarta 2027.
Penolakan buruh tidak hanya disampaikan melalui pernyataan terbuka.
Said Iqbal menyatakan bahwa KSPI DKI Jakarta akan mempertimbangkan langkah hukum apabila Gubernur Pramono Anung tidak merevisi keputusan UMP 2027.
Langkah awal yang direncanakan adalah menyampaikan keberatan resmi kepada gubernur.
Apabila tidak memperoleh penyelesaian, KSPI berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Selain itu, organisasi buruh juga menyiapkan kampanye publik dan kemungkinan aksi lanjutan di Balai Kota DKI Jakarta.
Namun, jadwal dan pelaksanaan aksi masih akan ditentukan oleh jajaran serikat pekerja.
Selain meminta revisi langsung kepada gubernur, KSPI berharap DPRD DKI Jakarta turut memperhatikan persoalan pengupahan.
Said Iqbal meminta DPRD mengevaluasi alasan pemerintah menetapkan kenaikan sebesar 7,1 persen.
Menurutnya, kebijakan upah minimum perlu mempertimbangkan kesejahteraan buruh dan kondisi ekonomi daerah secara menyeluruh.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan penetapan UMP telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha.
Gubernur Pramono Anung menjelaskan bahwa keputusan tersebut mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha.
Penetapan UMP Jakarta 2027 tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 20 November 2026.
Baca Juga: Mengapa 1 Mei Jadi Hari Buruh Dunia? Sejarahnya Berawal dari Tuntutan 8 Jam Kerja
Tuntutan revisi UMP Jakarta 2027 menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan kalangan buruh mengenai standar upah yang layak.
KSPI dan Partai Buruh meminta kenaikan menjadi Rp6,21 juta karena menilai nominal yang ditetapkan belum cukup memenuhi kebutuhan pekerja.
Buruh juga membuka kemungkinan langkah hukum dan aksi lanjutan apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi.
Persoalan ini menjadi perhatian dalam upaya mencari keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha di Jakarta.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir