KebonCinta.com - Perubahan nominal Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang diterima tenaga pendidik non-ASN menjadi perhatian setelah sejumlah guru membicarakan kenaikan potongan pajak di media sosial. Besaran tunjangan yang ditetapkan sebesar Rp2 juta kini tidak sepenuhnya diterima secara utuh karena adanya pemotongan pajak penghasilan.
Sebelumnya, potongan pajak TPG bagi guru non-ASN disebut sebesar 5 persen untuk penerima yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 6 persen bagi yang tidak memiliki NPWP. Dengan skema tersebut, potongan yang dikenakan berkisar Rp100 ribu hingga Rp120 ribu dari total tunjangan.
Baca Juga: Kemenag Salurkan TPG Rp6,3 Miliar untuk Ustaz Pesantren, Ada Pesan Penting di Balik Kebijakan Ini
Belakangan, para guru ramai memperbincangkan adanya kenaikan potongan pajak sebesar 0,15 persen. Dampaknya, jumlah tunjangan yang masuk ke rekening menjadi lebih rendah dibandingkan nominal yang tercantum sebagai hak penerima.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa pemotongan pajak merupakan bagian dari kewajiban perpajakan warga negara. Menurutnya, tunjangan yang diterima guru, baik berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN, tetap mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.
Baca Juga: TPG 263 Ustaz Pesantren Cair, Siapa Saja Penerimanya?
Nunuk menegaskan bahwa besaran pajak yang dipotong dari TPG tidak ditentukan secara sepihak oleh Kemendikdasmen. Mekanisme pemotongan tersebut berada dalam ketentuan perpajakan yang dikelola oleh otoritas pajak di bawah Kementerian Keuangan.
Dengan demikian, perbedaan antara nominal tunjangan yang ditetapkan dan jumlah dana yang diterima guru bukan berarti hak tunjangan dikurangi oleh kementerian pendidikan. Selisih tersebut merupakan konsekuensi dari kewajiban pajak yang harus dipenuhi penerima penghasilan.
Baca Juga: TPG 263 Ustaz Pesantren Cair, Siapa Saja Penerimanya?
Ia juga menjelaskan bahwa guru yang menerima tunjangan secara utuh sebesar Rp2 juta belum tentu terbebas dari kewajiban pajak. Dalam kondisi tertentu, pajak tersebut dapat ditanggung oleh pemerintah daerah.
Artinya, apabila pemerintah daerah menyalurkan TPG tanpa mengurangi nominal yang diterima guru, bukan berarti kewajiban perpajakannya hilang. Pembayaran pajak tetap harus dilakukan, hanya saja beban pembayarannya dapat berada pada pemerintah daerah.
Ramainya pembahasan mengenai potongan pajak TPG menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi dalam penyaluran tunjangan guru. Penerima perlu mengetahui perbedaan antara besaran tunjangan sebelum pajak dan nominal bersih yang masuk ke rekening.
Selain itu, informasi mengenai dasar pengenaan pajak, persentase pemotongan, serta pihak yang bertanggung jawab atas pemungutannya perlu disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Nunuk menilai persoalan tersebut perlu disosialisasikan kepada para guru. Ia kembali menegaskan bahwa pemotongan pajak bukan kebijakan yang ditetapkan oleh Kemendikdasmen, melainkan mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Dengan pemahaman yang memadai, guru diharapkan dapat membedakan antara perubahan besaran tunjangan dan kewajiban pajak atas penghasilan yang diterima. Transparansi mekanisme ini menjadi penting agar penyaluran TPG tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga dipahami secara utuh oleh para penerimanya.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir