Tunjangan Guru hingga PIP Diatur, Ini Daftar Lengkap 12 Permendikdasmen 2026

Keboncinta.com-- Tahun 2026 membawa sejumlah perubahan penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Pemerintah tidak hanya memperbarui kebijakan terkait proses pembelajaran, tetapi juga menghadirkan regulasi yang menyentuh perlindungan guru, pengelolaan sekolah, dana pendidikan, tunjangan, bantuan siswa, hingga kegiatan peserta didik.

Melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sebanyak 12 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Permendikdasmen diterbitkan sepanjang 2026.

Deretan aturan tersebut menjadi penting untuk diperhatikan karena sebagian ketentuannya bersentuhan langsung dengan aktivitas guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, peserta didik, serta pengelola satuan pendidikan.

Banyaknya regulasi baru membuat sekolah perlu memahami bukan hanya nomor peraturan, tetapi juga substansi dan dampaknya terhadap pelaksanaan pendidikan sehari-hari.

Baca Juga: Desil Kesejahteraan Ternyata Tak Ditentukan dari Gaji, Ini Faktor yang Menentukan Posisi Keluarga

12 Permendikdasmen 2026 yang Perlu Diketahui

Dua belas Permendikdasmen yang diterbitkan sepanjang 2026 mencakup bidang yang cukup beragam. Mulai dari standar pembelajaran hingga pengelolaan administrasi sekolah.

Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 mengatur Standar Proses pada PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ketentuan ini menjadi salah satu acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran, termasuk perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses belajar.

Selanjutnya, Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026 berkaitan dengan tata naskah dinas di lingkungan Kemendikdasmen.

Kemudian, Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2026 mengatur partisipasi semesta dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu.

Sementara itu, aspek perlindungan pendidik menjadi perhatian dalam Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026. Regulasi ini mencakup perlindungan hukum dan profesi bagi pendidik serta tenaga kependidikan, termasuk keselamatan dan kesehatan kerja serta Hak Kekayaan Intelektual.

Berikutnya, Permendikdasmen Nomor 5 Tahun 2026 mengatur penerapan manajemen risiko pembangunan nasional di lingkungan Kemendikdasmen.

Ada pula Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 yang berkaitan dengan pembentukan budaya sekolah aman dan nyaman. Cakupannya meliputi keamanan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, serta keamanan digital.

Adapun Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 mengatur penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kementerian.

Baca Juga: Pembelajaran Mendalam 2026 Bukan Kurikulum Baru, Guru Wajib Pahami Cara Penerapannya

BOSP dan Asesmen Masuk dalam Regulasi Baru

Regulasi berikutnya menyentuh aspek yang lebih dekat dengan pengelolaan satuan pendidikan.

Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 memuat petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSP. Pengaturannya mencakup proses penetapan penerima, alokasi, penyaluran, penggunaan, hingga pengelolaan dana.

Aturan ini penting diperhatikan oleh sekolah karena pengelolaan dana operasional berkaitan langsung dengan perencanaan dan pelaksanaan berbagai program satuan pendidikan.

Selanjutnya, Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2026 mengatur perubahan atas ketentuan mengenai Asesmen Nasional. Regulasi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi pendidikan yang memanfaatkan data sebagai salah satu dasar pengukuran.

Dengan adanya aturan tersebut, sekolah perlu mencermati ketentuan terbaru agar pelaksanaan evaluasi pendidikan dapat disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.

Tunjangan Guru ASN Daerah Juga Diatur

Salah satu regulasi yang menjadi perhatian khusus bagi guru adalah Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2026.

Aturan yang mulai berlaku pada 6 April 2026 tersebut memuat petunjuk teknis pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan bagi Guru ASN Daerah.

Ketentuan ini penting dipahami oleh guru ASN daerah maupun pihak sekolah yang terlibat dalam pengelolaan administrasi terkait tunjangan.

Pemahaman terhadap aturan diperlukan agar proses administrasi dan pelaksanaan pemberian tunjangan dapat mengikuti ketentuan terbaru.

PIP 2026 Masuk dalam Permendikdasmen Nomor 11

Perhatian berikutnya tertuju pada Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur Program Indonesia Pintar atau PIP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

PIP merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk membantu peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam memperoleh akses pendidikan.

Karena berkaitan dengan peserta didik dan bantuan pendidikan, sekolah perlu memahami ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan program dapat berjalan sesuai sasaran dan mekanisme yang ditetapkan.

Baca Juga: Beasiswa Unggulan 2026 Disebut Telah Dibuka, Berikut Link Resminya

Ada Pedoman Baru untuk MPLS

Regulasi terakhir dalam daftar tersebut adalah Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026 yang memberikan panduan mengenai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS.

Melalui ketentuan tersebut, kegiatan pengenalan lingkungan sekolah diarahkan untuk memberikan pengalaman awal yang positif kepada peserta didik.

MPLS diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan pendidikan baru dalam suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman.

Dampak 12 Permendikdasmen bagi Guru dan Sekolah

Terbitnya 12 Permendikdasmen sepanjang 2026 menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan terus mengalami penyesuaian.

Perubahan tidak hanya berada pada wilayah pembelajaran. Regulasi terbaru juga menyentuh perlindungan guru, tata kelola sekolah, pengelolaan dana BOSP, asesmen, tunjangan guru ASN daerah, PIP, hingga MPLS.

Bagi guru, aturan mengenai perlindungan pendidik dan tunjangan menjadi bagian yang perlu dicermati. Sementara bagi kepala sekolah dan pengelola satuan pendidikan, ketentuan mengenai BOSP, budaya sekolah aman dan nyaman, kearsipan, serta administrasi juga perlu dipahami.

Di sisi lain, peserta didik turut merasakan dampak melalui kebijakan mengenai proses pembelajaran, asesmen, PIP, dan pelaksanaan MPLS.

Baca Juga: Pensiunan PNS Wajib Tahu, Ini Cara Mengatasi Autentikasi Wajah TASPEN yang Gagal

Guru Jangan Hanya Hafal Nomor Permendikdasmen

Banyaknya regulasi baru membuat guru dan sekolah tidak cukup hanya mengetahui nomor serta judul peraturan.

Hal yang jauh lebih penting adalah memahami substansi aturan yang berkaitan langsung dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing.

Dengan memahami regulasi sejak awal, sekolah dapat melakukan penyesuaian terhadap administrasi, perencanaan, serta pelaksanaan program pendidikan.

Langkah tersebut juga dapat membantu mengurangi risiko kesalahan dalam menerapkan kebijakan, khususnya pada bidang pengelolaan anggaran, tunjangan guru, perlindungan pendidik, bantuan siswa, dan tata kelola sekolah.

Pada akhirnya, 12 Permendikdasmen 2026 menjadi bagian penting dari perkembangan regulasi pendidikan tahun ini. Guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan pengelola satuan pendidikan perlu mencermati setiap aturan agar pelaksanaan pendidikan tetap berjalan sesuai ketentuan terbaru.***