KebonCinta.com - Pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp91 triliun untuk berbagai tunjangan dan insentif guru pada 2026. Peningkatan anggaran tersebut berkaitan dengan bertambahnya jumlah guru yang memenuhi persyaratan penerima tunjangan, seiring percepatan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam dua tahun terakhir.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat total anggaran tunjangan guru pada 2026 mencapai Rp91,4 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk guru aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN di berbagai wilayah Indonesia.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa kenaikan tersebut merupakan peningkatan akumulasi anggaran secara keseluruhan, bukan berarti nominal tunjangan yang diterima setiap guru mengalami kenaikan.
Salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan anggaran adalah percepatan sertifikasi melalui PPG Guru Tertentu. Program ini membuka kesempatan bagi lebih banyak guru untuk memperoleh sertifikat pendidik yang menjadi salah satu persyaratan mendapatkan tunjangan profesi.
Baca Juga: Persiapan Video Praktik Pembelajaran PPG: Cara Mengatur Suara, Kamera, dan Dokumentasi Kelas
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Temu Ismail, menyebutkan bahwa jumlah peserta PPG meningkat cukup signifikan. Pada 2024, peserta program tersebut mencapai hampir 800 ribu orang, sedangkan pada 2025 jumlahnya hampir 400 ribu orang.
Dari total anggaran yang disiapkan, alokasi untuk guru ASN mencapai Rp70,64 triliun. Anggaran tersebut mencakup tiga jenis pembayaran, yaitu tunjangan profesi guru (TPG), tunjangan khusus guru (TKG), dan dana tambahan penghasilan (DTP).
Berdasarkan data Kemendikdasmen, jumlah guru ASN penerima masing-masing tunjangan terdiri atas:
Baca Juga: Cara Memeriksa Kesesuaian Tujuan, Kegiatan, dan Asesmen pada Perangkat Pembelajaran PPG
- Tunjangan Profesi Guru (TPG): 1.684.073 guru.
- Tunjangan Khusus Guru (TKG): 66.889 guru.
- Dana Tambahan Penghasilan (DTP): 24.254 guru.
Secara keseluruhan, anggaran tersebut telah disalurkan kepada 1.708.237 guru ASN.
Sementara itu, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20,21 triliun untuk tunjangan dan insentif guru non-ASN. Dana tersebut mencakup tunjangan profesi, tunjangan khusus, serta insentif bagi guru yang memenuhi kriteria penerima.
Rincian penerimanya meliputi:
- Tunjangan Profesi Guru (TPG): 804.810 guru.
- Tunjangan Khusus Guru (TKG): 31.131 guru.
- Target penerima insentif: 308.875 guru.
Khusus insentif guru non-ASN, pemerintah menetapkan besaran bantuan sebesar Rp400 ribu per bulan dengan total anggaran sekitar Rp1,5 triliun.
Temu menjelaskan bahwa peningkatan alokasi bagi guru non-ASN juga berkaitan dengan percepatan penyelesaian program PPG pada 2024 dan 2025. Semakin banyak guru yang memenuhi persyaratan sertifikasi, semakin besar pula kebutuhan anggaran untuk memenuhi hak tunjangan profesi.
Selain peningkatan anggaran, Kemendikdasmen juga menyampaikan bahwa penyaluran tunjangan guru kini dilakukan setiap bulan. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu menjaga kepastian penerimaan hak finansial para pendidik.
Meski demikian, besarnya anggaran yang telah disiapkan belum berarti seluruh persoalan kesejahteraan guru selesai. Pemerintah masih perlu memastikan penyaluran berjalan tepat sasaran dan tidak ada guru yang memenuhi persyaratan tetapi belum menerima haknya.
Dengan alokasi mencapai Rp91,4 triliun, tantangan berikutnya bukan hanya menyediakan anggaran, melainkan memastikan setiap skema tunjangan dapat diterima oleh guru sesuai ketentuan. Hal ini menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga kualitas tenaga pendidik di Indonesia.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir